Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dalam Pertemuan dengan Para Menlu dan PBB, Menlu Retno Suarakan Penyelesaian Hak Bangsa Palestina

Kompas.com - 22/10/2020, 18:45 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengikuti pertemuan para Menteri Luar Negeri dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Presiden Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Rabu (21/10/2020) malam.

Dalam pertemuan itu, Retno menyampaikan tiga hal, salah satu di antaranya yakni mengenai penyelesaian masalah serta hak-hak bangsa Palestina.

"Memastikan hak-hak bangsa Palestina serta penyelesaian isu Palestina dengan mengacu pada berbagai resolusi PBB termasuk two-state solution," kata Retno melalui telekonferensi, Kamis (22/10/2020).

Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB beberapa waktu lalu, Retno pun juga sempat menyuarakan bahwa Indonesia menolak aneksasi atau pengambilan paksa wilayah Tepi Barat Palestina oleh Israel.

Baca juga: Pidato Jokowi di Sidang Umum PBB tentang Palestina: No Country Left Behind

Selain itu, di pertemuan bersama Sekjen dan Presiden Sidang Umum PBB, Retno juga menyampaikan PBB terus memimpin upaya mengatasi pandemi dan dampak ekonominya melalui perkuatan kerja sama dengan mitra regional.

Serta mendorong PBB terus lanjutkan upaya reformasi untuk mengembalikan kepercayaan dunia terhadap multilateralisme.

Ia menambahkan, pertemuan itu juga membahas isu-isu yang mengemuka dan menjadi perhatian bersama.

Isu tersebut yakni upaya menjaga stabilitas kawasan, penanggulangan terorisme, penanganan bencana dan pandemi serta perubahan iklim.

Baca juga: Kerja Sama Formal Israel-UEA Disebut Bersejarah, Palestina: Memalukan

"Saya juga menyerukan, PBB harus terus lakukan upaya untuk membuat PBB lebih efektif, efisien, dan tidak terlalu birokratis dan dengan begitu dapat mengembalikan kepercayaan kepada multilateralisme," ujarnya.

Sementara dalam jangka pendek Indonesia, lanjut Retno berharap PBB harus terlibat dengan mitra regional dalam meningkatkan kapasitas regional untuk menangani tantangan-tantangan baru, termasuk pandemi.

"Pertemuan menyepakati Plan of Action ASEAN-UN untuk lima tahun ke depan (2021-2025) dan Chair’s Press Release," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com