Setahun Nadiem Jadi Mendikbud, Ketua Komisi X: Zonasi PPDB Belum Baik

Kompas.com - 21/10/2020, 17:48 WIB
Menteri Kependidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberikan pidato dalam rangka memeringati Hari Kesaktian Pancasila lewat siaran langsung TVRI dan kanal YouTube Kemendikbud RI pada Rabu (30/9/2020). DOK. KEMENDIKBUD RIMenteri Kependidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberikan pidato dalam rangka memeringati Hari Kesaktian Pancasila lewat siaran langsung TVRI dan kanal YouTube Kemendikbud RI pada Rabu (30/9/2020).
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai, satu tahun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) dipimpin Nadiem Makarim belum optimal dalam sistem penerimaan murid baru.

Menurut dia, pelaksanaan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru ( PPDB) yang lebih fleksibel ternyata belum terimplementasi baik di lapangan.

Huda mengatakan, PPDB 2020/2021 ternyata memunculkan banyak masalah yang memicu protes para wali murid.

"Perbedaan tafsir terhadap Permendikbud Nomor 44/2019 tentang PPDB oleh beberapa pemerintah provinsi (pemprov) menjadi salah satu penyebabnya," ujar Syaiful Huda dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (21/10/2020).

"Fakta ini menunjukkan kurangnya soliditas komunikasi antara Kemendikbud dan Dinas Pendidikan masing-masing provinsi," kata dia.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf, Ketua Komisi X: Wajah Pendidikan Belum Berubah

Kejadian tersebut, menurut Huda, dapat menjadi bahan evaluasi Kemendikbud agar hal serupa tidak terjadi di tahun berikutnya.

"Kami berharap ini diantisipasi sejak dini, sehingga PPBD tahun depan tak akan kisruh lagi," ucap dia.

Selain itu, Komisi X juga menilai belum banyak perubahan yang dilakukan Kemendikbud.

Huda mengatakan, Kemendikbud masih berjibaku dalam melakukan mitigasi krisis akademik maupun mitigasi kirisis ekonomi bidang pendidikan akibat pandemi Covid-19.

"Mas Menteri dan jajarannya tampaknya masih berjibaku mengatasi dampak Covid-19 di bidang pendidikan yang memang memunculkan banyak persoalan," ujar dia.

Baca juga: Nadiem Makarim Sebut PPDB Zonasi sebagai Silent Revolution

Sebelum ada pandemi Covid-19, Huda mengatakan, Kemendikbud memang telah meluncurkan Program Merdeka Belajar maupun Program Kampus Merdeka.

Program tersebut menekankan pada perubahan paradigma belajar di mana satuan pendidikan mempunyai keleluasaan lebih besar dalam memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakat mereka.

"Namun program ini sepertinya belum sempat diterjemahkan secara regulatif di tataran impelementasi karena pandemi Covid-19," ucap Huda.

Huda menilai, Program Merdeka Belajar yang berisikan empat program contohnya, penghapusan Ujian Nasional (UN), penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pengantian Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Zonasi PPBD yang lebih fleksibel belum sepenuhnya terimplementasi di lapangan.

Baca juga: Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Adapun Kemendikbud telah mempercepat penghapusan UN yang harusnya dilakukan tahun 2021, tetapi bisa dilaksanakan tahun ini.

"Kendati demikian hal itu dilakukan semata karena kondisi darurat Covid-19, bukan atas sebuah rencana yang tersusun rapi," ucap politikus PKB ini.

"Buktinya, asesmen kompetensi minimum dan survei karakter sebagai alat ukur baru penganti UN belum dilakukan oleh Kemendikbud," tutur dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ajak Umat Kristiani Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Jokowi Ajak Umat Kristiani Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Nasional
Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat Agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat Agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Nasional
Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Nasional
Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Nasional
Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Nasional
Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Seluruh Daerah Beri Perhatian

Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Seluruh Daerah Beri Perhatian

Nasional
LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

Nasional
BNPB: 2 Orang Meninggal akibat Banjir di Manado

BNPB: 2 Orang Meninggal akibat Banjir di Manado

Nasional
Eks Direktur Garuda Indonesia Didakwa Terima Suap Terkait Pengadaan Pesawat

Eks Direktur Garuda Indonesia Didakwa Terima Suap Terkait Pengadaan Pesawat

Nasional
Potensi Aset Rp 2.000 Triliun Per Tahun, Jokowi Ingin Pemanfaatan Wakaf Diperluas

Potensi Aset Rp 2.000 Triliun Per Tahun, Jokowi Ingin Pemanfaatan Wakaf Diperluas

Nasional
Masuknya Warga Negara China ke Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Masuknya Warga Negara China ke Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Wapres Berharap Indonesia Beri Contoh Pengelolaan Wakaf yang Produktif

Wapres Berharap Indonesia Beri Contoh Pengelolaan Wakaf yang Produktif

Nasional
Rumah Sakit Penuh, Pemerintah dan Satgas Covid-19 Didesak Cari Solusi

Rumah Sakit Penuh, Pemerintah dan Satgas Covid-19 Didesak Cari Solusi

Nasional
Ramai Hoaks Soal Vaksin, Pemerintah Minta Masyarakat Cari Sumber Resmi

Ramai Hoaks Soal Vaksin, Pemerintah Minta Masyarakat Cari Sumber Resmi

Nasional
Kerugian akibat Banjir Kalimantan Selatan Diperkirakan Rp 1,349 Triliun

Kerugian akibat Banjir Kalimantan Selatan Diperkirakan Rp 1,349 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X