Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Kompas.com - 23/10/2020, 19:43 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga membantah adanya pembatalan pembelian vaksin dari AstraZeneca (Inggris), Sinopharm (Cina), dan CanSino (Cina).

Hal itu disampaikan Arya menanggapi kabar adanya pembatalan pembelian vaksin dari ketiga perusahaan media tersebut.

"Posisi kita stand by. Belum ada, dari kami sih belum ada pembatalan," ujar Arya kepada Kompas.com, Jumat (23/10/2020).

Ia mengatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir sudah mendatangi para produsen vaksin tersebut dan mereka telah menyatakan kesanggupannya untuk menyediakan vaksin bagi Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Untuk itu, Arya mengatakan, BUMN dalam hal ini PT Bio Farma dan Kimia Farma bersiap untuk memproduksi kandidat-kandidat vaksin yang kini tengah menjalani uji klinis tahap ketiga.

"Dari pihak kami lah. Kan BUMN Bio Farma yang ini (produksi) kan. Yang mengusahakan. Enggak ada pembatalan. Jadi kami stand by, yang pasti seperti itu," kata Arya.

Sebelumnya tersiar kabar adanya pembatalan pembelian vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm.

Terkait hal itu, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, sebaiknya masyarakat menanti keterangan resmi dari Kementerian Kesehatan dan BPOM.

"Alangkah lebih baik jika kita menunggu rilis resmi dari lembaga terkait keputusan ini," ujar Wiku ketika dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (23/10/2020).

"Kita harus memahami perniagaan vaksin Covid-19 yang melibatkan lintas sektor dan negara," tuturnya.

Baca juga: Pemerintah Diminta Tak Pesan Vaksin Covid-19 Sebelum Terbukti Aman dan Efektif

Dia menuturkan, pembelian vaksin merupakan hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Karena itu, perlu dimaklumi jika ada perumahan keputan dari pemerintah.

"Kita perlu memaklumi perubahan keputusan jika diperlukan karena seluruhnya bertujuan untuk kepentingan negara. Pandemi ini harus kita jadikan momentum untuk belajar," kata Wiku.

Adapun pemerintah telah melakukan finalisasi pembelian vaksin untuk Covid-19 dari tiga perusahaan produsen vaksin asal China.

Ketiga perusahaan itu telah sepakat menyediakan vaksin untuk Indonesia pada November mendatang. Ketiga produsen itu yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac.

Selain ketiganya, pemerintah juga diberitakan menjajaki kerja sama pembelian vaksin dengan AstraZeneca.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com