TURC: Prinsip Perlindungan dan Kepastian Pekerjaan Hilang dalam UU Cipta Kerja

Kompas.com - 21/10/2020, 10:40 WIB
Ilustrasi: Puluhan ribu buruh dari berbagai daerah memenuhi ruas Jalan Thamrin, Jakarta peringati Hari Buruh Internasional, Rabu (1/5/2013). Buruh menuntut penghapusan sistem kerja kontrak dan mendesak segera dilaksanakan jaminan kesehatan.
KOMPAS/LUCKY PRANSISKAIlustrasi: Puluhan ribu buruh dari berbagai daerah memenuhi ruas Jalan Thamrin, Jakarta peringati Hari Buruh Internasional, Rabu (1/5/2013). Buruh menuntut penghapusan sistem kerja kontrak dan mendesak segera dilaksanakan jaminan kesehatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Trade Union Rights Centre (TURC) Andriko Otang mengatakan, prinsip perlindungan bagi pekerja dan kepastian pekerjaan justru hilang dalam UU Cipta Kerja.

Ia tak sependapat dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang menyatakan UU Cipta Kerja akan memberikan keuntungan bagi pekerja kontrak.

Baca juga: Ini Keuntungan Jadi Karyawan Kontrak di UU Cipta Kerja

"Kalau kita belajar dari UU Nomor 13 Tahun 2003, bahwa PHK adalah upaya terakhir yang dilakukan perusahaan untuk mengakhiri hubungan kerja. Tapi prinsip itu hilang dalam UU Cipta Kerja," kata Andriko saat dihubungi, Rabu (21/10/2020).

"Saya berpandangan bahwa filosofi hukum ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja, memberikan kepastian akan pekerjaan, itu adalah sebuah prinsip yang harus dipegang oleh para pembuat kebijakan," tutur dia.

Menurut Andriko, ketentuan kompensasi untuk pekerja yang masa kontraknya berakhir dalam UU Cipta Kerja perlu dipandang secara cermat.

Baca juga: UU Cipta Kerja Disahkan, Kerja Kontrak dan Outsourcing Diprediksi Makin Menggurita

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebab, dia khawatir besaran kompensasi yang diberikan perusahaan tidak sebanding dengan risiko yang ditanggung pekerja akibat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketentuan kompensasi itu belum jelas pelaksanaannya karena akan diatur lewat peraturan turunan.

"Kalau kompensasinya satu bulan gaji, itu tidak seimbang dengan risiko dan tantangan sosial-ekonomi yang harus dihadapi pekerja akibat PHK," tutur Andriko.

Baca juga: UU Cipta Kerja dan Potensi Pekerja Kontrak Abadi

Selain itu dia mengatakan, diubahnya ketentuan dalam Pasal 59 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang membatasi jangka waktu pekerja kontrak menimbulkan ketidakpastian pekerjaan bagi pekerja.

Pasal 59 UU Ketenagakerjaan membatasi masa kerja kontrak selama dua tahun dengan maksimal perpanjangan satu tahun. Ketentuan ini dihapus dalam UU Cipta Kerja dan selanjutnya akan diatur dalam PP.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi Menurun, Kini 58,1 Persen Responden Puas

Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi Menurun, Kini 58,1 Persen Responden Puas

Nasional
Ini Tiga Langkah Mudah Beralih ke Siaran TV Digital

Ini Tiga Langkah Mudah Beralih ke Siaran TV Digital

Nasional
IDI Papua Terus Dampingi Tenaga Kesehatan Korban Penyerangan Kelompok Separatis Teroris

IDI Papua Terus Dampingi Tenaga Kesehatan Korban Penyerangan Kelompok Separatis Teroris

Nasional
HUT ke-61, Mensos Dorong Karang Taruna Jadi Mitra Strategis Pemerintah

HUT ke-61, Mensos Dorong Karang Taruna Jadi Mitra Strategis Pemerintah

Nasional
Pengamat: Golkar Harus Pilih Kader Berintegritas Gantikan Azis sebagai Pimpinan DPR

Pengamat: Golkar Harus Pilih Kader Berintegritas Gantikan Azis sebagai Pimpinan DPR

Nasional
Cegah Covid-19 Klaster PON XX Papua, BNPB Bekali 110 Relawan Protokol Kesehatan

Cegah Covid-19 Klaster PON XX Papua, BNPB Bekali 110 Relawan Protokol Kesehatan

Nasional
Penggugat dari KLB Deli Serdang Cabut Gugatan, Demokrat Harap Sidang PTUN Tak Dilanjutkan

Penggugat dari KLB Deli Serdang Cabut Gugatan, Demokrat Harap Sidang PTUN Tak Dilanjutkan

Nasional
Mulai PTM Lagi, Pemerintah Siapkan Akomodasi Layak bagi Murid Penyandang Disabilitas

Mulai PTM Lagi, Pemerintah Siapkan Akomodasi Layak bagi Murid Penyandang Disabilitas

Nasional
Golkar Bakal Umumkan Pimpinan DPR Pengganti Azis Syamsuddin Selasa Depan

Golkar Bakal Umumkan Pimpinan DPR Pengganti Azis Syamsuddin Selasa Depan

Nasional
Menteri PPPA Sebut Perempuan Berperan Penting Pulihkan Ekonomi akibat Pandemi Covid-19

Menteri PPPA Sebut Perempuan Berperan Penting Pulihkan Ekonomi akibat Pandemi Covid-19

Nasional
Mantan Anak Buah Edhy Prabowo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Mantan Anak Buah Edhy Prabowo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Menko PMK Minta Bangka Belitung Dapat Perhatian Lebih Soal Penanganan Covid-19

Menko PMK Minta Bangka Belitung Dapat Perhatian Lebih Soal Penanganan Covid-19

Nasional
PON XX Papua, BNPB Akan Bagikan 1.000 Masker Setiap Hari

PON XX Papua, BNPB Akan Bagikan 1.000 Masker Setiap Hari

Nasional
4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Antisipasi Lonjakan Kasus di PON Papua

4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Antisipasi Lonjakan Kasus di PON Papua

Nasional
Mengenang Salim Kancil, Aktivis yang Dibunuh karena Menolak Tambang Pasir

Mengenang Salim Kancil, Aktivis yang Dibunuh karena Menolak Tambang Pasir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.