Kompas.com - 20/10/2020, 05:13 WIB
Joko Widodo mengucapkan sumpah saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOJoko Widodo mengucapkan sumpah saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024.
Penulis Bayu Galih
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Tepat hari ini, Selasa (18/10/2020), genap setahun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin Indonesia.

Bagi Jokowi, ini merupakan periode keduanya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Kali ini, dia didampingi Ma'ruf Amin yang sebelumnya dikenal sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia, dan menggantikan Jusuf Kalla.

Jokowi dan Ma'ruf memimpin Indonesia setelah berhasil mengalahkan pesaingnya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2019.

Baca juga: Periode Kedua Jokowi: Buzzer Dinilai Tak Lagi Efektif, Serangan ke Kebebasan Sipil Semakin Ganas

Seperti halnya Pilpres 2014 saat Jokowi-Kalla mengalahkan Prabowo-Hatta Rajasa, Pilpres 2019 juga memiliki catatan kelam tersendiri.

Catatan kelam itu ditandai dengan maraknya politik identitas, politisasi SARA, hingga sejumlah hoaks yang membuat masyarakat terbelah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, setelah sejumlah proses politik, termasuk pertemuan Jokowi dengan Prabowo di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta pada 13 Juli 2019, tidak ada hambatan politik untuk segera melantik Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf, Kontras Catat 158 Pelanggaran Atas Kebebasan Sipil

Jokowi tanpa persiapan

Petugas kepolisian berjaga di kawasan Pejompongan jelang pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin di Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Sebanyak 30.000 personel gabungan dari TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan pelantikan tersebut.ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGA Petugas kepolisian berjaga di kawasan Pejompongan jelang pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin di Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Sebanyak 30.000 personel gabungan dari TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan pelantikan tersebut.
Pelantikan Jokowi-Ma'ruf pada 20 Oktober 2019 berlangsung pada akhir pekan, yaitu Minggu siang. Akan tetapi, bukan berarti pelantikan itu berlangsung sepi, sebab sejumlah kemeriahan sudah terlihat di Gedung DPR yang menjadi lokasi pelantikan.

Jokowi mengaku tidak ada persiapan khusus dalam pelantikan ini. Sejumlah aktivitas dilakukan pada Minggu pagi, di antaranya menerima sejumlah kepala negara sahabat.

Di antaranya, Jokowi bertemu Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Australia Scott Morrison, serta Perdana Menteri Republik Singapura Lee Hsien Loong.

Baca juga: Dilantik untuk Kedua Kalinya Jadi Presiden, Jokowi Sebut Tak Ada Persiapan Khusus

Berbeda dengan Jokowi, aparat keamanan justru bekerja keras dan mempersiapkan segala sesuatu agar pelantikan berjalan lancar. Jalur antara Istana Kepresidenan hingga Gedung DPR diamankan, dengan sejumlah ruas jalan yang ditutup.

Kepolisian dan TNI berusaha memastikan tidak ada gangguan atau ancaman keamanan menjelang hingga sesudah pelantikan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

Nasional
Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

Nasional
Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

Nasional
Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

Nasional
Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

Nasional
Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Nasional
OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

Nasional
1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

Nasional
Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Nasional
Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Nasional
Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.