Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Kompas.com - 20/10/2020, 13:06 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin selaku ketua harian KNEKS dalam acara GIFA Award Advocay 2020 yang digelar secara virtual dari Islamabad, Pakistan, Senin (14/9/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin selaku ketua harian KNEKS dalam acara GIFA Award Advocay 2020 yang digelar secara virtual dari Islamabad, Pakistan, Senin (14/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Setahun menjabat sebagai Wakil Presiden, Ma'ruf Amin lebih banyak menangani pengembangan ekonomi syariah dan persoalan stunting.

Saat awal menjabat sebagai Wapres, Ma'ruf Amin mengatakan bahwa dirinya telah berbagi tugas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Saat itu, Ma'ruf mengatakan bahwa ia ditugasi Presiden membantu di bidang penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Secara khusus saya ditugasi beberapa tugas. Salah satunya kemiskinan, stunting, mungkin juga nanti penanggulangan bencana. Kemudian juga pemberdayaan ekonomi masyarakat, karena berkaitan dengan kemiskinan dan juga ada pendidikan," ujar Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Baca juga: Maruf Amin Ungkap Pembagian Tugas Presiden dan Wapres

Ia menambahkan, penugasan tugas merupakan upaya agar visi-misi Presiden Joko Widodo menyejahterakan dan memajukan SDM Indonesia bisa terealisasi.

Ekonomi dan keuangan syariah

Presiden juga menugaskan Ma'ruf mengembangkan perekonomian syariah di Indonesia. Ma'ruf mengatakan, potensi ekonomi syariah di Indonesia sangat besar namun belum teroptimalkan.

Dalam hal ekonomi dan keuangan syariah, pemerintah pun kemudian melakukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tersebut lewat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang KNEKS.

KNEKS dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi selaku Ketua dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku Wakil Ketua merangkap Ketua Harian.

Baca juga: Wapres Harap Sistem Pembayaran Digital Syariah Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah

Anggotanya terdiri dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian BUMN, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Setidaknya ada empat hal yang menjadi fokus dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, yakni pengembangan dan perluasan industri produk halal, keuangan syariah, dana sosial syariah, dan kegiatan usaha syariah.

"Kepada semua pihak, terutama para pegiat ekonomi syariah supaya terus mengembangkan diri untuk mengembangkan usaha dan produknya karena memang tuntutan produk-produk sesuai syariah semakin besar," ujar Ma'ruf dalam dialog virtual, Kamis (7/8/2020).

Baca juga: Wapres Sebut Karakteristik Ekonomi Syariah di Indonesia Beda dengan Negara Lain

Selain produk, kata dia, beberapa sektor lain seperti jasa dan wisata syariah dengan label halal tengah banyak diminati berbagai negara lain.

Tak hanya di negara yang mayoritas muslim, tetapi juga negara yang minoritas Muslim. Contohnya beberapa negara yang menggalakkan wisata halal adalah Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan.

Bahkan, kata dia, Korea Selatan meminta sertifikasi halal kepada Indonesia untuk produk kosmetik yang mereka produksi.

"Oleh karena itu, prospek ekonomi dan keuangan syariah begitu besar sehingga para pegiat itu harus memiliki semangat (mengembangkan)," kata dia.

Baca juga: Wapres Harap Sistem Pembayaran Digital Syariah Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Data Covid-19 Tak Akurat Dinilai Bisa Timbulkan Kepanikan Masyarakat

Data Covid-19 Tak Akurat Dinilai Bisa Timbulkan Kepanikan Masyarakat

Nasional
Pemerintah Dorong Komitmen Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pemerintah Dorong Komitmen Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Nasional
Waspadai 'Serangan Fajar' Saat Masa Tenang Pilkada

Waspadai "Serangan Fajar" Saat Masa Tenang Pilkada

Nasional
Mangkir dari Panggilan, Eks Direktur Garuda Indonesia Dijemput Paksa KPK

Mangkir dari Panggilan, Eks Direktur Garuda Indonesia Dijemput Paksa KPK

Nasional
Epidemiolog: Disiplin 3M Efektif jika Didukung 3T yang Memadai untuk Kendalikan Pandemi

Epidemiolog: Disiplin 3M Efektif jika Didukung 3T yang Memadai untuk Kendalikan Pandemi

Nasional
KawalCovid19: Mengherankan, Pandemi Sudah 9 Bulan tapi Pendataan Kasus Masih Terkendala Sistem

KawalCovid19: Mengherankan, Pandemi Sudah 9 Bulan tapi Pendataan Kasus Masih Terkendala Sistem

Nasional
Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah sejak 30 Juni Kami Temukan

Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah sejak 30 Juni Kami Temukan

Nasional
Pemerintah Diminta Antisipasi Aktivitas Berlibur ke Luar Kota pada Akhir Tahun

Pemerintah Diminta Antisipasi Aktivitas Berlibur ke Luar Kota pada Akhir Tahun

Nasional
Pilkada Kurang 2 Minggu, Segera Cek Kepesertaan DPT Lewat Cara Berikut

Pilkada Kurang 2 Minggu, Segera Cek Kepesertaan DPT Lewat Cara Berikut

Nasional
Wapres Minta Perhumas Sukseskan Program Vaksinasi Nasional

Wapres Minta Perhumas Sukseskan Program Vaksinasi Nasional

Nasional
Kasus Suap Wali Kota Cimahi, Tiga Pejabat Pemkot Cimahi Dipanggil KPK

Kasus Suap Wali Kota Cimahi, Tiga Pejabat Pemkot Cimahi Dipanggil KPK

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Lakukan Strategi Baru Penanganan Covid-19

Ketua MPR Minta Pemerintah Lakukan Strategi Baru Penanganan Covid-19

Nasional
UPDATE 4 Desember: Total 2.085 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 4 di Korea Selatan dan Qatar

UPDATE 4 Desember: Total 2.085 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 4 di Korea Selatan dan Qatar

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Staf Khusus Menteri KP Sebagai Saksi

Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Staf Khusus Menteri KP Sebagai Saksi

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap Seorang Pelantun Ajakan Jihad dalam Azan di Sukabumi

Bareskrim Polri Tangkap Seorang Pelantun Ajakan Jihad dalam Azan di Sukabumi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X