Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Kompas.com - 21/10/2020, 08:51 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Informasi pemerintah soal vaksin dari produsen asal China yang disebut telah selesai diuji klinis fase ketiga dipersoalkan sejumlah pihak.

Pasalnya, sejumlah ahli menyatakan bahwa uji klinis tahap ketiga itu belum selesai. Hal itu ditambah belum adanya publikasi ilmiah yang memperkuat pernyataan pemerintah.

Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio memberikan penjelasan tentang hal itu.

Baca juga: Pengembangan Vaksin Merah Putih Tunggu Prototipe dari Lembaga Eijkman, Ditargetkan Awal 2021

Menurut Amin, uji klinis tahap ketiga memang bisa saja belum selesai.

"Saya kira belum selesai tahap ketiganya, tetapi telah ada beberapa hasil sementara," ujar Amin ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (21/10/2020).

"Jadi memang belum kesimpulan akhir," tuturnya menegaskan.

Amin mencontohkan, uji klinis yang dilakukan di Brazil sudah dipublikasikan di media massa setempat.

Pada publikasi itu, diungkapkan jika hasil uji klinis berjalan baik.

"Seperti dari Brazil misalnya mereka sudah nyatakan di media hasilnya bagus. Tetapi itu bukan hasil final dari uji klinis fase ketiga ya. Sebab itu masih harus dianalisis dulu," ucap Amin.

"Mungkin mereka amati dari sekian banyak yang sudah divaksinasi itu secara kasat mata saja itu misalnya tak ada yang kena. Tak ada yang terinfeksi," kata dia.

Baca juga: Eijkman Prediksi Uji Praklinis Vaksin Merah Putih Dilakukan pada November

Para ahli yang melakukan uji klinis menyatakannya aman, tetapi belum merupakan publikasi resmi.

Sebab, setelah fase ketiga itu selesai harus dinilai terlebih dulu oleh tim tertentu termasuk dilaporkan ke Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Amin kemudian mengungkapkan, apabila bukan berada dalam kondisi pandemi, tahapan penilaian dan pelaporan kepada WHO bisa memakan waktu cukup lama.

"Bisa satu bulan, bisa setahun juga. Semua dokumen harus dicermati satu-satu," tutur Amin.

"Tetapi dalam situasi pandemi, bisa diproses lebih cepat. Bahkan di tengah-tengah proses bisa dikeluarkan emergency use authorization (EUA). Jadi izin sementara untuk populasi tertentu," ucapnya.

Baca juga: Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Saat disinggung soal keamanan vaksin-vaksin itu terhadap masyarakat Indonesia, Amin menyebutkan bahwa harus ada izin aman terlebih dulu dari Kemenkes dan BPOM selaku pihak yang berwenang.

Amin mengatakan, EUA dikeluarkan dari BPOM. Sementara itu, penggunaan vaksin itu ke penduduk akan diputuskan oleh Kemenkes.

"Jadi kalau kedua otoritas itu telah memenuhi persyaratan, tentunya persyaratan pandemi ya tentu bisa diberikan. Jadi kita menggantungkan kepada dua otoritas itu," kata Amin.

Ilustrasi vaksin corona, vaksin virus corona, vaksin Covid-19Shutterstock/Blue Planet Studio Ilustrasi vaksin corona, vaksin virus corona, vaksin Covid-19
Diberitakan, Pihak Kemenkes angkat bicara mengenai keraguan sejumlah pihak terhadap vaksin yang dibeli pemerintah dari China.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Perlindungan Penyakit Kemenkes Achmad Yurianto mengatakan, tim dari Pemerintah Indonesia saat ini sedang berada di China untuk memastikan apakah benar vaksin dari China itu sudah merampungkan uji klinis tahap tiga atau belum.

"BPOM masih di China untuk urusan itu," ujar Yuri saat dikonfirmasi Kompas.com pada Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Apabila semua tim sudah kembali ke Indonesia, akan ada pembaruan informasi soal status vaksin yang dibeli pemerintah dari "Negeri Tirai Bambu" tersebut.

Selain itu, BPOM juga menuntaskan kajian efek samping dari vaksin itu.

Diketahui, ada tiga jenis vaksin dari produsen China yang dibeli pemerintah untuk pengadaan pada 2020. Ketiganya yakni Sinovac, Sinopharm, dan Cansino.

Apabila ketiga jenis vaksin itu ditotal, Indonesia telah dipastikan mendapat persediaan vaksin untuk 9,1 juta orang pada tahun ini.

Baca juga: Menristek: Sekali Suntikan Vaksin Covid-19 Tidak untuk Seumur Hidup

Menurut Yuri, Kemenkes bersama-sama Kementerian BUMN, Kemenko Marves, BPOM, Kemenag, MUI, dan PT Bio Farma telah menemui ketiga produsen vaksin itu.

"Tujuannya sama, yakni ingin memperoleh vaksin yang digunakan secara aman untuk penduduk kita. Aman di dalam hal perspekstif manfaat terhadap pencegahan agar tidak menjadi sakit akibat Covid-19," lanjut dia.

Selain itu, juga dipastikan ketiga vaksin aman dari sisi kehalalannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com