KASBI Tak Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja di MK, Alasannya?

Kompas.com - 20/10/2020, 13:38 WIB
Massa pengunjuk rasa dari KASBI, atau Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, mulai memadati Jalan Pasar Senen Salemba pada Selasa (20/10/2020) pukul 12.25 WIB. Tangkapan Layar/Twitter @SonoraFM92Massa pengunjuk rasa dari KASBI, atau Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, mulai memadati Jalan Pasar Senen Salemba pada Selasa (20/10/2020) pukul 12.25 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) memastikan, tidak akan mengajukan judicial review Omnibus Law UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi ( MK).

Sekretaris Jenderal KASBI Sunarno mengatakan, apabila KASBI ikut mengajukan uji materi, maka sama dengan melegitimasi pengesahan UU Cipta Kerja.

"KASBI dan Aliansi GEBRAK tidak ikut judicial review di MK, karena dengan judicial review hanya akan melegitimasi pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja," kata Sunarno saat dihubungi, Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Massa KASBI Mulai Padati Jalan Raya Pasar Senen

Sunarso mengatakan, KASBI akan terus menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk penolakan atas UU Cipta Kerja yang digelar di sejumlah daerah di Tanah Air.

"Kami terus melakukan aksi-aksi unjuk rasa, baik di pusat-pusat pemerintahan daerah/DPRD, agar bersama-sama menolak Omnibus Law Cipta Kerja," ujar dia.

Lebih lanjut, Sunarno mengatakan, mestinya Presiden Joko Widodo tidak gengsi untuk menertibkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangan (Perppu) guna membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Baca juga: MUI Sebut Jokowi Tak Bisa Terbitkan Perppu Cipta Kerja, KASBI: Presiden Tak Perlu Gengsi

Sebab, menurut Sunarso, banyak substansi dari UU Cipta Kerja yang mendapat penolakan dari elemen masyarakat termasuk organisasi agama. Misalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Harusnya presiden berani melakukan evaluasi besar-besaran atas subtansi Omnibus Law. Bahkan tidak perlu gengsi untuk mengeluarkan Perppu pembatalan Omnibus Law," pungkas dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Dorong Komitmen Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pemerintah Dorong Komitmen Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Nasional
Waspadai 'Serangan Fajar' Saat Masa Tenang Pilkada

Waspadai "Serangan Fajar" Saat Masa Tenang Pilkada

Nasional
Mangkir dari Panggilan, Eks Direktur Garuda Indonesia Dijemput Paksa KPK

Mangkir dari Panggilan, Eks Direktur Garuda Indonesia Dijemput Paksa KPK

Nasional
Epidemiolog: Disiplin 3M Efektif jika Didukung 3T yang Memadai untuk Kendalikan Pandemi

Epidemiolog: Disiplin 3M Efektif jika Didukung 3T yang Memadai untuk Kendalikan Pandemi

Nasional
KawalCovid19: Mengherankan, Pandemi Sudah 9 Bulan tapi Pendataan Kasus Masih Terkendala Sistem

KawalCovid19: Mengherankan, Pandemi Sudah 9 Bulan tapi Pendataan Kasus Masih Terkendala Sistem

Nasional
Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah sejak 30 Juni Kami Temukan

Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah sejak 30 Juni Kami Temukan

Nasional
Pemerintah Diminta Antisipasi Aktivitas Berlibur ke Luar Kota pada Akhir Tahun

Pemerintah Diminta Antisipasi Aktivitas Berlibur ke Luar Kota pada Akhir Tahun

Nasional
Pilkada Kurang 2 Minggu, Segera Cek Kepesertaan DPT Lewat Cara Berikut

Pilkada Kurang 2 Minggu, Segera Cek Kepesertaan DPT Lewat Cara Berikut

Nasional
Wapres Minta Perhumas Sukseskan Program Vaksinasi Nasional

Wapres Minta Perhumas Sukseskan Program Vaksinasi Nasional

Nasional
Kasus Suap Wali Kota Cimahi, Tiga Pejabat Pemkot Cimahi Dipanggil KPK

Kasus Suap Wali Kota Cimahi, Tiga Pejabat Pemkot Cimahi Dipanggil KPK

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Lakukan Strategi Baru Penanganan Covid-19

Ketua MPR Minta Pemerintah Lakukan Strategi Baru Penanganan Covid-19

Nasional
UPDATE 4 Desember: Total 2.085 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 4 di Korea Selatan dan Qatar

UPDATE 4 Desember: Total 2.085 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 4 di Korea Selatan dan Qatar

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Staf Khusus Menteri KP Sebagai Saksi

Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Staf Khusus Menteri KP Sebagai Saksi

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap Seorang Pelantun Ajakan Jihad dalam Azan di Sukabumi

Bareskrim Polri Tangkap Seorang Pelantun Ajakan Jihad dalam Azan di Sukabumi

Nasional
Soal Massa yang Geruduk Rumah Ibu Mahfud, Eks Kepala BIN: Jangan Sekali-kali Demo di Depan Rumah

Soal Massa yang Geruduk Rumah Ibu Mahfud, Eks Kepala BIN: Jangan Sekali-kali Demo di Depan Rumah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X