Kompas.com - 22/10/2020, 05:28 WIB
Arteria Dahlan, Deputi Penerangan Masyarakat untuk Satgas Covid-19 DPR RI memberikan keterangan pers terkait tiga aksi nyata Satgas Covid-19, Minggu (19/4/2020) Dok. Humas DPR Arteria Dahlan, Deputi Penerangan Masyarakat untuk Satgas Covid-19 DPR RI memberikan keterangan pers terkait tiga aksi nyata Satgas Covid-19, Minggu (19/4/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membantah bahwa pembahasan rancangan undang-undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba) dilakukan secara tertutup dan sembunyi-sembunyi. Menurut anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan, tudingan tersebut menyesatkan dan tak sesuai fakta.

Hal ini ia sampaikan dalam sidang pengujian Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Opini para pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan undang-undang a quo dilakukan melalui rapat tertutup dan sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan masyarakat adalah opini yang sesat, opini yang keliru, yang menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya," kata Arteria yang hadir mewakili DPR dalam sidang yang disiarkan YouTube MK RI, Rabu (21/10/2020).

Baca juga: Di Sidang MK, Pemohon Sebut UU Minerba sebagai Pesanan Korporasi Besar

Arteria mengklaim, DPR dan pemerintah tak pernah menutup akses masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan maupun tulisan dalam proses pembahasan. Ia juga menuturkan, DPR telah mengadakan public hearing untuk mendengarkan kajian hukum atas RUU tersebut.

Kemudian, pembahasan RUU yang dilakukan selama tahun 2018 hingga 2020 itu telah melibatkan sejumlah unsur publik, terdiri dari perguruan tinggi, organisasi, pengamat pertambangan, masyarakat sipil, pelaku usaha pertambangan, mahasiswa, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan sebagainya.

DPR bersama pemerintah juga telah mengadakan roadshow ke 7 kota besar di Indonesia untuk memetakan persoalan-persoalan UU Minerba yang lama dan solusi yang ditawarkan atas permasalahan tersebut.

Rapat konsultasi dan uji publik ini dilakukan di Jakarta, Palembang, Balikpapan, Makassar, Medan, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bandung. Sejumlah unsur yang dilibatkan antara lain civitas academica universitas, organisasi masyarakat, hingga kepala dinas pemda setempat.

"Dengan demikian tidak benar dalil-dalil pemohon yang menyatakan bahwa pembuatan Undang-undang Minerba tidak melibatkan aspirasi dan partisipasi publik," ujar Arteria.

Baca juga: MK Tolak Uji Materi Pemprov Babel soal UU Minerba

Arteria juga mengatakan bahwa tak ada persoalan jika pembahasan RUU Minerba dilakukan di luar gedung DPR.

Menurut dia, ketentuan Pasal 26 Ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib pada pokoknya mengatur semua jenis rapat dilakukan di gedung DPR kecuali ditentukan lain. Rapat dapat dilakukan di luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

12 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, Masyarakat Diminta Shalat Id di Rumah

12 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, Masyarakat Diminta Shalat Id di Rumah

Nasional
Menlu Retno: Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah, Jangan Lupa Patuhi Protokol Kesehatan

Menlu Retno: Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah, Jangan Lupa Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi: Idul Fitri Tahun Ini Kita Masih Harus Bersabar dan Menahan Diri

Jokowi: Idul Fitri Tahun Ini Kita Masih Harus Bersabar dan Menahan Diri

Nasional
Menag: Saya Akan Menjadi Imam dan Khatib Shalat Id di Rumah

Menag: Saya Akan Menjadi Imam dan Khatib Shalat Id di Rumah

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Raya Idul Fitri, Semoga Indonesia Segera Bangkit dari Pandemi Covid-19

Jokowi: Selamat Hari Raya Idul Fitri, Semoga Indonesia Segera Bangkit dari Pandemi Covid-19

Nasional
Kapolri: Semua Ini Kami Lakukan untuk Menjaga Masyarakat dari Penularan Covid-19

Kapolri: Semua Ini Kami Lakukan untuk Menjaga Masyarakat dari Penularan Covid-19

Nasional
Tinjau Bandara Soekarno-Hatta, Puan Minta Deteksi Covid-19 Diperketat

Tinjau Bandara Soekarno-Hatta, Puan Minta Deteksi Covid-19 Diperketat

Nasional
UPDATE: Sebaran 4.608 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 4.608 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
UPDATE: 8.918.784 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 8.918.784 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Kekerasan Militer Israel, Pemerintah Diminta Dorong KTT OKI Lindungi Warga Palestina

Kekerasan Militer Israel, Pemerintah Diminta Dorong KTT OKI Lindungi Warga Palestina

Nasional
UPDATE: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Mencapai 63.258 Sampel dalam Sehari

UPDATE: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Mencapai 63.258 Sampel dalam Sehari

Nasional
UPDATE 12 April: Ada 87.034 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 12 April: Ada 87.034 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 152, Kasus Kematian akibat Covid-19 Mencapai 47.617

UPDATE: Bertambah 152, Kasus Kematian akibat Covid-19 Mencapai 47.617

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.671, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.584.878

UPDATE: Bertambah 4.671, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.584.878

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.608, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.728.204

UPDATE: Bertambah 4.608, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.728.204

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X