Wapres Minta Kepala Daerah Jadikan Pencegahan Stunting sebagai Prioritas Pembangunan

Kompas.com - 21/10/2020, 11:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta seluruh kepala daerah untuk menjadikan program pencegahan stunting sebagai prioritas pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf Amin dalam Rapat Koordinasi Teknis Nasional Percepatan Pencegahan Stunting secara daring, Rabu (21/10/2020).

"Dengan komitmen yang kuat dari kepala daerah, pencegahan stunting dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan," ujar Ma'ruf dalam sambutannya.

Baca juga: Setahun Wapres Maruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Ia mengatakan, saat ini para kepala daerah baik bupati maupun wali kota telah menyatakan komitmennya untuk melakukan percepatan pencegahan stunting di wilayah masing-masing.

Oleh karena itu, ia pun berharap komitmen tersebut dapat direalisasikan dengan menjadikan pencegahan stunting sebagai prioritas pembangunan di wilayahnya.

"Semua sumber daya yang diperlukan dapat dimobilisasi untuk pencegahan stunting," kata dia.

Menurut Ma'ruf, komitmen para kepala daerah tersebut sejalan dengan komitmen Presiden dan Wakil Presiden untuk melakukan percepatan pencegahan stunting.

Pemerintah memang telah menargetkan untuk menurunkan angka stunting hingga 14 persen pada 2024 mendatang dari saat ini sebanyak 27 persen.

"Target ini harus kita capai bersama melalui konvergensi antar program dan pelaku, baik di tingkat pusat maupun daerah hingga ke tingkat desa," kata dia.

Baca juga: Menko PMK: Penanganan Stunting di Sumba Barat Daya Akan Jadi Contoh Daerah Lain

Lebih jauh Ma'ruf mengatakan, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh yang disebabkan kekurangan gizi dalam jangka waktu lama sejak dalam kandungan hingga anak mencapai usia 2 tahun atau 1.000 hari pertama kehidupan.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2019, kata dia, ada sebanyak 27,7 persen anak balita Indonesia yang mengalami stunting.

"Ini artinya ada sekitar 6,5 juta balita Indonesia yang mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu lama, yang kemudian menjadikannya stunting," kata Ma'ruf Amin.

Kondisi tersebut, kata dia, sangat memprihatinkan karena dampak stunting akan mempengaruhi kualitas masa depan generasi penerus bangsa.

Baca juga: Muhadjir: Kami Akan Keroyok NTT untuk Mengentaskan Stunting

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Sebut Kakak Bupati Sewa Perusahaan Lain agar Dapat Tender Proyek di Langkat

Saksi Sebut Kakak Bupati Sewa Perusahaan Lain agar Dapat Tender Proyek di Langkat

Nasional
Periksa Sekretaris KONI Bogor, KPK Dalami Dugaan Ade Yasin Kumpulkan Uang dari Kontraktor

Periksa Sekretaris KONI Bogor, KPK Dalami Dugaan Ade Yasin Kumpulkan Uang dari Kontraktor

Nasional
Pengacara Duga Ada 'Sosok Besar' yang Ubah Parkindo 1945 Jadi Partai Mahasiswa

Pengacara Duga Ada "Sosok Besar" yang Ubah Parkindo 1945 Jadi Partai Mahasiswa

Nasional
Saksi Ungkap Cara Kakak Bupati Terbit Atur Pemenang Tender Proyek Infrastruktur di Langkat

Saksi Ungkap Cara Kakak Bupati Terbit Atur Pemenang Tender Proyek Infrastruktur di Langkat

Nasional
Wamenkes Jelaskan Tahapan Covid-19 Jadi Endemi, Saat Ini Indonesia Masih Pandemi Terkendali

Wamenkes Jelaskan Tahapan Covid-19 Jadi Endemi, Saat Ini Indonesia Masih Pandemi Terkendali

Nasional
Relawan Ganjar 'Pede' soal Kode Dukungan Jokowi Buat 2024

Relawan Ganjar "Pede" soal Kode Dukungan Jokowi Buat 2024

Nasional
UPDATE 23 Mei: 81.197 Spesimen DIperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 1,92 Persen

UPDATE 23 Mei: 81.197 Spesimen DIperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 1,92 Persen

Nasional
Saksi Sebut Pesaing Diberi Uang agar Perusahaan Pilihan Kakak Bupati Langkat Menang Tender

Saksi Sebut Pesaing Diberi Uang agar Perusahaan Pilihan Kakak Bupati Langkat Menang Tender

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,15 Persen, Ketiga 21,28 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,15 Persen, Ketiga 21,28 Persen

Nasional
Komnas HAM Apresiasi TNI Tetapkan 10 Prajurit Tersangka Kerangkeng Manusia Langkat

Komnas HAM Apresiasi TNI Tetapkan 10 Prajurit Tersangka Kerangkeng Manusia Langkat

Nasional
KPK Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi di PT Merpati Nusantara Airlines

KPK Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi di PT Merpati Nusantara Airlines

Nasional
Kode Jokowi di Hadapan Projo, Sinyal Dukungan untuk Capres Pilihan

Kode Jokowi di Hadapan Projo, Sinyal Dukungan untuk Capres Pilihan

Nasional
Profil Mohammad Hatta, Sang Proklamator yang Jadi Wakil Presiden Pertama Indonesia

Profil Mohammad Hatta, Sang Proklamator yang Jadi Wakil Presiden Pertama Indonesia

Nasional
Komnas HAM RI Buka Akses Aduan Masyarakat di NTT

Komnas HAM RI Buka Akses Aduan Masyarakat di NTT

Nasional
Daerah Tolak Lantik PJ Bupati, Presiden Diminta Turun Tangan, Jangan Anggap Sepele

Daerah Tolak Lantik PJ Bupati, Presiden Diminta Turun Tangan, Jangan Anggap Sepele

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.