Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Kompas.com - 21/10/2020, 22:02 WIB
Menhub Budi Karya Sumadi saat softlauncing pengoperasian jalur ganda KA Lintas Selatan Jawa, Kamis (8/10/2020) HUMAS KEMENHUBMenhub Budi Karya Sumadi saat softlauncing pengoperasian jalur ganda KA Lintas Selatan Jawa, Kamis (8/10/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW pekan depan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, calon penumpang yang bepergian ke luar kota menggunakan transportasi publik seperti kereta dan pesawat tetap harus melampirkan hasil pemeriksaan non-reaktif rapid test atau negatif Covid-19 melalui tes PCR.

Syarat tersebut berdasarkan Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru menuju masyarakat produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019.

"Masih (sama), melakukan prosedur yang sama. Itu juga menambah rasa aman dan satu sama lain jadi confident (percaya diri)," katanya dalam diskusi "Potensi Penyebaran Covid-19 Ketika Libur Panjang" yang digelar di BNPB, Jakarta, Rabu (21/10/2020).

Baca juga: Libur Panjang, Pemudik Masuk Salatiga Wajib Bawa Surat Rapid Test

Menurut Budi, syarat tersebut penting untuk bisa menekan laju penyebaran Covid-19.

Ia juga mengingatkan, selain syarat pemeriksaan negatif, khususnya di pesawat terbang, sebaiknya penumpang tidak melepas masker, menahan makan dan minum, serta tidak berbincang.

"Kalau dapat makan, dipegang, dibawa pulang, oleh-oleh untuk sanak keluarga dan yang penting, jangan berbincang karena kalau berbincang kadang kita buka masker, tentu itu membuat suasana kurang kondusif," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Budi yang pernah terinfeksi Covid-19 itu menceritakan pengalamannya ketika terbang ke sejumlah daerah. 

Ia melihat masyarakat semakin sadar untuk menerapkan protokol kesehatan dalam perjalanan. 

"Tidak ada yang berisik, makan pun terbatas, makan lalu ditutup. Ini kesadaran yang penting. Meski di pesawat ada teknologi HEPA yang mana lebih aman dari ruangan biasa, untuk menjaga penularan terjadi, sebaiknya tidak berbincang dan tahan makan dan minum," kata dia.

Baca juga: Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Budi mengatakan, khusus untuk perjalanan menggunakan kendaraan pribadi, pemerintah akan kembali memberlakukan check point di sejumlah perbatasan wilayah.

Perjalanan dengan kendaraan pribadi lebih homogen karena mayoritas dilakukan oleh keluarga. Ia justru khawatir akan risiko penularan Covid-19 di tempat wisata dan restoran.

Oleh karena itu, menurut dia, dibutuhkan kedisiplinan pengelola tempat wisata dan restoran dalam menerapkan protokol kesehatan.

Untuk perjalanan darat menggunakan transportasi bus, pihaknya akan melakukan pemeriksaan acak (random check) penerapan protokol kesehatan, termasuk soal kapasitas bus.

"Bus kapasitas dari 42 orang, tinggal 20-30 orang, itu pun kita random check, kita pastikan orang yang bus melakukan protokol kesehatan dengan baik," kata Budi.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X