Disorot, Bawaslu Daerah Loloskan Mantan Koruptor meski Belum Penuhi Masa Tunggu Pidana

Kompas.com - 25/10/2020, 18:59 WIB
Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (9/7). Dhoni Setiawan (DS) 09-07-2009 KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWANKantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (9/7). Dhoni Setiawan (DS) 09-07-2009
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan putusan Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) di Dompu dan Lampung Selatan yang meloloskan mantan narapidana kasus korupsi dalam Pilkada 2020.

Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyatakan paslon di dua daerah tersebut tidak memenuhi syarat (TMS) karena belum memenuhi masa jeda pidana.

“Permasalahannya putusan KPU yang membatalkan pencalonan mereka dibatalkan oleh Bawaslu sehingga mereka bisa kembali mencalonkan diri dalam kontestasi pilkada di daerahnya masing-masing,” kata peneliti ICW Egi Primayogha dalam diskusi daring, Minggu (25/10/2020).

Sebagaimana bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 56/PUU-XVII/2019, mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah hanya apabila telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara.

Baca juga: Menang Gugatan di Bawaslu, Syaifurrahman–Ika Rizky Veryani Ditetapkan sebagai Peserta Pilkada Dompu

Pasangan yang dimaksud, yakni calon bupati dan wakil bupati Dompu, Syaifurrahman-Ika Rizky Veryani, serta calon bupati dan wakil bupati Lampung Selatan, Hipni-Melin Haryani Wijaya.

Peserta yang berstatus mantan terpidana dan belum melewati masa jeda pidana, yakni Syaifurrahman dan Melin.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadil Ramadhanil, menilai putusan Bawaslu tersebut menunjukkan inkonsistensi dalam menjalankan putusan MK terkait masa tunggu pidana.

Fadil mencontohkan, pertimbangan Bawaslu Dompu dalam putusannya yang menyebut bahwa masa tunggu dimulai ketika terpidana keluar dari lapas.

Padahal, katanya, tak semua terpidana yang keluar dari lapas otomatis berstatus mantan terpidana.

Menurut Fadil, mantan terpidana adalah orang yang telah menjalani hukuman sesuai putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

“Orang yang berstatus mantan terpidana itu adalah orang yang sudah betul-betul selesai menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap dan tidak lagi memiliki kewajiban hukum yang berkaitan dengan status pidananya karena kesalahan yang dia lakukan,” ucap Fadil dalam kesempatan yang sama.

Dengan adanya putusan Bawaslu tersebut, Fadil menilai, memunculkan ketidakpastian hukum dalam tahapan Pilkada.

Untuk itu, ia meminta Bawaslu di tingkat pusat untuk mengoreksi putusan di dua daerah tersebut.

“Ada ruang yang sangat baik bagi Bawaslu RI setelah melakukan telaah terhadap putusan-putusan Bawaslu kabupaten/kota yang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga perlu untuk diluruskan dan mengkoreksi putusan ini,” tuturnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Nasional
Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Nasional
Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Nasional
Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Nasional
Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Nasional
Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X