Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Kompas.com - 22/10/2020, 17:10 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, selama ini ada anggapan bahwa jika partai sudah berkoalisi dengan pemerintah maka tidak boleh bersuara kritis di DPR.

Ia menilai pemahaman ini berbahaya, sebab tugas dan fungsi DPR semestinya mengawasi pemerintah sesuai dengan aspirasi rakyat.

"Seolah-olah kemudian kalau sudah berkoalisi di eksekutif, di legislatifnya kita sudah tidak boleh lagi bersuara. Ini yang menurut saya bahaya bagi demokrasi kita," kata Fadli dalam diskusi daring, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf: Lemahnya Oposisi dan Tumbuhnya Suara Jalanan

Menurutnya, pemahaman para pemegang kekuasaan terhadap praktik demokrasi dan sistem presidensial masih minim karena calon pemegang kekuasaan eksekutif berusaha merangkul partai sebanyak-banyaknya agar tidak dikritik selama masa pemerintahannya.

Padahal, lanjut Fadli, koalisi di eksekutif seharusnya tidak memengaruhi kerja fraksi-fraksi di DPR.

"Pemahaman kita terhadap demokrasi masih elementer. Apalagi di dalam praktiknya sehingga ada satu upaya untuk melakukan satu occupied political parties, ini refleksinya termasuk berkoalisi. Menarik eksekutif kemudian dilebarkan di legislatif," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Dari Oposisi hingga Dukung Pemerintah, Prabowo: Cita-cita Saya Tak Pernah Berubah

Anggota DPR itu berharap para anggota dewan lainnya tetap mengingat amanat konstituen yang diwakili dari daerah masing-masing.

Fadli mencontohkan dirinya yang tetap berusaha kritis meski saat ini Partai Gerindra menjadi bagian dari koalisi pemerintah.

Dia mengatakan. Partai Gerindra tidak membungkam suara kadernya yang ada di parlemen. Menurutnya, kritik dipersilakan sepanjang memiliki basis dan argumen yang memadai.

"Konstistuen juga itu adakah bagian yang harus diperjuangkan. Dalam praktiknya parpol itu perpanjangannya fraksi. Ketika ada perbedaan saya kira bisa sampaikan. Sejauh ini di Gerindra tidak ada masalah menyangkut hal yang kritik, apalagi punya dasar. Itu hal yang bisa dilakukan," tegas Fadli.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19: Kepatuhan Jaga Jarak di Jakarta Masih Rendah

Satgas Covid-19: Kepatuhan Jaga Jarak di Jakarta Masih Rendah

Nasional
Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke, Stafsus Presiden Minta Maaf

Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke, Stafsus Presiden Minta Maaf

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Nasional
 Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Nasional
Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Nasional
Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Nasional
Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Nasional
Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Nasional
Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Nasional
Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Nasional
Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Nasional
Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Nasional
KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X