Jelang Libur Panjang, Doni Monardo Minta Tempat Wisata Terapkan 50 Persen Kapasitas

Kompas.com - 20/10/2020, 14:24 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengikuti rapat bersama Komisi VIII DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/9/2020). Selain membahas anggaran pagu untuk program kerja tahun 2021, rapat juga membahas perkembangan penanganan COVID-19 dan penanganan bencana alam di Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
 ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAKepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengikuti rapat bersama Komisi VIII DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/9/2020). Selain membahas anggaran pagu untuk program kerja tahun 2021, rapat juga membahas perkembangan penanganan COVID-19 dan penanganan bencana alam di Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta para pengelola wisata untuk menerapkan aturan pembatasan kapasitas pengunjung di area wisata, pada libur panjang di akhir Oktober 2020.

Doni mengatakan, pembatasan tersebut harus dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus Covid-19.

"Kami meminta kepada seluruh penyelengara wisata-wisata alam untuk membuat SOP maksimal hanya boleh 50 persen pengunjung di dalam area," kata Doni dalam diskusi 'HUT 56 Partai Golkar' secara virtual, Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Doni juga mengingatkan masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19 agar libur panjang lebih aman dan nyaman.

Ia mengatakan, sudah meminta Polri bekerja sama dengan Satpol PP untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan tersebut.

"Kita tidak melarang masyarakat liburan, tetapi dengan memerhatikan protokol kesehatan, hindari kerumunan," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih lanjut, Doni meminta masyarakat mengurangi pertemuan keluarga yang melibatkan banyak orang. Sebab, kasus Covid-19 banyak terjadi akibat pertemuan keluarga

"Kami sangat berharap dengan semua komponen terutama media, agar senantiasa menyampaikan pesan liburan yang aman dan nyaman tanpa kerumunan, artinya apa, tanpa kumpul-kumpul. Dengan begitu kasus bisa kita kendalikan," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah memutuskan tak akan membatalkan penetapan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW pada 28 dan 30 Oktober.

Hal itu diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).

"Sesuai arahan Presiden, menetapkan cuti dan libur dalam kaitannya dengan peringatan Maulid Nabi tetap dilaksanakan, jadi tidak ada perubahan," kata Muhadjir seusai mengikuti rapat terbatas.

Adapun Maulid Nabi Muhammad SAW jatuh pada 29 Oktober. Sementara tanggal 31 Oktober dan 1 November merupakan hari Sabtu dan Minggu. Dengan keputusan ini, akan ada libur panjang akhir pekan selama lima hari, yakni pada 28 Oktober sampai 1 November.

Baca juga: Jelang Libur Panjang, Mendagri: Berlibur di Sini Saja Sambil Beres-beres Rumah

Pemerintah pun menyadari bahwa libur panjang ini berpotensi membuat masyarakat ramai-ramai pergi ke tempat wisata sehingga bisa meningkatkan penyebaran Covid-19.

Namun, menurut Muhadjir, Presiden Jokowi sudah meminta jajarannya untuk mengantisipasi hal ini.

"Karena masih berkaitan dengan upaya kita untuk menanggulangi wabah Covid-19, Bapak Presiden menyampaikan supaya kegiatan libur dan cuti bersama ini jangan menjadi faktor menaiknya angka kasus dan peningkatan masalah Covid-19," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Masih Banyak Lansia yang Belum Mau Divaksin karena Terpapar Hoaks

Kemenkes: Masih Banyak Lansia yang Belum Mau Divaksin karena Terpapar Hoaks

Nasional
Ini Skema Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah yang Disiapkan Kemenag...

Ini Skema Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah yang Disiapkan Kemenag...

Nasional
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Menag Ingatkan tentang Empati untuk Jaga Persatuan

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Menag Ingatkan tentang Empati untuk Jaga Persatuan

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 1 dan 2 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 1 dan 2 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Nasional
7 Langkah Ini Dilakukan Kemenag untuk Siapkan Penyelenggaraan Ibadah Umrah 1443 Hijriah

7 Langkah Ini Dilakukan Kemenag untuk Siapkan Penyelenggaraan Ibadah Umrah 1443 Hijriah

Nasional
Kompolnas Sarankan Warga Digeledah Polisi Tak Sesuai Aturan Lapor lewat Propam Presisi

Kompolnas Sarankan Warga Digeledah Polisi Tak Sesuai Aturan Lapor lewat Propam Presisi

Nasional
Telegram Kapolri Selalu Terbit Setelah Banyak Kasus, Anggota DPR: Kultur Hukum Ketinggalan Kereta

Telegram Kapolri Selalu Terbit Setelah Banyak Kasus, Anggota DPR: Kultur Hukum Ketinggalan Kereta

Nasional
Jika Terbukti Bersalah, Rahel Venya Terancam 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta

Jika Terbukti Bersalah, Rahel Venya Terancam 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta

Nasional
Dukung Nelayan Tradisional, Kementerian KP Janji Bangun Dermaga di Pantai Sine

Dukung Nelayan Tradisional, Kementerian KP Janji Bangun Dermaga di Pantai Sine

Nasional
Kapolri Terbitkan Surat Telegram Baru, Anggota Komisi III: Polisi yang Lakukan Pidana Harus Diproses

Kapolri Terbitkan Surat Telegram Baru, Anggota Komisi III: Polisi yang Lakukan Pidana Harus Diproses

Nasional
Survei SMRC: 64,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Covid-19

Survei SMRC: 64,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Covid-19

Nasional
Survei SMRC: 68,5 Persen Responden Puas Kinerja Presiden Jokowi

Survei SMRC: 68,5 Persen Responden Puas Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Rachel Vennya Bantah Karantina di Wisma Atlet, Ini Kata Kemenkes

Rachel Vennya Bantah Karantina di Wisma Atlet, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Pegawai KPI Korban Pelecehan Seksual Selesai Jalani Pemeriksaan Psikiatri di RS Polri

Pegawai KPI Korban Pelecehan Seksual Selesai Jalani Pemeriksaan Psikiatri di RS Polri

Nasional
Kementerian PPPA Dorong Peningkatan Keterampilan dan Partisipasi Perempuan di Industri Jamu

Kementerian PPPA Dorong Peningkatan Keterampilan dan Partisipasi Perempuan di Industri Jamu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.