Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Kompas.com - 22/10/2020, 17:10 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, selama ini ada anggapan bahwa jika partai sudah berkoalisi dengan pemerintah maka tidak boleh bersuara kritis di DPR.

Ia menilai pemahaman ini berbahaya, sebab tugas dan fungsi DPR semestinya mengawasi pemerintah sesuai dengan aspirasi rakyat.

"Seolah-olah kemudian kalau sudah berkoalisi di eksekutif, di legislatifnya kita sudah tidak boleh lagi bersuara. Ini yang menurut saya bahaya bagi demokrasi kita," kata Fadli dalam diskusi daring, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf: Lemahnya Oposisi dan Tumbuhnya Suara Jalanan

Menurutnya, pemahaman para pemegang kekuasaan terhadap praktik demokrasi dan sistem presidensial masih minim karena calon pemegang kekuasaan eksekutif berusaha merangkul partai sebanyak-banyaknya agar tidak dikritik selama masa pemerintahannya.

Padahal, lanjut Fadli, koalisi di eksekutif seharusnya tidak memengaruhi kerja fraksi-fraksi di DPR.

"Pemahaman kita terhadap demokrasi masih elementer. Apalagi di dalam praktiknya sehingga ada satu upaya untuk melakukan satu occupied political parties, ini refleksinya termasuk berkoalisi. Menarik eksekutif kemudian dilebarkan di legislatif," ucapnya.

Baca juga: Dari Oposisi hingga Dukung Pemerintah, Prabowo: Cita-cita Saya Tak Pernah Berubah

Anggota DPR itu berharap para anggota dewan lainnya tetap mengingat amanat konstituen yang diwakili dari daerah masing-masing.

Fadli mencontohkan dirinya yang tetap berusaha kritis meski saat ini Partai Gerindra menjadi bagian dari koalisi pemerintah.

Dia mengatakan. Partai Gerindra tidak membungkam suara kadernya yang ada di parlemen. Menurutnya, kritik dipersilakan sepanjang memiliki basis dan argumen yang memadai.

"Konstistuen juga itu adakah bagian yang harus diperjuangkan. Dalam praktiknya parpol itu perpanjangannya fraksi. Ketika ada perbedaan saya kira bisa sampaikan. Sejauh ini di Gerindra tidak ada masalah menyangkut hal yang kritik, apalagi punya dasar. Itu hal yang bisa dilakukan," tegas Fadli.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Mencapai 15,1 Juta Dosis

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Mencapai 15,1 Juta Dosis

Nasional
Puan Ajak Masyarakat Jadikan Ibadah Puasa sebagai Momentum Tingkatkan Takwa dan Kepedulian

Puan Ajak Masyarakat Jadikan Ibadah Puasa sebagai Momentum Tingkatkan Takwa dan Kepedulian

Nasional
Jokowi: Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Semoga Negeri ini Dijauhkan dari Penyakit dan Bencana

Jokowi: Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Semoga Negeri ini Dijauhkan dari Penyakit dan Bencana

Nasional
Kasus Suap Pajak di Kalsel, KPK Cari Truk yang Diduga Bawa Barang Bukti

Kasus Suap Pajak di Kalsel, KPK Cari Truk yang Diduga Bawa Barang Bukti

Nasional
Penyuap Juliari Batubara Akui Ada Istilah Bina Lingkungan di Kemensos

Penyuap Juliari Batubara Akui Ada Istilah Bina Lingkungan di Kemensos

Nasional
Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Nasional
Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Nasional
Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Nasional
Ada Istilah 'Titipan Pak Menteri' di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Ada Istilah "Titipan Pak Menteri" di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Nasional
Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Nasional
KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Nasional
Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X