MUI Sebut Jokowi Tak Bisa Terbitkan Perppu Cipta Kerja, KASBI: Presiden Tak Perlu Gengsi

Kompas.com - 20/10/2020, 11:37 WIB
Serikat Masyarakat Miskin Indonesia (SRMI) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020). Mereka menolak pengesahan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGSerikat Masyarakat Miskin Indonesia (SRMI) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020). Mereka menolak pengesahan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno mengatakan, Presiden Joko Widodo tak perlu gengsi mengambil keputusan untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) guna membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja.

Sebab, kata Sunarno, banyak substansi dari UU Cipta Kerja mendapat penolakan dari serikat buruh dan organisasi agama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Hal ini disampaikan Sunarno, dalam menanggapi keputusan Presiden Jokowi yang tidak bisa menerbitkan Perppu yang diminta MUI.

Baca juga: UU Cipta Kerja Dinilai Abai terhadap Perlindungan Buruh Perempuan

"Sekalipun ini (UU Cipta Kerja) usulan pemerintah, subtansinya mendapatkan penolakan karena tidak sesuai dengan aspirasi rakyat mayoritas," kata Sunarno saat dihubungi, Selasa (20/10/2020).

"Seharusnya presiden berani melakukan evaluasi besar-besaran atas subtansi omnibus law. Bahkan tidak perlu gengsi untuk mengeluarkan perppu pembatalan omnibus law (UU Cipta Kerja)," ujar dia.

Sunarno juga menilai, permintaan MUI kepada Presiden Jokowi untuk menerbitkan perppu pasti telah melalui kajian yang mendalam atas draf UU Cipta Kerja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karenanya, ia menilai, Presiden telah mengabaikan aspirasi dari organisasi Islam tersebut.

"Jika presiden mengabaikan tuntutan MUI itu menandakan arogansi seorang presiden karena tidak mau mendengar suara ulama," ujarnya.

Baca juga: MUI: Kami Minta Perppu Batalkan UU Cipta Kerja, Presiden Bilang Tidak Bisa

Lebih lanjut, Sunarno mengatakan, KASBI bersama serikat buruh lainnya tetap melakukan aksi demo sebagai bentuk penolakan atas UU Cipta Kerja.

Ia juga menegaskan, KASBI tidak akan melakukan judicial review atau uji materi UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.

"KASBI dan Aliansi GEBRAK tidak ikut JR di MK, karena dengan judicial review hanya akan melegitimasi pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi mengaku meminta Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang diprotes oleh masyarakat.

Baca juga: Bertemu Jokowi, Waketum MUI Mengaku Protes Kekerasan Polisi terhadap Demonstran

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Minta Masyarakat Turut Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas Minta Masyarakat Turut Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
OTT di Kolaka Timur, Ketua KPK: Tunggu Penyidik Bekerja

OTT di Kolaka Timur, Ketua KPK: Tunggu Penyidik Bekerja

Nasional
Pamer Penurunan Kasus Covid-19, Indonesia Berhadap Ada Evaluasi Status Red List dari Inggris

Pamer Penurunan Kasus Covid-19, Indonesia Berhadap Ada Evaluasi Status Red List dari Inggris

Nasional
Soal Kapal Selam Nuklir Australia, Menlu RI Sebut Sekjen PBB Ingatkan Potensi Perang Dingin

Soal Kapal Selam Nuklir Australia, Menlu RI Sebut Sekjen PBB Ingatkan Potensi Perang Dingin

Nasional
Mahfud Sebut Jokowi Restui Lahan Hasil Sitaan BLBI Dibikin Lapas

Mahfud Sebut Jokowi Restui Lahan Hasil Sitaan BLBI Dibikin Lapas

Nasional
Puspomad Segera Periksa Brigjen Junior Tumilaar Usai Bikin Surat Terbuka untuk Kapolri

Puspomad Segera Periksa Brigjen Junior Tumilaar Usai Bikin Surat Terbuka untuk Kapolri

Nasional
Pihak yang Ditangkap dalam OTT KPK di Kolaka Timur Masih Diperiksa

Pihak yang Ditangkap dalam OTT KPK di Kolaka Timur Masih Diperiksa

Nasional
Ketimpangan Akses Vaksin Sangat Lebar, Sekjen PBB: Dunia Bisa Sulit Keluar dari Pandemi Covid-19

Ketimpangan Akses Vaksin Sangat Lebar, Sekjen PBB: Dunia Bisa Sulit Keluar dari Pandemi Covid-19

Nasional
Mahfud Upayakan Amnesti Akademisi Korban UU ITE Saiful Mahdi Segera Keluar

Mahfud Upayakan Amnesti Akademisi Korban UU ITE Saiful Mahdi Segera Keluar

Nasional
OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan Beberapa Pihak

OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan Beberapa Pihak

Nasional
Kasus Covid-19 4.195.958, Pemerintah Perbolehkan Anak di Bawah Usia 12 Tahun ke Mal

Kasus Covid-19 4.195.958, Pemerintah Perbolehkan Anak di Bawah Usia 12 Tahun ke Mal

Nasional
Satgas: Tak Ada Jaminan Keberhasilan Penanganan Covid-19 Terus Bertahan, jika Tak Disiplin Prokes

Satgas: Tak Ada Jaminan Keberhasilan Penanganan Covid-19 Terus Bertahan, jika Tak Disiplin Prokes

Nasional
KPK Lakukan OTT di Kabupaten Kolaka Timur

KPK Lakukan OTT di Kabupaten Kolaka Timur

Nasional
Jokowi Akan Sampaikan Pidato di Sidang Ke-76 Majelis Umum PBB

Jokowi Akan Sampaikan Pidato di Sidang Ke-76 Majelis Umum PBB

Nasional
Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Satgas Ingatkan Potensi Kenaikan Covid-19

Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Satgas Ingatkan Potensi Kenaikan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.