Setahun Jokowi-Maruf Amin: Ironi Tim Mawar di Lingkaran Pemerintah

Kompas.com - 21/10/2020, 17:09 WIB
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kedua kiri), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kiri) dan Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono berjalan menuju ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri di Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis (23/1/2020). Rapim Kemhan, TNI dan Polri Tahun 2020 mengusung tema Pertahanan Semesta Yang Kuat, Menjamin Kelangsungan Hidup NKRI. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj. ANTARAFOTO/M RISYAL HIDAYATPresiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kedua kiri), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kiri) dan Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono berjalan menuju ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri di Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis (23/1/2020). Rapim Kemhan, TNI dan Polri Tahun 2020 mengusung tema Pertahanan Semesta Yang Kuat, Menjamin Kelangsungan Hidup NKRI. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

Sementara itu, Sekjend Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Zaenal Muttaqin menganggap Jokowi telah mengabaikan keadilan untuk warga yang menjadi korban pelanggaran HAM.

Ia mengaku tak bisa membayangkan apabila negara berjalan tanpa ditopang kepastian hukum yang adil.

"Kita tidak bisa membayangkan tanpa hukum yang adil, kapan saja pelaku bisa kembali ke tampuk kekuasaan di posisi yang staretgis," kata Zaenal dalam konferensi pers virtual, Minggu (27/9/2020).

Menambah perih luka 

Ayahanda Petrus Bimo Anugerah, korban penculikan aktivis '98, Dionysius Oetomo Raharjo mengaku tak kaget atas keputusan Jokowi.

Baginya, keputusan Jokowi merekrut eks anggota Tim Mawar bergabung di pemerintahan sebagai langkah yang sempurna.

Keputusan Presiden, kata dia, membuat keluarga korban tambah menderita. Mengingat, putranya hingga kini masih dinyatakan hilang.

"Saya rasa lengkap, sudahlah menderita, menderita sekalian, jangan tanggung-tanggung. Kalau berat, berat sekalipun, sudah hilang, enggak diurusi, sudah lengkap namanya," ujar Oetomo saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/9/2020).

Ia menduga keputusan Jokowi itu semata-mata urusan politik. Karena itu, Oetomo seolah lelah mencari keadilan.

"Aku sudah kenyang, 22 tahun (mencari keadilan). Dulu saya bodoh, kalau sekarang sudah ngerti," kata dia.

Baca juga: Persetujuan Jokowi Angkat Eks Tim Mawar sebagai Pejabat yang Menambah Perih Luka Keluarga Korban Penculikan

"Ora opo-opo, (enggak apa-apa), sah-sah saja. Wong (orang) namanya politik ya seperti itu. Ora kaget blas (enggak kaget), nurani tidak dibutuhkan," ucap Oetomo. 

Pergantian rutin

Sementara itu, Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar mengatakan rotasi dan mutasi rutin terjadi di Kemenhan.

Untuk itu, masuknya Dadang dan Yulius di Kemenhan dapat dimaklumi karena bagian dari mutasi.

"Pergantian dan mutasi tersebut hal yang rutin di Kemenhan maupun di TNI, dalam rangka penyegaran organisasi, tour of duty," kata Dahnil.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Nasional
Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Nasional
Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Nasional
Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Nasional
Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Nasional
AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

Nasional
Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Nasional
Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X