Kompas.com - 23/10/2020, 22:14 WIB
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat terkait tol laut secara daring di Kantornya, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Dokumentasi Humas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiMenko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat terkait tol laut secara daring di Kantornya, Jakarta, Rabu (30/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan adanya kemungkinan vaksin Covid-19 tidak jadi masuk ke Indonesia pada November 2020.

Hal itu telah disampaikannya setelah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo.

"Tadi presiden telepon saya. Tadinya rencana kita mau (November) karena barangnya (vaksin) dapat (tapi) rencana minggu kedua November bisa saja tidak kesampaian," saat memberikan pengarahan dalam Seminar Lemhannas yang ditayangkan di kanal YouTube resmi Lemhannas, Jumat (23/10/2020).

"Bukan karena barangnya. Barangnya siap tapi karena EUA (emergency use authorization) itu dikeluarkan BPOM, karena ada aturan, step-step yang harus dipatuhi," lanjutnya menjelaskan.

Baca juga: Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Berdasarkan pembicaraan itu, kata Luhut, Presiden Jokowi menekankan agar keamanan vaksin diutamakan.

"Presiden saya lihat tidak mau lari dari situ. Beliau katakan keamanan nomor satu. Jadi ya kita lihat nanti sampai kapan," katanya.

"Dan saya bicara kemarin malam dengan profesor senior-senior itu mereka juga sama. Saya kira pemerintah sangat menghormati soal aturan tadi," tegas Luhut.

Ia pun bercerita tentang kunjungannya ke Yunan, China pada pekan lalu.

Saat berbincang dengan perwakilan pejabat pemerintahan China, tidak ada dari mereka yang menggunakan masker.

Baca juga: Pemerintah Diminta Tak Pesan Vaksin Covid-19 Sebelum Terbukti Aman dan Efektif

Menurut Luhut, hal itu bisa terjadi karena para pejabat itu sudah disuntik vaksin Sinovac.

Salah satu pejabat kemudian menawarinya untuk disuntik vaksin yang sama.

"Saya dikasih untuk disuntik, tapi kan ngga bisa disuntik karena kita belum ada Emergency use Authorization (EUA)," ungkap Luhut.

Karena itu, dia menyatakan masyarakat Indonesia harus menunggu adanya EUA.

Menurut Luhut hal tersebut merupakan aturan yang harus dipatuhi.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melakukan finalisasi pembelian vaksin untuk Covid-19 dari tiga perusahaan produsen vaksin asal China.

Ketiga perusahaan itu telah sepakat menyediakan vaksin untuk Indonesia pada November mendatang. Ketiga produsen itu yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac.

Selain ketiganya, pemerintah juga diberitakan menjajaki kerja sama pembelian vaksin dengan AstraZeneca.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Nasional
Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Nasional
Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Nasional
Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Nasional
Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Nasional
Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Nasional
UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

Nasional
UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

Nasional
LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X