FSGI Nilai 80 untuk Kebijakan Nadiem Makarim yang Ini

Kompas.com - 25/10/2020, 15:34 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem saat sedang memberikan tips bagi pengajar semasa pandemi Covid-19 dalam acara virtual bertajuk Peringatan Hari Guru Sedunia Tahun 2020 pada Kamis (8/10/2020) di akun YouTube Kemendikbud RI. DOK. KEMENDIKBUD RIMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem saat sedang memberikan tips bagi pengajar semasa pandemi Covid-19 dalam acara virtual bertajuk Peringatan Hari Guru Sedunia Tahun 2020 pada Kamis (8/10/2020) di akun YouTube Kemendikbud RI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang mendapatkan nilai di atas kriteria ketuntasan minimum (KKM) yang ditetapkan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) sebesar 75, adalah kurikulum darurat.

Kebijakan kurikulum darurat muncul di masa pandemi Covid-19 sebagai salah satu cara untuk mempermudah pembelajaran yang tidak bisa bertatap muka di kelas.

Kebijakan tersebut diberikan nilai 80 karena secara konsep dinilai sudah tepat dengan kondisi yang terjadi.

"Khususnya kurikulum darurat dalam kondisi ini diberi nilai 80 karena menurut kami, sesuai data-data yang diperoleh selama setahun secara konsep penyederhanaannya sudah tepat," ujar Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Mansur di acara Raport Merah 1 Tahun Pendidikan Mas Menteri Nadiem secara virtual, Minggu (23/10/2020).

Baca juga: Guru, Ini Prinsip PELANGI dalam Penerapan Kurikulum Darurat

Kelebihan kurikulum darurat memberikan kompetensi esensial bagi kebutuhan siswa dengan tujuan pencapaian kompetensi dan bukan konten.

Tidak hanya itu, sekolah dan guru juga tidak perlu mengejar ketercapaian ketuntasan kurikulum.

"Ini bagus untuk membantu guru dalam pembelajarannya dan tidak mewajibkan siswa untuk menuntaskan target kurikulum," kata dia.

Namun kekurangan kurikulum tersebut adalah adanya kesalahan sosialisasi sehingga mayoritas sekolah tidak berani menerapkannya.

Hal tersebut dikarenakan dalam aturan kurikulum tersebut disebutkan, sekolah diberi kewenangan untuk boleh menentukan penggunaannya.

Baca juga: Kemendikbud Terbitkan Kurikulum Darurat, Ini Link untuk Mengaksesnya

Hanya saja mayoritas sekolah tidak berani menerapkannya sehingga membuat kurikulum tersebut tidak berguna.

"Jadi sekolah baru berani kalau ada petunjuk dinas. Sebagian besar tidak berani menerapkan sehingga tetap berat bagi guru dan siswa," kata dia.

FSGI sendiri menilai delapan poin atas kebijakan-kebijakan Nadiem Makarim selama menjabat sebagai Menteri Pendidikan sejak 23 Oktober 2019.

Dari delapan poin yang dinilai, sebagian besar nilai yang didapat Nadiem di bawah rata-rata KKM yang ditetapkan FSGI sehingga ia pun mendapat raport merah dari organisasi tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Nasional
Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

Nasional
Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Nasional
Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Nasional
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Nasional
Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Nasional
UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

Nasional
Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Nasional
Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Nasional
Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X