Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Kompas.com - 22/10/2020, 21:28 WIB
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono memberikan keterangan kepada wartawan terkait gelar perkara kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (1/10/2020). Penyidik gabungan Polri telah melaksanakan gelar perkara kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung yang dilaksanakan bersama jaksa dari Kejagung dan dipimpin oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.  ANTARA FOTO/ Reno Esnir/aww.  *** Local Caption ***   ANTARA FOTO/RENO ESNIRKaro Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono memberikan keterangan kepada wartawan terkait gelar perkara kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (1/10/2020). Penyidik gabungan Polri telah melaksanakan gelar perkara kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung yang dilaksanakan bersama jaksa dari Kejagung dan dipimpin oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/aww. *** Local Caption ***
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Kepolisian RI menyampaikan, bukan BEM Universitas Udayana atau LBH Bali yang membuat pamflet berisi hasutan untuk melakukan penjarahan yang ditemukan di Kota Denpasar, Bali.

Informasi itu didapat setelah polisi meminta klarifikasi kepada kedua pihak karena nama mereka ada dalam pamflet yang beredar.

“Setelah diklarifikasi ke BEM Universitas Udayana dan LBH Bali bahwa mereka bukan yang membuat pamflet selebaran tersebut,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Bantah Buat Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan, Ini Penjelasan Aliansi Bali Tidak Diam

Untuk itu, Polda Bali telah membuat tim gabungan untuk menyelidiki kreator dari selebaran tersebut.

Selain itu, aparat Polda Bali memberikan imbauan melalui radio dan media sosial agar masyarakat tidak terpengaruh.

Awi mengatakan, imbauan juga diberikan pihaknya kepada para orangtua.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Tentunya juga melakukan imbauan ke orangtua-orangtua yang memiliki putra putri jangan sampai terhasut dan termakan isu tersebut sehingga salah jalan, melakukan perbuatan yang melanggar hukum,” ucap dia. 

Salah satu pamflet terlihat ditempel di tiang listrik di depan Kantor DPD Demokrat Bali di Jalan Ir Juanda, Renon, Denpasar.

Pamflet juga terdapat di depan Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan Gedung Keuangan Negara Denpasar.

Dalam pamflet tersebut tertulis, "Aksi Nasional, bergerak bersama Batalkan Omnibus Law, BEM bersama rakyat Bali bergerak. Mari kita kumpul untuk melakukan aksi unjuk rasa terhadap pemerintah. Serang, hancurkan, jarah dan bakar, #Balitidakdiam #mositidakpercaya”.

Baca juga: Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan Ditempel di Sudut Kota, Polisi Selidiki Pelaku

Menanggapi hal itu, Presiden BEM Universitas Udayana Dewa Gede Satya Ranasika memastikan, Aliansi Bali Tidak Diam tak pernah membuat poster provokatif tersebut.

Ranasika mengecam pihak tak bertanggung jawab yang mencatut nama Aliansi Bali Tidak Diam.

"Kami tidak pernah mencetak satu pun poster yang berwarna selain warna hitam dan putih. Kami tidak pernah melakukan dan menginisiasi aksi kerusuhan," kata Ranasika di Student Center Universitas Udayana, Denpasar, Rabu (21/10/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jubir: Wapres Minta Pembangunan di Papua Jangan Dihambat dengan Persoalan Politik dan Keamanan

Jubir: Wapres Minta Pembangunan di Papua Jangan Dihambat dengan Persoalan Politik dan Keamanan

Nasional
UPDATE 21 Juni: 84.418 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 21 Juni: 84.418 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Keterisian RS Covid-19 di 87 Kabupaten/Kota Lebih dari 70 Persen

Keterisian RS Covid-19 di 87 Kabupaten/Kota Lebih dari 70 Persen

Nasional
UPDATE 21 Juni: Sebaran 14.536 Kasus Baru di 33 Provinsi, Jakarta Tembus 5.000 Kasus

UPDATE 21 Juni: Sebaran 14.536 Kasus Baru di 33 Provinsi, Jakarta Tembus 5.000 Kasus

Nasional
Rekor 14.536 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Rekor 14.536 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
PPKM Mikro Akan Diperkuat, Panglima TNI: Efektif Tekan Covid-19

PPKM Mikro Akan Diperkuat, Panglima TNI: Efektif Tekan Covid-19

Nasional
UPDATE 21 Juni: Ada 147.728 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Juni: Ada 147.728 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 21 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Tercatat 124.845

UPDATE 21 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Tercatat 124.845

Nasional
UPDATE 21 Juni: 54.956 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Juni: 54.956 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas Covid-19, TNI, dan Polri Gelar Operasi Penegakan Protokol Kesehatan di 29 Daerah Zona Merah

Satgas Covid-19, TNI, dan Polri Gelar Operasi Penegakan Protokol Kesehatan di 29 Daerah Zona Merah

Nasional
Denda Pelanggaran Prokes di Indonesia Dinilai Kemurahan, Epidemiolog: Bagaimana Masyarakat Mau Patuh..

Denda Pelanggaran Prokes di Indonesia Dinilai Kemurahan, Epidemiolog: Bagaimana Masyarakat Mau Patuh..

Nasional
UPDATE 21 Juni: Tambah 9.233, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.801.761

UPDATE 21 Juni: Tambah 9.233, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.801.761

Nasional
UPDATE: Tambah 14.536 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 2 Juta

UPDATE: Tambah 14.536 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 2 Juta

Nasional
Soal Presiden Tiga Periode, Golkar: Masyarakat Tak Mau Lihat ke Belakang

Soal Presiden Tiga Periode, Golkar: Masyarakat Tak Mau Lihat ke Belakang

Nasional
Megawati Resmikan Baileo, Monumen, dan Nama Jalan Ir Soekarno di Maluku Tengah

Megawati Resmikan Baileo, Monumen, dan Nama Jalan Ir Soekarno di Maluku Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X