Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Kepala Daerah Jadikan Pencegahan Stunting sebagai Prioritas Pembangunan

Kompas.com - 21/10/2020, 11:57 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta seluruh kepala daerah untuk menjadikan program pencegahan stunting sebagai prioritas pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf Amin dalam Rapat Koordinasi Teknis Nasional Percepatan Pencegahan Stunting secara daring, Rabu (21/10/2020).

"Dengan komitmen yang kuat dari kepala daerah, pencegahan stunting dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan," ujar Ma'ruf dalam sambutannya.

Baca juga: Setahun Wapres Maruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Ia mengatakan, saat ini para kepala daerah baik bupati maupun wali kota telah menyatakan komitmennya untuk melakukan percepatan pencegahan stunting di wilayah masing-masing.

Oleh karena itu, ia pun berharap komitmen tersebut dapat direalisasikan dengan menjadikan pencegahan stunting sebagai prioritas pembangunan di wilayahnya.

"Semua sumber daya yang diperlukan dapat dimobilisasi untuk pencegahan stunting," kata dia.

Menurut Ma'ruf, komitmen para kepala daerah tersebut sejalan dengan komitmen Presiden dan Wakil Presiden untuk melakukan percepatan pencegahan stunting.

Pemerintah memang telah menargetkan untuk menurunkan angka stunting hingga 14 persen pada 2024 mendatang dari saat ini sebanyak 27 persen.

"Target ini harus kita capai bersama melalui konvergensi antar program dan pelaku, baik di tingkat pusat maupun daerah hingga ke tingkat desa," kata dia.

Baca juga: Menko PMK: Penanganan Stunting di Sumba Barat Daya Akan Jadi Contoh Daerah Lain

Lebih jauh Ma'ruf mengatakan, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh yang disebabkan kekurangan gizi dalam jangka waktu lama sejak dalam kandungan hingga anak mencapai usia 2 tahun atau 1.000 hari pertama kehidupan.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2019, kata dia, ada sebanyak 27,7 persen anak balita Indonesia yang mengalami stunting.

"Ini artinya ada sekitar 6,5 juta balita Indonesia yang mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu lama, yang kemudian menjadikannya stunting," kata Ma'ruf Amin.

Kondisi tersebut, kata dia, sangat memprihatinkan karena dampak stunting akan mempengaruhi kualitas masa depan generasi penerus bangsa.

Baca juga: Muhadjir: Kami Akan Keroyok NTT untuk Mengentaskan Stunting

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com