Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Kompas.com - 21/10/2020, 09:22 WIB
Pertamina menyelenggarakan ajang pameran virtual produk UMKM bertajuk Pertamina SMEXPO 2020 (Dok. Pertamina) Pertamina menyelenggarakan ajang pameran virtual produk UMKM bertajuk Pertamina SMEXPO 2020 (Dok. Pertamina)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengeklaim bahwa Undang-Undang Cipta Kerja akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah ( UMKM). Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, melalui UU Cipta Kerja, pemerintah telah memberi keberpihakan yang besar terhadap para pelaku UMKM.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf dalam acara peluncuran program Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal Bagi UMKM secara daring, Selasa (20/10/2020).

"Rancangan UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI tanggal 5 Oktober 2020, pemerintah juga memberikan pemihakan yang besar untuk kemudahan, perlindungan, pemberdayaan koperasi dan UMKM," kata Ma'ruf.

Baca juga: Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga mengatakan hal yang sama dalam keterangan persnya di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/10/2020).

"Dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru," kata Jokowi.

"Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas. Perizinan usaha untuk usaha mikro kecil tidak diperlukan lagi, hanya pendaftaran. Sangat simpel," tutur dia.

Baca juga: Menurut Wapres, Hanya 13 Persen UMKM Sudah Manfaatkan Teknologi Digital

Selain itu, lanjut Jokowi, pembentukan perseroan terbatas (PT) juga dipermudah dengan ditiadakannya pembatasan modal minimum.

Pembentukan koperasi juga dipermudah dengan anggota sembilan orang. Dengan demikian, koperasi semakin mudah dibentuk.

Jokowi berharap akan semakin banyak koperasi dengan adanya UU Cipta Kerja.

"Usaha mikro kecil yang bergerak di sektor makanan dan minuman sertifikasi halalnya dibiayai pemerintah. Artinya gratis. Izin kapal nelayan penangkap ikan misalnya hanya ke unit kerja Kementerian KKP (Kelautan dan Perikanan) saja," kata Jokowi.

"Kalau sebelumnya harus mengajukan ke Kementerian KKP, Kementerian Perhubungan, dan instansi-instansi yang lain, sekarang ini cukup dari unit di Kementerian KKP saja," ucap dia.

Perkuat UMKM

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, UU Cipta Kerja akan lebih memperkuat keberadaan UMKM. Dalam UU tersebut, kata Airlangga, pemerintah memberi perlindungan dan pemberdayaan kepada para pelaku UMKM.

"Untuk mendukung penguatan UMKM, pemerintah memberi keberpihakan dan perlindungan, pemberdayaan dalam UU Cipta Kerja," ujar Airlangga.

Airlangga mengatakan, UMKM dan koperasi akan mendapatkan beberapa manfaat, antara lain kemudahan bagi usaha menengah yang bermitra kepada UMKM, insentif fiskal dan pembiayaan untuk pengembangan, serta pemberdayaan UMKM.

Baca juga: Airlangga: Pemanfaatan Teknologi Digital oleh Pelaku UMKM Masih Terkendala

Kemudian, prioritas produk dan jasa dalam pengadaan program pemerintah, kemitraan UMK untuk fasilitas publik, serta kemudahan mendirikan koperasi berbasis syariah yang dapat didirikan minimum sembilan orang.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Nasional
Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Nasional
Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Nasional
Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Nasional
Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Nasional
BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

Nasional
Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Nasional
Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Nasional
Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Nasional
Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Nasional
Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Nasional
Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Nasional
Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Nasional
Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X