Kompas.com - 22/10/2020, 05:28 WIB
Arteria Dahlan, Deputi Penerangan Masyarakat untuk Satgas Covid-19 DPR RI memberikan keterangan pers terkait tiga aksi nyata Satgas Covid-19, Minggu (19/4/2020) Dok. Humas DPR Arteria Dahlan, Deputi Penerangan Masyarakat untuk Satgas Covid-19 DPR RI memberikan keterangan pers terkait tiga aksi nyata Satgas Covid-19, Minggu (19/4/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membantah bahwa pembahasan rancangan undang-undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba) dilakukan secara tertutup dan sembunyi-sembunyi. Menurut anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan, tudingan tersebut menyesatkan dan tak sesuai fakta.

Hal ini ia sampaikan dalam sidang pengujian Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Opini para pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan undang-undang a quo dilakukan melalui rapat tertutup dan sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan masyarakat adalah opini yang sesat, opini yang keliru, yang menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya," kata Arteria yang hadir mewakili DPR dalam sidang yang disiarkan YouTube MK RI, Rabu (21/10/2020).

Baca juga: Di Sidang MK, Pemohon Sebut UU Minerba sebagai Pesanan Korporasi Besar

Arteria mengklaim, DPR dan pemerintah tak pernah menutup akses masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan maupun tulisan dalam proses pembahasan. Ia juga menuturkan, DPR telah mengadakan public hearing untuk mendengarkan kajian hukum atas RUU tersebut.

Kemudian, pembahasan RUU yang dilakukan selama tahun 2018 hingga 2020 itu telah melibatkan sejumlah unsur publik, terdiri dari perguruan tinggi, organisasi, pengamat pertambangan, masyarakat sipil, pelaku usaha pertambangan, mahasiswa, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan sebagainya.

DPR bersama pemerintah juga telah mengadakan roadshow ke 7 kota besar di Indonesia untuk memetakan persoalan-persoalan UU Minerba yang lama dan solusi yang ditawarkan atas permasalahan tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Rapat konsultasi dan uji publik ini dilakukan di Jakarta, Palembang, Balikpapan, Makassar, Medan, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bandung. Sejumlah unsur yang dilibatkan antara lain civitas academica universitas, organisasi masyarakat, hingga kepala dinas pemda setempat.

"Dengan demikian tidak benar dalil-dalil pemohon yang menyatakan bahwa pembuatan Undang-undang Minerba tidak melibatkan aspirasi dan partisipasi publik," ujar Arteria.

Baca juga: MK Tolak Uji Materi Pemprov Babel soal UU Minerba

Arteria juga mengatakan bahwa tak ada persoalan jika pembahasan RUU Minerba dilakukan di luar gedung DPR.

Menurut dia, ketentuan Pasal 26 Ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib pada pokoknya mengatur semua jenis rapat dilakukan di gedung DPR kecuali ditentukan lain. Rapat dapat dilakukan di luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kesembuhan Covid-19 di Luar Jawa Bali Dekati Rata-Rata Nasional, Kasus Kematian Lebih Rendah

Kesembuhan Covid-19 di Luar Jawa Bali Dekati Rata-Rata Nasional, Kasus Kematian Lebih Rendah

Nasional
Mertua SBY, Ibu Ageng, Dimakamkan di Purworejo Selasa Besok

Mertua SBY, Ibu Ageng, Dimakamkan di Purworejo Selasa Besok

Nasional
Cegah Gelombang Baru Covid-19, Luhut: Kasus Positif Disarankan Sekitar 2.700-3.000 Per Hari

Cegah Gelombang Baru Covid-19, Luhut: Kasus Positif Disarankan Sekitar 2.700-3.000 Per Hari

Nasional
Luhut Sebut Jumlah Tracing Covid-19 di Jawa-Bali Meningkat

Luhut Sebut Jumlah Tracing Covid-19 di Jawa-Bali Meningkat

Nasional
Mertua SBY Wafat, AHY: Ibu Ageng Sosok Ibu dan Eyang Panutan

Mertua SBY Wafat, AHY: Ibu Ageng Sosok Ibu dan Eyang Panutan

Nasional
Komnas HAM Akan Periksa 4 Pegawai Sekretariat KPI Terkait Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Akan Periksa 4 Pegawai Sekretariat KPI Terkait Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
Usulan Anggaran Kemensos Rp 78,25 Triliun Disetujui DPR, Berikut Rinciannya

Usulan Anggaran Kemensos Rp 78,25 Triliun Disetujui DPR, Berikut Rinciannya

Nasional
Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Dicarikan 'Safe House' untuk Bertemu Maskur Husain

Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Dicarikan "Safe House" untuk Bertemu Maskur Husain

Nasional
Tekan Kelebihan Penghuni Lapas, Komnas HAM Usul Pemakai Narkoba Dihukum Denda

Tekan Kelebihan Penghuni Lapas, Komnas HAM Usul Pemakai Narkoba Dihukum Denda

Nasional
Mertua SBY, Ibu Ageng, Meninggal Dunia di Usia 91 Tahun

Mertua SBY, Ibu Ageng, Meninggal Dunia di Usia 91 Tahun

Nasional
Penonton PON XX Papua 2021 Dibatasi 25 Persen dari Kapasitas

Penonton PON XX Papua 2021 Dibatasi 25 Persen dari Kapasitas

Nasional
Batasi Pelaku Perjalanan Internasional, Pintu Masuk Udara Hanya Via Jakarta dan Manado

Batasi Pelaku Perjalanan Internasional, Pintu Masuk Udara Hanya Via Jakarta dan Manado

Nasional
Luhut Klaim Penanganan Pandemi di Indonesia Dapat Penghargaan dari Banyak Negara

Luhut Klaim Penanganan Pandemi di Indonesia Dapat Penghargaan dari Banyak Negara

Nasional
Ini 10 Daerah yang Masih Terapkan PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali

Ini 10 Daerah yang Masih Terapkan PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali

Nasional
Luhut: Kasus Harian Covid-19 Turun 98 Persen dari Puncaknya

Luhut: Kasus Harian Covid-19 Turun 98 Persen dari Puncaknya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.