Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Kompas.com - 22/10/2020, 17:10 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, selama ini ada anggapan bahwa jika partai sudah berkoalisi dengan pemerintah maka tidak boleh bersuara kritis di DPR.

Ia menilai pemahaman ini berbahaya, sebab tugas dan fungsi DPR semestinya mengawasi pemerintah sesuai dengan aspirasi rakyat.

"Seolah-olah kemudian kalau sudah berkoalisi di eksekutif, di legislatifnya kita sudah tidak boleh lagi bersuara. Ini yang menurut saya bahaya bagi demokrasi kita," kata Fadli dalam diskusi daring, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf: Lemahnya Oposisi dan Tumbuhnya Suara Jalanan

Menurutnya, pemahaman para pemegang kekuasaan terhadap praktik demokrasi dan sistem presidensial masih minim karena calon pemegang kekuasaan eksekutif berusaha merangkul partai sebanyak-banyaknya agar tidak dikritik selama masa pemerintahannya.

Padahal, lanjut Fadli, koalisi di eksekutif seharusnya tidak memengaruhi kerja fraksi-fraksi di DPR.

"Pemahaman kita terhadap demokrasi masih elementer. Apalagi di dalam praktiknya sehingga ada satu upaya untuk melakukan satu occupied political parties, ini refleksinya termasuk berkoalisi. Menarik eksekutif kemudian dilebarkan di legislatif," ucapnya.

Baca juga: Dari Oposisi hingga Dukung Pemerintah, Prabowo: Cita-cita Saya Tak Pernah Berubah

Anggota DPR itu berharap para anggota dewan lainnya tetap mengingat amanat konstituen yang diwakili dari daerah masing-masing.

Fadli mencontohkan dirinya yang tetap berusaha kritis meski saat ini Partai Gerindra menjadi bagian dari koalisi pemerintah.

Dia mengatakan. Partai Gerindra tidak membungkam suara kadernya yang ada di parlemen. Menurutnya, kritik dipersilakan sepanjang memiliki basis dan argumen yang memadai.

"Konstistuen juga itu adakah bagian yang harus diperjuangkan. Dalam praktiknya parpol itu perpanjangannya fraksi. Ketika ada perbedaan saya kira bisa sampaikan. Sejauh ini di Gerindra tidak ada masalah menyangkut hal yang kritik, apalagi punya dasar. Itu hal yang bisa dilakukan," tegas Fadli.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Nasional
Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Nasional
Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Nasional
Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Nasional
Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Nasional
BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

Nasional
Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Nasional
Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Nasional
Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Nasional
Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Nasional
Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Nasional
Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Nasional
Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Nasional
Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X