Mendagri Tegur Pemkot Bandar Lampung karena Realisasi NPHD Macet

Kompas.com - 20/10/2020, 13:21 WIB
Mendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayMendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur Pemerintah Kota Bandar Lampung karena macetnya realisasi naskah perjanjian hibah daerah ( NPHD) terkait pelaksanaan Pilkada 2020.

Tito sudah kerap kali menegur Pemkot Bandar Lampung dalam setiap rapat yang ia ikuti.

"Saya lihat kota Bandar Lampung ini paling macet, saya juga enggak tahu kenapa, Kota Bandar Lampung. Dari perasaan saya, setiap rapat ini paling banyak saya tegur itu Bandar Lampung terus," kata Tito dalam acara Webinar Nasional Pilkada Berintegritas, Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Kemendagri Akan Panggil Kepala Daerah yang Belum Tuntas Cairkan NPHD untuk Pilkada

Tito pun langsung meminta Pejabat Wali Kota Bandar Lampung untuk segera menuntaskan hal tersebut.

"Sekarang Pj-nya kalau ada di sini tolong cek, daripada nanti kita periksa, dari irjen nanti saya minta turun ke sana, mana uangnya," kata Tito.

Mandeknya realisasi NPHD Kota Bandar Lampung itu menjadi sorotan Tito karena tingkat realisasi di mayoritas daerah sudah mencapai 100 persen.

Dalam data yang dipaparkan Tito, Bandar Lampung masuk daftar lima daerah yang belum transfer 100 persen ke KPUD dan daftar empat daerah yang belum transfer 100 persen ke Bawaslu.

Baca juga: Perubahan NPHD Pilkada Surabaya 2020 Disahkan

Ia pun mengungkapkan tingkat realisasi transfer anggaran untuk KPUD telah mencapai 99,58 persen, Bawaslu (99,61 persen), dan TNI/Polri (83,77 persen).

Tito juga meminta jajarannya untuk mendorong pemerintah daerah segera menuntaskan realisasi anggaran tersebut.

"Sekarang ini semua rata-rata plt, perintahkan pada plt atau pj-nya untuk segera melunasi supaya ada lagi beban tanggungan kepada Bawaslu, KPU, maupun aparat keamanan," kata Tito.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga RUU Belum Disepakati, Prolegnas Prioritas 2021 Diputuskan Hari Ini

Tiga RUU Belum Disepakati, Prolegnas Prioritas 2021 Diputuskan Hari Ini

Nasional
Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Nasional
Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Nasional
Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Nasional
Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Nasional
Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Nasional
Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X