Survei Litbang Kompas: Setahun Jokowi-Ma’ruf, Tingkat Kepuasan Penegakan Hukum Terendah

JAKARTA, KOMPAS.com - Lebih dari setengah responden atau sebesar 54,4 persen mengaku tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Ma’ruf Amin di bidang penegakan hukum selama setahun terakhir.

Hal itu merupakan hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan terhadap 529 responden selama 14-16 Oktober 2020.

Masih di bidang yang sama, sebanyak 10,2 persen responden mengaku sangat tidak puas.

Selanjutnya, 30,2 persen responden mengaku puas, 2,1 persen merasa sangat puas, dan sisanya sebesar 3,1 persen mengaku tidak tahu.

Baca juga: Survei Litbang Kompas Setahun Jokowi-Maruf: 46,3 Persen Tak Puas, 39,7 Persen Puas

Sementara, tingkat kepuasan tertinggi berada pada kinerja Jokowi-Ma’ruf di bidang kesejahteraan sosial.

Di bidang tersebut, sebanyak 48,8 persen responden merasa puas dan 3,4 persen bahkan mengaku sangat puas.

Akan tetapi, masih ada 41 persen responden yang merasa tidak puas dan 5,5 persen yang merasa sangat tidak puas dengan kinerja di bidang kesejahteraan sosial.

Sebanyak 1,3 persen responden lainnya mengaku tidak tahu.

Kemudian, di bidang politik dan keamanan, 2,1 persen responden merasa sangat puas, 42 persen merasa puas, 46,7 persen merasa tidak puas, 6 persen merasa sangat tidak puas, dan sisanya mengaku tidak tahu.

Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Maruf Amin, Pukat UGM Beri Rapor Merah

Terakhir, di bidang perekonomian, responden yang puas sebanyak 40,3 persen dan 2,3 persen responden merasa sangat puas.

Responden yang merasa tidak puas di bidang perekonomian memiliki persentase 49,7 persen. Sebanyak 6,2 persen responden mengaku sangat tidak puas dan sisanya menjawab tidak tahu.

Survei tersebut dilakukan dengan metode wawancara telepon terhadap 529 responden yang berusia minimal 17 tahun di 80 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dengan nirpencuplikan atau margin of error sekitar 4,3 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Lebih dari 61 Persen Responden Yakin Pemerintah Bisa Selesaikan Isu Kesehatan-Ekonomi