Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/10/2020, 19:19 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan, satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin terkait pemajuan dan penegakan HAM cenderung stagnan.

"Kami secara umum menyimpulkan ada situasi stagnan di dalam pemajuan dan penegakan HAM," kata Taufan dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (21/10/2020).

Taufan menyoroti sejumlah isu HAM yang dianggap strategis untuk menjadi evaluasi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ke depannya.

Isu pertama adalah terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf: Lemahnya Oposisi dan Tumbuhnya Suara Jalanan

Ia menilai, pada awal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Presiden Jokowi dan Menko Polhukam Mahfud MD berkomitmen untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat.

Namun, hingga saat ini belum ada kasus pelanggaran HAM berat yang berhasil diselesaikan pemerintah.

"Sampai hari ini kita belum melihat langkah-langkah yang kongkrit (penyelesaian kasus HAM berat), karena itu kami katakan ini bagian dari stagnasi itu," ujarnya.

Taufan juga mengatakan, konflik agraria menjadi paling banyak terjadi selama satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf Amin: Ironi Tim Mawar di Lingkaran Pemerintah

Taufan menyebutkan, pihaknya menerima aduan terjadinya konflik agraria di sejumlah daerah di antaranya Jawa Barat, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Selatan dan Kalimantan.

Menurut Taufan, aduan dari kelompok masyarakat terkait konflik agraria berupa kekerasan aparat keamanan, kekerasan antar masyarakat, dan masyarakat diperlakukan secara tidak adil.

"Jadi kekhawatiran kami, seperti tahun lalu kami sebut sebagai tahun politik kekerasan, konflik agraria ini juga semakin mencemaskan," ucapnya.

Selanjutnya, Taufan mengatakan, isu intoleransi dengan kekerasan masih terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf, Ketua Komisi X: Wajah Pendidikan Belum Berubah

Taufan mencontohkan, peristiwa pelarangan pembangunan monumen Sunda Wiwitan di Kuningan, Jawa Barat dan kasus GKI Yasmin terkait pembangunan tempat ibadah.

"Upaya penyelesaiannya sudah banyak dilakukan tapi masih perlu ditingkatkan lagi baik oleh pemerintah pusat maupun daerah," tuturnya.

Tak hanya intoleransi, menurut Taufan kekerasan oleh aparat keamanan terhadap masyarakat masih terjadi di sejumlah daerah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Nasional
Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Nasional
Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Nasional
8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

Nasional
PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com