Muhammadiyah: Presiden Buka Peluang Revisi Materi UU Cipta Kerja

Kompas.com - 21/10/2020, 18:16 WIB
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (10/2/2020) KOMPAS.com/SANIA MASHABISekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (10/2/2020)
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengundang Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk berdiskusi soal Undang-Undang Cipta Kerja yang mendapat penolakan dari masyarakat.

Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut, dalam pertemuan itu Presiden Jokowi menyatakan akan membuka peluang untuk merevisi materi yang bermasalah dalam UU Cipta Kerja.

Adapun peetemuan itu digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2020) pukul 11.00 -12.30 WIB siang tadi.

Hadir dalam pertemuan tersebut hadir dari PP Muhammadiyah yakni Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, dan Sutrisno Raharjo yang merupakan Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah.

Baca juga: Susun PP UU Cipta Kerja, Istana Akan Tampung Masukan NU dan Muhammadiyah

Sementara Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Abdul Mu'ti menjelaskan, dalam pertemuan itu Jokowi awalnya menjelaskan secara panjang lebar terkait latar belakang, materi, dan peran strategis dalam peningkatan ekonomi di Indonesia.

Presiden juga menegaskan sikap dan pandangan terkait banyaknya kritik dari masyarakat.

"Terhadap kritik tersebut Presiden menegaskan posisinya yang tidak akan menerbitkan perppu, tetapi membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk kemungkinan merevisi materi UU Cipta Kerja yang bermasalah," kata Abdul Mu'ti dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2020) sore.

Abdul Mu'ti menambahkan, dalam pertemuan itu Presiden juga mengakui bahwa komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat terkait UU Cipta Kerja kurang maksimal dan perlu diperbaiki.

Baca juga: MUI: Kami Minta Perppu Batalkan UU Cipta Kerja, Presiden Bilang Tidak Bisa

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengapresiasi sikap Presiden dan keterbukaan berdialog dengan PP Muhammadiyah dan berbagai elemen masyarakat.

PP Muhammadiyah pun menyampaikan catatan dan masukan tertulis yang diserahkan langsung kepada Presiden.

Salah satu masukan, Haedar menuturkan, Presiden dapat menunda pelaksanaan UU Cipta Kerja sesuai peraturan yang berlaku. Penundaan itu untuk menciptakan suasana yang tenang. 

"Di Indonesia terdapat beberapa UU yang ditunda pelaksanaannya karena berbagai alasan misalnya kesiapan, penolakan dari masyarakat, dan sebagainya," kata Haedar.

"Terhadap masukan tersebut, Presiden menyatakan akan mengkaji dengan seksama," sambungnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tahan Mantan Direktur Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno

KPK Tahan Mantan Direktur Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno

Nasional
Soal Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Bilang, Dia Kecewa dengan Anak yang Diangkat dari Selokan

Soal Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Bilang, Dia Kecewa dengan Anak yang Diangkat dari Selokan

Nasional
Hashim: Prabowo Marah Besar, Merasa Dikhianati oleh Edhy Prabowo

Hashim: Prabowo Marah Besar, Merasa Dikhianati oleh Edhy Prabowo

Nasional
KPU: Petugas KPPS Akan Datangi Pasien Covid-19 Bersama Satgas

KPU: Petugas KPPS Akan Datangi Pasien Covid-19 Bersama Satgas

Nasional
KPK Tetapkan Mantan Direktur Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Mantan Direktur Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno Tersangka TPPU

Nasional
Cegah Kerumunan, Satgas Covid-19 Daerah Diminta Koordinasi dengan RT/RW

Cegah Kerumunan, Satgas Covid-19 Daerah Diminta Koordinasi dengan RT/RW

Nasional
Dalam 60 Hari, Bawaslu Catat 91.640 Kegiatan Kampanye Tatap Muka

Dalam 60 Hari, Bawaslu Catat 91.640 Kegiatan Kampanye Tatap Muka

Nasional
Majukan Budaya di Desa Agar Naik Kelas Lewat SDGs Desa, Gus Menteri Beberkan Konsepnya

Majukan Budaya di Desa Agar Naik Kelas Lewat SDGs Desa, Gus Menteri Beberkan Konsepnya

Nasional
Masih Ada yang Tak Percaya Covid-19, Satgas Akui Komunikasi Belum Efektif

Masih Ada yang Tak Percaya Covid-19, Satgas Akui Komunikasi Belum Efektif

Nasional
Mendagri: Biarkan Kerumunan Sama Saja Biarkan Masyarakat Saling Bunuh

Mendagri: Biarkan Kerumunan Sama Saja Biarkan Masyarakat Saling Bunuh

Nasional
Bali Democracy Forum Akan Diselenggarakan dengan Protokol Kesehatan yang Ketat

Bali Democracy Forum Akan Diselenggarakan dengan Protokol Kesehatan yang Ketat

Nasional
Baleg Klaim Pembahasan UU Disiarkan Langsung, Tak Ada yang Ditutupi

Baleg Klaim Pembahasan UU Disiarkan Langsung, Tak Ada yang Ditutupi

Nasional
Mendagri Minta TNI dan Polri Kerja Sama dalam Pengamanan Pilkada

Mendagri Minta TNI dan Polri Kerja Sama dalam Pengamanan Pilkada

Nasional
Jokowi: Masih Banyak Potensi Pasar Ekspor yang Belum Tergarap

Jokowi: Masih Banyak Potensi Pasar Ekspor yang Belum Tergarap

Nasional
Bali Democracy Forum Usung Tema 'Democracy and Covid-19 Pandemic'

Bali Democracy Forum Usung Tema "Democracy and Covid-19 Pandemic"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X