Penyelenggara yang Buat TPS Tak Ramah Disabilitas Bisa Dipersoalkan ke DKPP

Kompas.com - 22/10/2020, 14:53 WIB
Komisioner KPU Ilham Saputra di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019). KOMPAS.com/FITRIA CHUSNA FARISAKomisioner KPU Ilham Saputra di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Plh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra memastikan, tempat pemungutan suara (TPS) Pilkada 2020 akan memudahkan akses pemilih penyandang disabilitas.

Hal ini telah dijamin Pasal 19 Ayat (2) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2018 tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum.

"Prinsipnya adalah seluruh aturan yang ada, seluruh regulasi yang ada sudah men-support kita, sudah mewajibkan semua institusi tidak hanya KPU tentu saja, dalam memfasilitasi teman-teman disabilitas," kata Ilham dalam sebuah diskusi daring, Kamis (22/10/2020).

Menurut Ilham, penyelenggara pemilu yang tidak memberikan kemudahan akses bagi pemilih penyandang disabilitas di TPS bahkan bisa dipersoalkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Baca juga: KPU Diminta Sediakan TPS Keliling untuk Pemilih Disabilitas

Apabila terbukti tidak mematuhi aturan terkait hal ini, penyelenggara bisa dinyatakan melanggar kode etik.

"Itu menjadi norma yang disoalkan yang bisa dibawa ke DKPP jika ada petugas kami yang tidak membuat TPS yang mudahkan akses bagi disabilitas," ujar Ilham.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pengaturan tentang TPS ramah pemilih disabilitas secara rinci dituangkan dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemugutan dan penghitungan suara.

Pasal 16 Ayat (2) misalnya, menyebutkan bahwa TPS harus dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas.

Kemudian, pada Pasal 17 Ayat (3) dikatakan, pintu masuk dan keluar TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.

Baca juga: KPU Jakut: Ada 500 Pemilih Disabilitas di Jakarta Utara

Pada Pasal 19 Ayat (1) huruf h diatur supaya meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh pemilih yang menggunakan kursi roda. Sementara, sebagaimana bunyi Pasal 19 Ayat (1) huruf j, meja tempat bilik suara dibuat berkolong di bagian bawah sehingga memungkinkan pemilih berkursi roda mencapai meja bilik suara dengan leluasa.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: Kedatangan WNA Kami Lakukan Pengetatan, dari AS dan Turki Termasuk

Luhut: Kedatangan WNA Kami Lakukan Pengetatan, dari AS dan Turki Termasuk

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.390 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 1.390 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
UPDATE: Bertambah 118, Total Pasien Covid-19 Meninggal 141.585 Orang

UPDATE: Bertambah 118, Total Pasien Covid-19 Meninggal 141.585 Orang

Nasional
UPDATE 27 September: Ada 388.341 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 27 September: Ada 388.341 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.771, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 4.027.548

UPDATE: Bertambah 3.771, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 4.027.548

Nasional
Padankan Data PBI-JK dengan NIK, Mensos Risma Ajak Pemda Proaktif

Padankan Data PBI-JK dengan NIK, Mensos Risma Ajak Pemda Proaktif

Nasional
UPDATE 27 September: 40.270 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 September: 40.270 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Sejumlah Tokoh Deklarasikan Agama-agama Indonesia yang Adil dan Damai

Sejumlah Tokoh Deklarasikan Agama-agama Indonesia yang Adil dan Damai

Nasional
Kemensos Hapus 9 Juta Data Penerima PBI-JK yang Terindikasi Ganda hingga Tidak Padan

Kemensos Hapus 9 Juta Data Penerima PBI-JK yang Terindikasi Ganda hingga Tidak Padan

Nasional
UPDATE 27 September 2021: Bertambah 1.390 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4,2 Juta

UPDATE 27 September 2021: Bertambah 1.390 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4,2 Juta

Nasional
Ahli Hukum Sebut KY Berwenang Lakukan Seleksi Hakim Ad Hoc MA

Ahli Hukum Sebut KY Berwenang Lakukan Seleksi Hakim Ad Hoc MA

Nasional
Patung Sejarah G302/PKI Dibongkar, Kostrad: Permintaan Mantan Pangkostrad demi Ketenangan Lahir Batin

Patung Sejarah G302/PKI Dibongkar, Kostrad: Permintaan Mantan Pangkostrad demi Ketenangan Lahir Batin

Nasional
SBY Ngetwit Soal Hukum Bisa Dibeli, Kubu KLB: Kami Sangat Setuju, Hukum Harus Ditegakkan

SBY Ngetwit Soal Hukum Bisa Dibeli, Kubu KLB: Kami Sangat Setuju, Hukum Harus Ditegakkan

Nasional
Jokowi: 1,5 Tahun Hadapi Covid-19, Kondisi Indonesia Membaik

Jokowi: 1,5 Tahun Hadapi Covid-19, Kondisi Indonesia Membaik

Nasional
BEM Seluruh Indonesia Sampaikan 5 Tuntutan Saat Demo di Area Gedung Merah Putih KPK

BEM Seluruh Indonesia Sampaikan 5 Tuntutan Saat Demo di Area Gedung Merah Putih KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.