Buya Maarif: Demonstrasi Dijamin Undang-undang, Syaratnya Damai dan Sopan

Kompas.com - 20/10/2020, 16:16 WIB
Buya Syafii Maarif saat menemui wartawan usai Shalat Jumat KOMPAS.com / WIJAYA KUSUMABuya Syafii Maarif saat menemui wartawan usai Shalat Jumat

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua PP Muhammadiyah sekaligus tokoh bangsa Ahmad Syafii Maarif mengeluarkan pernyataan terkait aksi demonstrasi menolak omnibus law undang-undang (UU) Cipta Kerja yang belakangan marak terjadi.

Menurut dia, penyampaian aspirasi seperti aksi demonstrasi tersebut dijamin oleh UU apabila dilakukan dengan damai.

"Demonstrasi untuk menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang dengan syarat dilakukan secara damai dan sopan," kata Buya Maarif melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Selasa (20/10/2020).

Namun, Buya Maarif meminta agar hukum segera ditegakkan apabila aksi demonstrasi tersebut mengganggu ketenteraman publik.

Baca juga: Pesan Sultan HB X untuk Mahasiswa yang Demo di Bundaran UGM: Jangan Lakukan Kekerasan

Salah satunya apabila pengunjuk rasa melakukan perusakan fasilitas umum.

"Tetapi bila para demonstran itu sampai merusak bangunan publik, apalagi anarkis, maka hukum tidak boleh diam," ujar Maarif.

Diketahui, aksi demonstrasi menolak omnibus law UU Cipta Kerja masih terus terjadi di Ibu Kota dan beberapa daerah lain pada Selasa (20/10/2020).

Demo tersebut dilakukan oleh berbagai elemen, salah satunya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Sejak disahkan pada 5 Oktober lalu, gelombang protes menolak UU Cipta Kerja terus bermunculan.

Baca juga: Antisipasi Aksi Demo, Damkar Jakpus Siagakan 4 Unit Mobil Pemadam

Bahkan dalam demonstrasi yang dilakukan pada 8 Oktober, terjadi aksi perusakan fasilitas publik.

Salah satunya adalah halte TransJakarta yang dibakar di beberapa lokasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Setidaknya ada 18 halte yang dibakar sehingga mengakibatkan PT TransJakarta mengalami kerugian hingga Rp 45 miliar.

Dalam demonstrasi tersebut, ratusan orang ditahan oleh polisi dan ada 131 di antaranya dijadikan tersangka.

Di luar itu, kekerasan aparat menjadi salah satu sorotan dari beberapa episode aksi demonstrasi tolak UU Cipta Kerja di Jakarta dan berbagai daerah.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Nasional
Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Nasional
Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Nasional
Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Nasional
Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Nasional
Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Nasional
Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Nasional
Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Nasional
JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

Nasional
Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X