KASBI Tak Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja di MK, Alasannya?

Kompas.com - 20/10/2020, 13:38 WIB
Massa pengunjuk rasa dari KASBI, atau Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, mulai memadati Jalan Pasar Senen Salemba pada Selasa (20/10/2020) pukul 12.25 WIB. Tangkapan Layar/Twitter @SonoraFM92Massa pengunjuk rasa dari KASBI, atau Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, mulai memadati Jalan Pasar Senen Salemba pada Selasa (20/10/2020) pukul 12.25 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) memastikan, tidak akan mengajukan judicial review Omnibus Law UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi ( MK).

Sekretaris Jenderal KASBI Sunarno mengatakan, apabila KASBI ikut mengajukan uji materi, maka sama dengan melegitimasi pengesahan UU Cipta Kerja.

"KASBI dan Aliansi GEBRAK tidak ikut judicial review di MK, karena dengan judicial review hanya akan melegitimasi pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja," kata Sunarno saat dihubungi, Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Massa KASBI Mulai Padati Jalan Raya Pasar Senen

Sunarso mengatakan, KASBI akan terus menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk penolakan atas UU Cipta Kerja yang digelar di sejumlah daerah di Tanah Air.

"Kami terus melakukan aksi-aksi unjuk rasa, baik di pusat-pusat pemerintahan daerah/DPRD, agar bersama-sama menolak Omnibus Law Cipta Kerja," ujar dia.

Lebih lanjut, Sunarno mengatakan, mestinya Presiden Joko Widodo tidak gengsi untuk menertibkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangan (Perppu) guna membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Baca juga: MUI Sebut Jokowi Tak Bisa Terbitkan Perppu Cipta Kerja, KASBI: Presiden Tak Perlu Gengsi

Sebab, menurut Sunarso, banyak substansi dari UU Cipta Kerja yang mendapat penolakan dari elemen masyarakat termasuk organisasi agama. Misalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Harusnya presiden berani melakukan evaluasi besar-besaran atas subtansi Omnibus Law. Bahkan tidak perlu gengsi untuk mengeluarkan Perppu pembatalan Omnibus Law," pungkas dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Nasional
Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Nasional
Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Nasional
Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Nasional
Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Nasional
Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Nasional
Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Nasional
Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Nasional
Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X