Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Kompas.com - 22/10/2020, 17:10 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, selama ini ada anggapan bahwa jika partai sudah berkoalisi dengan pemerintah maka tidak boleh bersuara kritis di DPR.

Ia menilai pemahaman ini berbahaya, sebab tugas dan fungsi DPR semestinya mengawasi pemerintah sesuai dengan aspirasi rakyat.

"Seolah-olah kemudian kalau sudah berkoalisi di eksekutif, di legislatifnya kita sudah tidak boleh lagi bersuara. Ini yang menurut saya bahaya bagi demokrasi kita," kata Fadli dalam diskusi daring, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf: Lemahnya Oposisi dan Tumbuhnya Suara Jalanan

Menurutnya, pemahaman para pemegang kekuasaan terhadap praktik demokrasi dan sistem presidensial masih minim karena calon pemegang kekuasaan eksekutif berusaha merangkul partai sebanyak-banyaknya agar tidak dikritik selama masa pemerintahannya.

Padahal, lanjut Fadli, koalisi di eksekutif seharusnya tidak memengaruhi kerja fraksi-fraksi di DPR.

"Pemahaman kita terhadap demokrasi masih elementer. Apalagi di dalam praktiknya sehingga ada satu upaya untuk melakukan satu occupied political parties, ini refleksinya termasuk berkoalisi. Menarik eksekutif kemudian dilebarkan di legislatif," ucapnya.

Baca juga: Dari Oposisi hingga Dukung Pemerintah, Prabowo: Cita-cita Saya Tak Pernah Berubah

Anggota DPR itu berharap para anggota dewan lainnya tetap mengingat amanat konstituen yang diwakili dari daerah masing-masing.

Fadli mencontohkan dirinya yang tetap berusaha kritis meski saat ini Partai Gerindra menjadi bagian dari koalisi pemerintah.

Dia mengatakan. Partai Gerindra tidak membungkam suara kadernya yang ada di parlemen. Menurutnya, kritik dipersilakan sepanjang memiliki basis dan argumen yang memadai.

"Konstistuen juga itu adakah bagian yang harus diperjuangkan. Dalam praktiknya parpol itu perpanjangannya fraksi. Ketika ada perbedaan saya kira bisa sampaikan. Sejauh ini di Gerindra tidak ada masalah menyangkut hal yang kritik, apalagi punya dasar. Itu hal yang bisa dilakukan," tegas Fadli.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

Nasional
SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Nasional
KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X