Kajari Jaksel Jelaskan soal Makan Siang 2 Tersangka Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke Komjak

Kompas.com - 22/10/2020, 10:52 WIB
Komisioner Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu (3/6/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKomisioner Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu (3/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kejaksaan telah memeriksa Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Anang Supriatna terkait pemberian jamuan makan siang untuk dua jenderal polisi tersangka kasus dugaan korupsi terkait penghapusan red notice Djoko Tjandra. Dua tersangka itu yakni, Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo.

Menurut Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak, Anang mengaku tidak ada perlakuan istimewa terhadap dua tersangka.

"Kami sudah menerima penjelasan dari Kajari Jakarta Selatan yang intinya menyampaikan bahwa tidak ada perlakukan khusus atau istimewa terhadap para tersangka," kata Barita ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Polemik Makan Siang untuk 2 Jenderal Polisi Tersangka Kasus Red Notice Djoko Tjandra di Kejari Jaksel

Peristiwa itu terjadi pada Jumat (16/10/2020), saat pelimpahan tahap II kedua tersangka yang berlangsung dari pukul 10.00 hingga 14.00 WIB.

Pelimpahan tahap II adalah ketika tersangka dan barang bukti dilimpahkan dari penyidik kepada jaksa penuntut umum (JPU).

Barita menuturkan keterangan Anang pemberian makan kepada tersangka dilakukan sesuai ketentuan dan karena sudah tiba waktu untuk makan siang.

"Setelah shalat Jumat, karena sudah tiba waktu makan siang, sesuai ketentuan maka diberikan makan siang sesuai standar anggaran DIPA Seksi Pidsus Kejaksaaan Negeri Jakarta Selatan," tutur dia.

Baca juga: Jamwas Panggil Jaksa yang Menjamu Makan Siang Tersangka Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Anggaran makan siang itu berasal dari biaya konsumsi saksi, ahli dan tersangka.

Para tersangka, penasihat hukum, dan penyidik Bareskrim, kemudian makan siang di ruang pemeriksaan Pidsus Kejari Jaksel. Makanan yang dihidangkan berasal dari kantin kantor Kejari Jaksel.

Selanjutnya, Komisi Kejaksaan akan menelaah hasil pemeriksaan tersebut dan menyusun rekomendasi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejaksaan Bakal Lelang Aset Sitaan Kasus Asabri dan Jiwasraya

Kejaksaan Bakal Lelang Aset Sitaan Kasus Asabri dan Jiwasraya

Nasional
Perjalanan Kasus Terpidana Korupsi Simulator SIM Djoko Susilo, dari Vonis hingga PK

Perjalanan Kasus Terpidana Korupsi Simulator SIM Djoko Susilo, dari Vonis hingga PK

Nasional
Jokowi Dinilai Bisa Batalkan TWK untuk Buktikan Tak Dukung 75 Pegawai KPK Dipecat

Jokowi Dinilai Bisa Batalkan TWK untuk Buktikan Tak Dukung 75 Pegawai KPK Dipecat

Nasional
Kemenag: Shalat Idul Fitri di Masjid Hanya untuk Zona Hijau dan Kuning

Kemenag: Shalat Idul Fitri di Masjid Hanya untuk Zona Hijau dan Kuning

Nasional
Jokowi Minta Bulog Beradaptasi dengan Perkembangan Zaman

Jokowi Minta Bulog Beradaptasi dengan Perkembangan Zaman

Nasional
PBNU Desak Pemerintah Ambil Langkah Diplomatik Atas Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel

PBNU Desak Pemerintah Ambil Langkah Diplomatik Atas Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel

Nasional
Isu Dugaan Mafia Alutsista, Menhan Prabowo Dorong Laporkan ke KPK atau Polri

Isu Dugaan Mafia Alutsista, Menhan Prabowo Dorong Laporkan ke KPK atau Polri

Nasional
BP2MI Akan Siapkan Surat Jalan bagi 1.278 Pekerja Migran yang Kini Dikarantina di Wisma Atlet untuk Kembali ke Daerah

BP2MI Akan Siapkan Surat Jalan bagi 1.278 Pekerja Migran yang Kini Dikarantina di Wisma Atlet untuk Kembali ke Daerah

Nasional
Djarot: Bupati Nganjuk Bukan Anggota dan Tidak Punya KTA PDI-P

Djarot: Bupati Nganjuk Bukan Anggota dan Tidak Punya KTA PDI-P

Nasional
Indonesia Kutuk Serangan Bom di Sekolah Afghanistan

Indonesia Kutuk Serangan Bom di Sekolah Afghanistan

Nasional
Soal Larangan Mudik, Ketua DPR Minta Distribusi Logistik Tak Terganggu

Soal Larangan Mudik, Ketua DPR Minta Distribusi Logistik Tak Terganggu

Nasional
[POPULER NASIONAL] Respons Kemenkumham soal Masuknya 157 WNA China | KPK Sesalkan Beredarnya Surat Keputusan soal Tes Wawasan Kebangsaan

[POPULER NASIONAL] Respons Kemenkumham soal Masuknya 157 WNA China | KPK Sesalkan Beredarnya Surat Keputusan soal Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kemenag soal Takbiran: Keliling Tak Boleh, di Masjid 10 Persen dari Kapasitas

Kemenag soal Takbiran: Keliling Tak Boleh, di Masjid 10 Persen dari Kapasitas

Nasional
ICW Duga TWK Bermotif untuk Hentikan Perkara Besar di KPK

ICW Duga TWK Bermotif untuk Hentikan Perkara Besar di KPK

Nasional
UPDATE: Tambah 7 di 3 Negara, Total 4.545 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 7 di 3 Negara, Total 4.545 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X