Mendagri Tegur Pemkot Bandar Lampung karena Realisasi NPHD Macet

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur Pemerintah Kota Bandar Lampung karena macetnya realisasi naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) terkait pelaksanaan Pilkada 2020.

Tito sudah kerap kali menegur Pemkot Bandar Lampung dalam setiap rapat yang ia ikuti.

"Saya lihat kota Bandar Lampung ini paling macet, saya juga enggak tahu kenapa, Kota Bandar Lampung. Dari perasaan saya, setiap rapat ini paling banyak saya tegur itu Bandar Lampung terus," kata Tito dalam acara Webinar Nasional Pilkada Berintegritas, Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Kemendagri Akan Panggil Kepala Daerah yang Belum Tuntas Cairkan NPHD untuk Pilkada

Tito pun langsung meminta Pejabat Wali Kota Bandar Lampung untuk segera menuntaskan hal tersebut.

"Sekarang Pj-nya kalau ada di sini tolong cek, daripada nanti kita periksa, dari irjen nanti saya minta turun ke sana, mana uangnya," kata Tito.

Mandeknya realisasi NPHD Kota Bandar Lampung itu menjadi sorotan Tito karena tingkat realisasi di mayoritas daerah sudah mencapai 100 persen.

Dalam data yang dipaparkan Tito, Bandar Lampung masuk daftar lima daerah yang belum transfer 100 persen ke KPUD dan daftar empat daerah yang belum transfer 100 persen ke Bawaslu.

Baca juga: Perubahan NPHD Pilkada Surabaya 2020 Disahkan

Ia pun mengungkapkan tingkat realisasi transfer anggaran untuk KPUD telah mencapai 99,58 persen, Bawaslu (99,61 persen), dan TNI/Polri (83,77 persen).

Tito juga meminta jajarannya untuk mendorong pemerintah daerah segera menuntaskan realisasi anggaran tersebut.

"Sekarang ini semua rata-rata plt, perintahkan pada plt atau pj-nya untuk segera melunasi supaya ada lagi beban tanggungan kepada Bawaslu, KPU, maupun aparat keamanan," kata Tito.