Baca Eksepsi, Kuasa Hukum Djoko Tjandra Soroti Kesalahan Penulisan Nama Kliennya

Kompas.com - 20/10/2020, 17:38 WIB
Penasehat hukum Djoko Tjandra, Krisna Murti (kanan) dan Soesilo Aribowo (kiri) menghadiri sidang kasus dugaan pembuatan dokumen perjalanan palsu di PN Jakarta Timur, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Djoko Tjandra didakwa Jaksa Penuntut Umum telah memalsukan surat jalan yang dibantu oleh Anita Kolopaking dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK APenasehat hukum Djoko Tjandra, Krisna Murti (kanan) dan Soesilo Aribowo (kiri) menghadiri sidang kasus dugaan pembuatan dokumen perjalanan palsu di PN Jakarta Timur, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Djoko Tjandra didakwa Jaksa Penuntut Umum telah memalsukan surat jalan yang dibantu oleh Anita Kolopaking dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo.
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra menilai jaksa penuntut umum (JPU) telah salah menulis nama kliennya di surat dakwaan.

Hal itu tertuang dalam eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan dalam sidang pada Selasa (20/10/2020).

"Penuntut umum menulis nama yang bukan merupakan nama terdakwa, yakni Joko Soegiarto dan Joe Chan bin Tjandra Kusuma," kata anggota tim kuasa hukum Djoko Tjandra di PN Jakarta Timur, Selasa (20/10/2020), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Tertidur Saat Sidang, Djoko Tjandra Ditegur Hakim

Menurut kuasa hukum, nama klien mereka yang benar adalah Joko Soegiarto Tjandra.

Terkait penulisan nama tersebut, kuasa hukum juga menyoroti perihal upaya JPU menyesuaikan barang bukti dengan nama asli klien mereka.

"Bahwa nama terdakwa Joko Soegiarto alias Joe Chan sebagai bagian yang tertulis di dalam identitas surat terdakwa, tidaklah dapat disamakan atau 'alias' dengan Joko Soegiarto karena penuntut umum sepertinya hanya berupaya untuk menyesuaikan nama barang bukti tersebut dengan nama asli terdakwa Joko Soegiarto Tjandra," tutur tim kuasa hukum.

Selain kesalahan penulisan nama, terdapat enam poin keberatan lainnya yang tertuang dalam eksepsi.

Baca juga: Jamu 2 Jenderal Polisi, Ini Sosok Kajari Jaksel yang Dua Kali Tersandung Polemik Djoko Tjandra

Atas keberatan-keberatan tersebut, pihak Djoko Tjandra meminta agar surat dakwaan JPU dinyatakan batal demi hukum.

"Oleh karena itu, sudah semestinya surat dakwaan penuntut umum dinyatakan batal demi hukum," kata pihak kuasa hukum.

Menanggapi eksepsi tersebut, JPU menyatakan bakal memberi tanggapan di sidang berikutnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Lebih dari 70 Persen

Satgas: Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Lebih dari 70 Persen

Nasional
Serba-serbi Sistem ETLE yang Disinggung Komjen Listyo Sigit...

Serba-serbi Sistem ETLE yang Disinggung Komjen Listyo Sigit...

Nasional
Kapasitas RS Hampir Penuh, Masyarakat Diminta Kerja Sama Putus Penularan Covid-19

Kapasitas RS Hampir Penuh, Masyarakat Diminta Kerja Sama Putus Penularan Covid-19

Nasional
Menanti Realisasi Vaksinasi Mandiri dari Pemerintah

Menanti Realisasi Vaksinasi Mandiri dari Pemerintah

Nasional
Kasus Kematian Tertinggi Selama Pandemi hingga Peluang Vaksinasi Mandiri

Kasus Kematian Tertinggi Selama Pandemi hingga Peluang Vaksinasi Mandiri

Nasional
PPKM Jawa-Bali Jilid 2, Alasan Perpanjangan hingga Perbedaan dengan Periode Pertama

PPKM Jawa-Bali Jilid 2, Alasan Perpanjangan hingga Perbedaan dengan Periode Pertama

Nasional
Kerja Sama dengan BUMN, Risma Bantu Pemulung Dapatkan Pekerjaan

Kerja Sama dengan BUMN, Risma Bantu Pemulung Dapatkan Pekerjaan

Nasional
Edhy Prabowo Minta Keluarga Dibolehkan Menjenguk ke Rutan KPK

Edhy Prabowo Minta Keluarga Dibolehkan Menjenguk ke Rutan KPK

Nasional
MK: Paling Lama 24 Maret 2021 Seluruh Sengketa Pilkada Harus Sudah Diputus

MK: Paling Lama 24 Maret 2021 Seluruh Sengketa Pilkada Harus Sudah Diputus

Nasional
KNKT Lanjutkan Pencarian CVR meskipun Operasi SAR Sriwijaya Air Dihentikan

KNKT Lanjutkan Pencarian CVR meskipun Operasi SAR Sriwijaya Air Dihentikan

Nasional
Satgas: Hampir Separuh Zona Merah Covid-19 Berada di Jawa dan Bali

Satgas: Hampir Separuh Zona Merah Covid-19 Berada di Jawa dan Bali

Nasional
Kasus Asabri, Kejagung Periksa Eks Dirut sebagai Saksi

Kasus Asabri, Kejagung Periksa Eks Dirut sebagai Saksi

Nasional
PPKM Diperpanjang, Ini Aturan yang Berubah dan Tetap Berlaku

PPKM Diperpanjang, Ini Aturan yang Berubah dan Tetap Berlaku

Nasional
Kisah Nenek Minah dan Janji Listyo Sigit agar Hukum Tak Tajam ke Bawah

Kisah Nenek Minah dan Janji Listyo Sigit agar Hukum Tak Tajam ke Bawah

Nasional
Tim Khusus Polri Masih Pelajari Kesimpulan Komnas HAM soal Penembakan Laskar FPI

Tim Khusus Polri Masih Pelajari Kesimpulan Komnas HAM soal Penembakan Laskar FPI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X