Wapres Keluhkan Banyak Program Pencegahan Stunting Tak Sampai ke Sasaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, tantangan dalam program pencegahan stunting adalah memastikan program dengan alokasi dana dari pemerintah sampai ke sasaran.

Sebab saat ini, sudah banyak program yang dijalankan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai tugas serta kewenangan mereka dalam pengentasan stunting.

"Tapi yang menjadi tantangan adalah bagaimana memastikan, seluruh program yang alokasi anggarannya berasal dari berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun sumber-sumber lainnya dapat terintegrasi sampai di wilayah sasaran," ujar Ma'ruf dalam Rapat Koordinasi Teknis Nasional Percepatan Pencegahan Stunting secara daring, Rabu (21/10/2020).

Baca juga: Setahun Wapres Maruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Ma'ruf mengatakan, sudah banyak program dan kegiatan yang dibiayai berbagai sumber anggaran untuk pencegahan stunting yang ditujukan untuk satu daerah sampai tingkat desa.

Bahkan, kata dia, dana desa yang dikelola pemerintah desa pun sudah banyak yang mengalokasikan anggaran untuk pencegahan stunting.

Namun dalam pelaksanaannya, seringkali tidak semua program yang digagas dilaksanakan oleh wilayah-wilayah tersebut.

"Seringkali satu wilayah atau desa, menerima satu program dari satu kementerian yang fokus pada intervensi gizi spesifik, tetapi tidak menerima program dari kementerian lainnya yang fokus pada intervensi gizi sensitif," kata dia.

Baca juga: Wapres Minta Kepala Daerah Jadikan Pencegahan Stunting sebagai Prioritas Pembangunan

Pasalnya, penanganan stunting dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan, sedangkan intervensi gizi sensitif adalah intervensi pendukung seperti penyediaan air bersih dan sanitasi.

Menurut berbagai literatur, kata Ma'ruf, intervensi gizi sensitif memiliki peran lebih besar yakni sebanyak 70 persen dalam upaya penurunan stunting.

Oleh karena itu, Ma'ruf pun berharap agar dilakukan konvergensi atau penyatuan berbagai program sebagai upaya memastikan program-program intervensi yang dapat diterima dan dimanfaatkan di satu wilayah.

"Tujuannya agar masing-masing program bersinergi untuk penurunan prevalensi stunting. Hal ini diperlukan karena sesungguhnya sebagian besar program intervensi tersebut telah tersedia tetapi belum konvergen," kata dia.

Baca juga: Menko PMK: Penanganan Stunting di Sumba Barat Daya Akan Jadi Contoh Daerah Lain

Ma'ruf mengatakan, penurunan prevalensi stunting akan efektif apabila suatu wilayah menerima keseluruhan program tersebut.

Walaupun diakuinya bahwa dalam mewujudkannya sulit sehingga dibutuhkan kerja keras dari seluruh pihak.

Saat ini, menurut Ma'ruf, di tingkat pusat terdapat 23 kementerian/lembaga yang terlibat dalam program pencegahan stunting dengan program dan anggarannya masing-masing.

Dengan demikian, ia pun meminta agar seluruh pihak yang terlibat dalam program pengentasan stunting tidak egois.

"Setiap lembaga yang terlibat diminta untuk menghilangkan ego sektoral, karena konvergensi membutuhkan kerja sama antar pihak," kata dia.