Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Kompas.com - 20/10/2020, 21:24 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus Putranto mengatakan, vaksin Covid-19 yang sedang dalam proses uji klinis dipastikan tidak untuk anak dan lansia.

Vaksin tersebut juga dikhususkan untuk orang tanpa penyakit bawaan.

"Saat ini vaksin yang mulai ada adalah vaksin yang sama seperti yang dilakukan uji klinis di Indonesia juga masih dalam range usia 18-59 tahun dan itu diupayakan dengan minimal komorbid," kata Terawan dalam diskusi 'HUT 56 Partai Golkar'secara virtual, Selasa (20/10/2020).

Kendati demikian, Terawan mengatakan bahwa proses pengujian vaksin Covid-19 akan terus dilakukan untuk semua kelompok masyarakat.

Baca juga: Pemerintah Tetapkan 6 Kelompok Prioritas Vaksin Covid-19, Bagaimana dengan Bayi?

Oleh karenanya, ia meyakini tidak menutup kemungkinan vaksin untuk usia di luar 18-59 tahun dapat ditemukan.

"Nanti dengan perkembangan vaksin kan ini terus berkembang. Mungkin nanti juga akan ditemukan juga vaksin bisa diberikan atau mengakomodir untuk anak-anak maupun lansia," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto mengatakan, pemerintah telah mendapatkan kepastian ketersediaan vaksin Covid-19 untuk 9,1 juta penduduk Indonesia.

Baca juga: Ahli Jelaskan Kenapa Indonesia Terburu-buru Beli Vaksin Corona

Yuri mengungkapkan, vaksin yang dimaksud berasal dari sejumlah produsen luar negeri. Vaksin tersebut telah lolos uji klinis fase ketiga.

"Kami bersama Kementerian BUMN, Kemenkomarves, BPOM, Kemenag, MUI dan Bio Farma bertemu produsen-produsen vaksin yang sudah selesaikan uji klinis tahap ketiga," katanya dalam konferensi pers daring pada Senin (19/10/2020)..

"Kalau ditotal pada November dan Desember mendatang, kita sudah mendapatkan kepastian ketersediaan (vaksin) untuk digunakan vaksinasi bagi 9,1 juta orang," kata dia.

Baca juga: Vaksin Tersedia November, Berapa Kebutuhan Vaksin Corona di Indonesia?

Namun, dia menggarisbawahi bahwa ketersediaan vaksin yang dimaksud masih akan sangat tergantung emergency use authorization (EUA) yang bisa dikeluarlan BPOM dan rekomendasi kehalalan dari Kemenag dan MUI.

Saat ini, data sharing dari vaksin-vaksin yang dimaksud sedang diproses oleh pemerintah.

Diperkirakan, proses administrasi itu akan selesai akhir Oktober.

"Setidaknya, pekan pertama November kita sudah mendapatkan kepastian tentang keamanan vaksin," ujar Yuri.

Dia menyebut, keamanan yang dimaksud yakni aman dalam aspek manfaat dan akibat yang akan ditegaskan oleh BPOM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com