KSPI Akan Ajukan Pengujian UU Cipta Kerja ke MK dan Gelar Aksi selama Sidang

Kompas.com - 21/10/2020, 13:36 WIB
Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Dalam aksinya mereka menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undangan (RUU) Cipta Kerja karena dinilai lebih menguntungkan pengusaha, serta mengancam akan melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 atau saat sidang paripurna DPR membahas RUU Cipta Kerja. ADITYA PRADANA PUTRASejumlah buruh berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Dalam aksinya mereka menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undangan (RUU) Cipta Kerja karena dinilai lebih menguntungkan pengusaha, serta mengancam akan melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 atau saat sidang paripurna DPR membahas RUU Cipta Kerja.

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan mengajukan gugatan uji materil dan formil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, permohonan pengujian undang-undang atau judicial review tersebut akan dilayangkan setelah UU Cipta Kerja ditandatangani Presiden Joko Widodo dan diundangkan.

"KSPI bersama KSPSI Andi Gani dan juga 32 federasi/konfederasi sepakat sedang mempersiapkan judicial review omnibus law UU Cipta Kerja," kata Said dalam konferensi pers daring, Rabu (21/10/2020).

Baca juga: KSPI Rencanakan Aksi Tolak UU Cipta Kerja Saat Paripurna Pembukaan Sidang DPR

Said mengatakan, pengajuan gugatan itu juga akan diiringi dengan aksi pekerja/buruh yang tergabung dalam KSPI dan serikat lainnya di tingkat nasional maupun lokal.

Selain itu, aksi juga bakal terus berlanjut selama persidangan berlangsung di MK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi, judicial review, aksi tetap ada yaitu, saat penyerahan. Serempak. Dan juga saat sidang sidang-sidang MK. Akan ada aksi saat sidang-sidang di MK," tegasnya.

Menurut Said, MK juga perlu mempertimbangkan gelombang penolakan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja. Ia juga meyakini para hakim MK memiliki integritas tinggi.

"MK tidak boleh mengabaikan itu (aksi-aksi). Apakah harus menunggu korban dari aksi yang besar terhadap penolakan UU Cipta kerja kemudian MK baru mengambil keputusan? Kami yakin hakim MK memiliki integritas yang luar biasa sebagai negarawan di atas pemerintah dan DPR," ujar Said.

Baca juga: KSPI Desak DPR Lakukan Legislative Review UU Cipta Kerja

Selain, KSPI telah mengirimkan surat permohonan kepada DPR untuk melakukan legislative review terhadap UU Cipta Kerja. Surat permohonan legislative review telah dikirimkan KSPI kepada DPR pada Selasa (20/10/2020).

Legislative review adalah upaya untuk mengubah suatu undang-undang melalui DPR. DPR dapat mengusulkan UU baru atau revisi UU untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

"Sudah kami kirim surat resmi KSPI kepada sembilan fraksi di DPR RI dengan tembusan pimpinan DPR, MPR, DPD, dan 575 anggota DPR RI," kata Said.

Said berharap permohonan KSPI ditindaklanjuti oleh DPR. Ia tetap menginginkan agar proses pengujian dan pembatalan UU Cipta Kerja tidak harus melalui MK.

"Jangan karena kami sedang mempersiapkan judicial review, legislative review tidak mau dilakukan. Kerjakan dulu, kita mau melihat debat-debat atau peninjauan ulang terhadap legislasi oleh legislator. Ayo debatkan dulu, jangan buang badan ke MK," ucap Said.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Minta Program Pendidikan Tinggi Adopsi Konteks Lokal

Wapres Ma'ruf Amin Minta Program Pendidikan Tinggi Adopsi Konteks Lokal

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap 20 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu

Bareskrim Polri Tangkap 20 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu

Nasional
KPU: Kita Nyaris Tidak Punya Tradisi Persiapkan Pemilu dengan Baik dan Matang

KPU: Kita Nyaris Tidak Punya Tradisi Persiapkan Pemilu dengan Baik dan Matang

Nasional
Nadiem Sebut Banyak Formasi Kosong Seleksi Guru PPPK di Daerah-daerah Terpencil

Nadiem Sebut Banyak Formasi Kosong Seleksi Guru PPPK di Daerah-daerah Terpencil

Nasional
KPK Periksa Saksi di 4 Daerah Terkait Dugaan Korupsi Penanganan Perkara di Lampung Tengah

KPK Periksa Saksi di 4 Daerah Terkait Dugaan Korupsi Penanganan Perkara di Lampung Tengah

Nasional
Pastikan Pemerintah Perkuat 3T dan Vaksinasi, Menkes: 'Insya Allah' Kita Hidup Normal

Pastikan Pemerintah Perkuat 3T dan Vaksinasi, Menkes: "Insya Allah" Kita Hidup Normal

Nasional
Wapres Optimistis Tak Ada Lagi Kemiskinan Ekstrem pada 2024

Wapres Optimistis Tak Ada Lagi Kemiskinan Ekstrem pada 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Terkait Penanganan Perkara di Lampung Tengah

KPK Usut Dugaan Korupsi Terkait Penanganan Perkara di Lampung Tengah

Nasional
Penjelasan Kemenkes soal Klaim Vaksin Pfizer Aman untuk Anak 5-11 Tahun

Penjelasan Kemenkes soal Klaim Vaksin Pfizer Aman untuk Anak 5-11 Tahun

Nasional
Ini Penjelasan BPN Bogor soal Sengketa Lahan PT Sentul City Tbk Vs Rocky Gerung

Ini Penjelasan BPN Bogor soal Sengketa Lahan PT Sentul City Tbk Vs Rocky Gerung

Nasional
Kontras Nilai Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar Mestinya Dilindungi, Bukan Dilaporkan

Kontras Nilai Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar Mestinya Dilindungi, Bukan Dilaporkan

Nasional
Anggota Komisi I Prediksi Surpres Calon Panglima TNI Dikirim Usai PON XX

Anggota Komisi I Prediksi Surpres Calon Panglima TNI Dikirim Usai PON XX

Nasional
Indonesia Segera Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Myanmar Bulan Ini

Indonesia Segera Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Myanmar Bulan Ini

Nasional
Jokowi: Rehabilitasi Mangrove Harus Kita Lakukan untuk Antisipasi Perubahan Iklim

Jokowi: Rehabilitasi Mangrove Harus Kita Lakukan untuk Antisipasi Perubahan Iklim

Nasional
Indonesia Bebas Zona Merah Covid-19, Epidemiolog: Krisis Pandemi Belum Berakhir

Indonesia Bebas Zona Merah Covid-19, Epidemiolog: Krisis Pandemi Belum Berakhir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.