Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Kompas.com - 21/10/2020, 08:51 WIB
Ilustrasi vaksin corona SHUTTERSTOCK/PalSandIlustrasi vaksin corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Informasi pemerintah soal vaksin dari produsen asal China yang disebut telah selesai diuji klinis fase ketiga dipersoalkan sejumlah pihak.

Pasalnya, sejumlah ahli menyatakan bahwa uji klinis tahap ketiga itu belum selesai. Hal itu ditambah belum adanya publikasi ilmiah yang memperkuat pernyataan pemerintah.

Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio memberikan penjelasan tentang hal itu.

Baca juga: Pengembangan Vaksin Merah Putih Tunggu Prototipe dari Lembaga Eijkman, Ditargetkan Awal 2021

Menurut Amin, uji klinis tahap ketiga memang bisa saja belum selesai.

"Saya kira belum selesai tahap ketiganya, tetapi telah ada beberapa hasil sementara," ujar Amin ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (21/10/2020).

"Jadi memang belum kesimpulan akhir," tuturnya menegaskan.

Amin mencontohkan, uji klinis yang dilakukan di Brazil sudah dipublikasikan di media massa setempat.

Pada publikasi itu, diungkapkan jika hasil uji klinis berjalan baik.

"Seperti dari Brazil misalnya mereka sudah nyatakan di media hasilnya bagus. Tetapi itu bukan hasil final dari uji klinis fase ketiga ya. Sebab itu masih harus dianalisis dulu," ucap Amin.

"Mungkin mereka amati dari sekian banyak yang sudah divaksinasi itu secara kasat mata saja itu misalnya tak ada yang kena. Tak ada yang terinfeksi," kata dia.

Baca juga: Eijkman Prediksi Uji Praklinis Vaksin Merah Putih Dilakukan pada November

Para ahli yang melakukan uji klinis menyatakannya aman, tetapi belum merupakan publikasi resmi.

Sebab, setelah fase ketiga itu selesai harus dinilai terlebih dulu oleh tim tertentu termasuk dilaporkan ke Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Amin kemudian mengungkapkan, apabila bukan berada dalam kondisi pandemi, tahapan penilaian dan pelaporan kepada WHO bisa memakan waktu cukup lama.

"Bisa satu bulan, bisa setahun juga. Semua dokumen harus dicermati satu-satu," tutur Amin.

"Tetapi dalam situasi pandemi, bisa diproses lebih cepat. Bahkan di tengah-tengah proses bisa dikeluarkan emergency use authorization (EUA). Jadi izin sementara untuk populasi tertentu," ucapnya.

Baca juga: Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Saat disinggung soal keamanan vaksin-vaksin itu terhadap masyarakat Indonesia, Amin menyebutkan bahwa harus ada izin aman terlebih dulu dari Kemenkes dan BPOM selaku pihak yang berwenang.

Amin mengatakan, EUA dikeluarkan dari BPOM. Sementara itu, penggunaan vaksin itu ke penduduk akan diputuskan oleh Kemenkes.

"Jadi kalau kedua otoritas itu telah memenuhi persyaratan, tentunya persyaratan pandemi ya tentu bisa diberikan. Jadi kita menggantungkan kepada dua otoritas itu," kata Amin.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK: Menteri KKP Edhy Prabowo Sedang Jalani Pemeriksaan

Wakil Ketua KPK: Menteri KKP Edhy Prabowo Sedang Jalani Pemeriksaan

Nasional
Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Staf Khusus Belum Dapat Informasi Jelas

Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Staf Khusus Belum Dapat Informasi Jelas

Nasional
Kontroversi Kebijakan Edhy Prabowo, Sebagian Besar Tenggelamkan Kebijakan Susi Pudjiastuti

Kontroversi Kebijakan Edhy Prabowo, Sebagian Besar Tenggelamkan Kebijakan Susi Pudjiastuti

Nasional
UPDATE 25 November: Tambah 4 Kasus, Total 1.984 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 25 November: Tambah 4 Kasus, Total 1.984 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Satgas: Selama Belum Ada Vaksin Covid-19, Protokol Kesehatan Obat Terampuh

Satgas: Selama Belum Ada Vaksin Covid-19, Protokol Kesehatan Obat Terampuh

Nasional
KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo, OTT Keempat Era Firli Bahuri

KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo, OTT Keempat Era Firli Bahuri

Nasional
Hari Guru Nasional, Ketua DPR: Tingkatkan Kesejahteraan Para Guru

Hari Guru Nasional, Ketua DPR: Tingkatkan Kesejahteraan Para Guru

Nasional
Tes Covid-19 Rendah di Hari Libur, Pemda Diminta Tambah Jumlah Sif Laboran

Tes Covid-19 Rendah di Hari Libur, Pemda Diminta Tambah Jumlah Sif Laboran

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap bersama Anggota Keluarga dan Pihak dari KKP

Edhy Prabowo Ditangkap bersama Anggota Keluarga dan Pihak dari KKP

Nasional
Edhy Prabowo, Menteri Pertama Era Jokowi yang Ditangkap KPK

Edhy Prabowo, Menteri Pertama Era Jokowi yang Ditangkap KPK

Nasional
Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri Minta Dukcapil Proaktif Layani Rekam Data E-KTP

Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri Minta Dukcapil Proaktif Layani Rekam Data E-KTP

Nasional
Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta

Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo, Diduga Terkait Ekspor Benur

KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo, Diduga Terkait Ekspor Benur

Nasional
Berkat E-Dabu, Perusahaan Dapat Daftarkan Pekerja Tanpa Perlu ke Kantor BPJS

Berkat E-Dabu, Perusahaan Dapat Daftarkan Pekerja Tanpa Perlu ke Kantor BPJS

Nasional
Satgas Terus Pantau Zona Covid-19 di Daerah yang Gelar Pilkada

Satgas Terus Pantau Zona Covid-19 di Daerah yang Gelar Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X