Nadiem Dapat Rapor Merah, FSGI Beri Sejumlah Rekomendasi untuk Kemendikbud

Kompas.com - 26/10/2020, 08:38 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyampaikan tanggapan tentang rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Pembelajaran Jarak Jauh dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020). Rapat kerja tersebut  membahas tentang laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019, proses hibah hak paten merdeka belajar serta kebijakan sekolah yang berada dalam zona hijau COVID-19. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/nz ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyampaikan tanggapan tentang rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Pembelajaran Jarak Jauh dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020). Rapat kerja tersebut membahas tentang laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019, proses hibah hak paten merdeka belajar serta kebijakan sekolah yang berada dalam zona hijau COVID-19. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/nz

JAKARTA, KOMPAS.com - Federasi Serikat Guru Indonesia ( FSGI) memberi rapor merah terhadap satu tahun kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

FSGI memberikan nilai kriteria ketuntasan minimum (KKM) terhadap Nadiem sebesar 75 dan menilai delapan kebijakan yang dibuat Nadiem selama setahun menjabat.

Antara lain kebijakan penghapusan ujian nasional (UN) yang mendapat nilai 100, kurikulum darurat 80, bantuan kuota internet 65, hingga pembelajaran jarak jauh (PJJ) 55.

Alhasil, Nadiem pun mendapat nilai rata-rata 68, lebih rendah dari KKM yang ditentukan sebesar 75.

Baca juga: Setahun Jadi Mendikbud, Nadiem Makarim Dapat Rapor Merah dari FSGI

Dari hasil tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) FSGI Heru Purnomo Purnomo mengatakan, pihaknya memberikan beberapa rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait hal tersebut.

"FSGI mendorong Kemendikbud untuk menetapkan satu kurikulum saja dalam masa pandemi, yaitu kurikulum darurat karena situasinya bencana. Meski di wilayah zona hijau sekalipun, jam tatap muka tetap dikurangi sehingga kurikulum harus menyesuaikan," ujar Heru dalam acara Rapor Merah 1 Tahun Pendidikan Mas Menteri Nadiem secara virtual, Minggu (25/10/2020).

Selanjutnya, FSGI juga merekomendasikan dengan mendorong Kemendikbud untuk melakukan pemetaan masalah pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara terpilah untuk memperoleh data yang baik.

Baca juga: FSGI: Kami Beri Nilai 100 untuk Program Penghapusan UN

Data tersebut diperlukan, kata dia, untuk melihat permasalahan secara spesifik sehingga ntervensi pemerintah tepat manfaat saat memberikan bantuan kuota atau pembelajaran daring atau luring.

Rekomendasi berikutnya, FSGI juga mendorong Presiden memastikan kepada Kemendikbud dan Kementerian Agama terkait program Merdeka Belajar yang melibatkan Sekolah Cikal sesuai peraturan berlaku.

"Kemudian, FSGI juga mendorong bantuan kuota internet yang mubazir dialihkan pada alat Wi-Fi warga berbasis RT/RW dan pengadaan alat penguat sinyal yang sifatnya blankspot," kata dia.

FSGI menilai bantuan kuota internet mubazir karena ada anak-anak di beberapa wilayah yang tidak dapat menikmati bantuan tersebut.

Baca juga: FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

Hal itu dikarenakan adanya faktor seperti anak yang tidak memiliki ponsel android hingga jaringan yang tidak dapat diakses karena berada di pelosok.

"Kami lihat anggaran Rp 7,2 triliun, diprediksi serapan hanya 60 persen selama enam bulan atau akhir bulan ini sehingga ada kelebihan 40 persen," katanya.

"Lebih baik, kelebihan itu digunakan untuk membuka jaringan, membangun jaringan yang termasuk kategori blankspot yang tidak bisa diakses," sambungnya.

Selain itu, FSGI juga mendorong persiapan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) sebagai pengganti ujian nasional (UN) agar melibatkan stakeholder, terutama guru dan sekolah.

Baca juga: FSGI Nilai 80 untuk Kebijakan Nadiem Makarim yang Ini

Termasuk harus membuka ruang publik untuk perisapan evaluasi dan percobaan AKM tersebut.

Rekomendasi terakhir, FSGI juga meminta program organisasi penggerak (POP) dievaluasi menyeluruh karena berpotensi mubadzir.

"Sebaiknya dibatalkan, dialihkan untuk program lain yang jauh lebih bermanfaat," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X