Setahun Jokowi-Ma'ruf dan Baik Buruknya Kebijakan soal Perempuan...

Kompas.com - 22/10/2020, 11:52 WIB
Ilustrasi perempuan ShutterstockIlustrasi perempuan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Bahrul Fuad menyesalkan masih adanya kontradiksi kebijakan terkait perempuan yang dibuat pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Hal ini dikatakan berkaitan dengan genap setahunnya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf pada 20 Oktober lalu.

"Komnas Perempuan juga menyesalkan adanya kontradiksi dalam kebijakan, terutama melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang merupakan inisiatif dari pemerintah," kata Bahrul melalui keterangan tertulis, Kamis (22/10/2020).

Bahrul menilai UU Cipta Kerja berpotensi mengurangi perlindungan hak perempuan pekerja, baik di dalam maupun luar negeri.

Baca juga: Mahfud MD Nilai Pengesahan RUU PKS Jalan Keluar bagi Perlindungan Perempuan

Ditambah dengan adanya risiko dampak tidak proporsional yang ditanggung oleh perempuan disabilitas, termasuk yang menjadi disabilitas akibat kecelakaan kerja.

"Pengaturan di dalam UU Cipta Kerja juga dikhawatirkan dapat menyebabkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan menjadi tidak efektif," ujar dia.

"Terutama terkait dengan kerentanan pada konflik sumber daya alam dan konflik agraria yang muncul akibat proyek pembangunan yang ambisius yang menghalangi partisipasi substantif warga," lanjut Bahrul.

Sepanjang tahun 2020, Komnas Perempuan telah menerima tujuh laporan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terkait dengan konflik sumber daya alam dan agraria.

Kasus tersebut berhadapan dengan kepentingan usaha atau kebijakan pembangunan.

Kendati demikian, Bahrul juga melihat ada kebijakan pemerintah yang berdampak positif, baik secara langsung atau tidak langsung pada penanganan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Baca juga: Catatan Migrant Care untuk Para Caleg soal Perlindungan Perempuan

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Data Covid-19 Tak Akurat Dinilai Bisa Timbulkan Kepanikan Masyarakat

Data Covid-19 Tak Akurat Dinilai Bisa Timbulkan Kepanikan Masyarakat

Nasional
Pemerintah Dorong Komitmen Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pemerintah Dorong Komitmen Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Nasional
Waspadai 'Serangan Fajar' Saat Masa Tenang Pilkada

Waspadai "Serangan Fajar" Saat Masa Tenang Pilkada

Nasional
Mangkir dari Panggilan, Eks Direktur Garuda Indonesia Dijemput Paksa KPK

Mangkir dari Panggilan, Eks Direktur Garuda Indonesia Dijemput Paksa KPK

Nasional
Epidemiolog: Disiplin 3M Efektif jika Didukung 3T yang Memadai untuk Kendalikan Pandemi

Epidemiolog: Disiplin 3M Efektif jika Didukung 3T yang Memadai untuk Kendalikan Pandemi

Nasional
KawalCovid19: Mengherankan, Pandemi Sudah 9 Bulan tapi Pendataan Kasus Masih Terkendala Sistem

KawalCovid19: Mengherankan, Pandemi Sudah 9 Bulan tapi Pendataan Kasus Masih Terkendala Sistem

Nasional
Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah sejak 30 Juni Kami Temukan

Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah sejak 30 Juni Kami Temukan

Nasional
Pemerintah Diminta Antisipasi Aktivitas Berlibur ke Luar Kota pada Akhir Tahun

Pemerintah Diminta Antisipasi Aktivitas Berlibur ke Luar Kota pada Akhir Tahun

Nasional
Pilkada Kurang 2 Minggu, Segera Cek Kepesertaan DPT Lewat Cara Berikut

Pilkada Kurang 2 Minggu, Segera Cek Kepesertaan DPT Lewat Cara Berikut

Nasional
Wapres Minta Perhumas Sukseskan Program Vaksinasi Nasional

Wapres Minta Perhumas Sukseskan Program Vaksinasi Nasional

Nasional
Kasus Suap Wali Kota Cimahi, Tiga Pejabat Pemkot Cimahi Dipanggil KPK

Kasus Suap Wali Kota Cimahi, Tiga Pejabat Pemkot Cimahi Dipanggil KPK

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Lakukan Strategi Baru Penanganan Covid-19

Ketua MPR Minta Pemerintah Lakukan Strategi Baru Penanganan Covid-19

Nasional
UPDATE 4 Desember: Total 2.085 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 4 di Korea Selatan dan Qatar

UPDATE 4 Desember: Total 2.085 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 4 di Korea Selatan dan Qatar

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Staf Khusus Menteri KP Sebagai Saksi

Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Staf Khusus Menteri KP Sebagai Saksi

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap Seorang Pelantun Ajakan Jihad dalam Azan di Sukabumi

Bareskrim Polri Tangkap Seorang Pelantun Ajakan Jihad dalam Azan di Sukabumi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X