Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK: Masalah Stunting Tak Sekadar soal Gizi Buruk

Kompas.com - 21/10/2020, 14:17 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, persoalan stunting di Tanah Air tidak hanya masalah gizi buruk.

Menurut Muhadjir, banyak aspek yang dapat berdampak pada stunting. 

"Seperti kesehatan reproduksi khususnya reproduksi ibu, sanitasi lingkungan, ketersediaan air bersih dan tata ekonomi keluarga yang buruk," ujar Muhadjir dalam Rapat Koordinasi Teknis Nasional Percepatan Pencegahan Stunting secara daring, Rabu (21/10/2020).

Baca juga: Wapres Minta Setiap Wilayah Analisis Situasi dan Pemetaan Program Pencegahan Stunting

Oleh karena itu, pemerintah pun menaruh komitmen sangat tinggi dalam masalah stunting.

Penanganan stunting, kata Muhadjir, telah diperbarui dengan rancangan peraturan presiden (Perpres) baru tentang percepatan penanganan stunting untuk mencapai target pengurangan angka stunting pada 2024.

Sebelumnya, aturan yang digunakan adalah Perpres Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.

Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan angka stunting yang saat ini berkisar di 27 persen menjadi 14 persen pada 2024 mendatang.

Ia mengatakan, masa krusial seseorang  dimulai dari seribu hari kehidupan yang disebut sebagai periode emas pertumbuhan manusia.

Pada periode tersebut, kata dia, pertumbuhan manusia akan terjadi dan berkembang, khususnya otak akan mencapai tingkat optimal.

Hal tersebut, kata dia, akan berpengaruh kepada siklus kehidupan berikutnya.

"Sehingga kalau pada 1.000 hari awal kehidupan ini pertumbuhan kodrat itu tidak optimal, khususnya perkembangan otaknya maka dipastikan mereka yang mengalami hambatan pertumbuhan pada usia 1.000 hari kehidupan ini akan punya dampak jangka sangat panjang," kata dia. 

Dampak yang dimaksud, salah satunya adalah stunting.

Baca juga: Meski Pandemi Covid-19, Wapres Minta Pencegahan Stunting Tetap Dilakukan

Utamanya ketika yang bersangkutan tumbuh dewasa dan memasuki masa angkatan kerja produktif, mereka justru tak bisa tumbuh maksimal.

Bahkan data Bank Dunia menunjukkan, kata dia, kondisi angkatan kerja di Indonesia saat ini berjumlah 137 juta atau sekitar 54 persen dari penduduk Indonesia, diketahui pernah mengalami stunting pada 1.000 hari awal kehidupan.

"Kondisi inilah yang akan kami jadikan dasar untuk menganggap kenapa masalah stunting di Indonesia menjadi persoalan paling strategis dalam upaya membangun sumber daya manusia yang maju dan unggul," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com