Kompas.com - 21/10/2020, 19:54 WIB
Komisioner Komnas HAM, Amiruddin, dalam konferensi persnya di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOKomisioner Komnas HAM, Amiruddin, dalam konferensi persnya di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin Al Rahab mengatakan, selama satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf jurnalis mendapat perlakuan kurang baik dalam memperoleh informasi di lapangan.

Amiruddin mengatakan, pihaknya memberikan perhatian terhadap hal tersebut sebagai bentuk hak publik dalam memperoleh informasi dan kebebasan berpendapat.

"Kita, Komnas HAM menyampaikan bahwa perlu ada sikap dari pemerintah terhadap melindungi kerja jurnalistik ini," kata Amiruddin dalam konferensi pers 'Tantangan Pemajuan dan Penegakan HAM' secara virtual, Rabu (21/10/2020).

Amiruddin mengatakan, perlakuan kurang baik terhadap jurnalis tersebut menciderai hak publik untuk mendapat informasi.

Baca juga: Doxing, Ancaman bagi Pers di Era Digital

Ia menilai, perlakuan yang diterima jurnalis di lapangan tersebut masih menjadi isu yang dipinggirkan pemerintah.

"Nah, ini dalam setahun ini sepertinya agak terpinggirkan oleh pemerintah, makanya ini kita tegaskan biar dapat perhatian," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Senada dengan Amiruddin, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, kekerasan terhadap jurnalis tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi terjadi tren doxing terhadap jurnalis.

Adapun, doxing adalah upaya menyebarkan informasi pribadi seseorang dengan tujuan merusak dan mengintimidasi.

Baca juga: INFOGRAFIK: Apa Itu Doxing, Bagaimana Dampak dan Cara Mencegahnya?

"Khususnya tren yang saat ini adalah hating dan doxing. Doxing terakhir itu dialami oleh teman Liputan6, itu kami tangani," kata Anam.

Anam mengatakan, pihaknya menerima pengaduan langsung dari para jurnalis yang mengalami kekerasan di lapangan dan doxing tersebut.

Kasus-kasus tersebut, kata Anam, masih ditindaklanjuti Komnas HAM.

"Kami mendapatkan pengaduan langsung dari teman-teman itu, dan kami sedang urus. Termasuk juga bagaimana kasus itu dipastikan tidak terjadi lagi kepada jurnalis yang lain," ucap Anam.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PAN Lirik Sejumlah Tokoh untuk Capres 2024, ada Erick Thohir, Anies, Ganjar hingga Puan

PAN Lirik Sejumlah Tokoh untuk Capres 2024, ada Erick Thohir, Anies, Ganjar hingga Puan

Nasional
Satgas: Jangan Sampai Terjadi Lonjakan Covid-19 Seperti Negara Lain

Satgas: Jangan Sampai Terjadi Lonjakan Covid-19 Seperti Negara Lain

Nasional
Keterangan Saksi-saksi Kasus Unlawful Killing Laskar FPI: Lihat Mobil Berhenti Mendadak hingga Golok di Kendaraan

Keterangan Saksi-saksi Kasus Unlawful Killing Laskar FPI: Lihat Mobil Berhenti Mendadak hingga Golok di Kendaraan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi-Promosi 108 Perwira Tinggi | Sudi Silalahi Sempat Jalan Pagi lalu Nyeri Perut Sebelum Meninggal

[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi-Promosi 108 Perwira Tinggi | Sudi Silalahi Sempat Jalan Pagi lalu Nyeri Perut Sebelum Meninggal

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Situs Pemerintah Kerap Jadi Ajang 'Latihan' Peretas

Anggota Komisi I Sebut Situs Pemerintah Kerap Jadi Ajang "Latihan" Peretas

Nasional
Deretan Kontroversi Kekerasan Oknum Polisi, Peserta Aksi Dibanting hingga Kapolres Aniaya Anggota

Deretan Kontroversi Kekerasan Oknum Polisi, Peserta Aksi Dibanting hingga Kapolres Aniaya Anggota

Nasional
Moeldoko Ungkap Persiapan Pemerintah Tangani Covid-19 Jelang Libur Nataru

Moeldoko Ungkap Persiapan Pemerintah Tangani Covid-19 Jelang Libur Nataru

Nasional
Panglima TNI Dianugerahi Tanda Gelar Kehormatan dari Pemerintah Australia

Panglima TNI Dianugerahi Tanda Gelar Kehormatan dari Pemerintah Australia

Nasional
Perluas Cakupan, Pemerintah Bakal Sasar Vaksinasi Covid-19 ke Anak Usia 5-11 Tahun

Perluas Cakupan, Pemerintah Bakal Sasar Vaksinasi Covid-19 ke Anak Usia 5-11 Tahun

Nasional
Gakeslab Sebut Harga Reagen Mulai Terjangkau, Kisaran Rp 150.000-Rp 200.000

Gakeslab Sebut Harga Reagen Mulai Terjangkau, Kisaran Rp 150.000-Rp 200.000

Nasional
Satgas Khawatir Tingkat Kepatuhan Prokes Masyarakat Turun sejak 12 Oktober

Satgas Khawatir Tingkat Kepatuhan Prokes Masyarakat Turun sejak 12 Oktober

Nasional
Rencana Penurunan Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000 dan Desakan agar Pemerintah Sesuaikan Harga Reagen

Rencana Penurunan Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000 dan Desakan agar Pemerintah Sesuaikan Harga Reagen

Nasional
Soal Jatah Kursi PAN di Kabinet, Zulhas: Menteri Tidak Menteri, Itu Urusan Presiden

Soal Jatah Kursi PAN di Kabinet, Zulhas: Menteri Tidak Menteri, Itu Urusan Presiden

Nasional
Kata Menkes, Ini Tiga Vaksin Covid-19 yang Disiapkan untuk Anak 5-11 Tahun

Kata Menkes, Ini Tiga Vaksin Covid-19 yang Disiapkan untuk Anak 5-11 Tahun

Nasional
Menkes Sebut Obat Molnupiravir Digunakan untuk Cegah Pasien Covid-19 Dirawat di RS

Menkes Sebut Obat Molnupiravir Digunakan untuk Cegah Pasien Covid-19 Dirawat di RS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.