Mengenang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin, Setahun yang Lalu...

Kompas.com - 20/10/2020, 05:13 WIB
Joko Widodo mengucapkan sumpah saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOJoko Widodo mengucapkan sumpah saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024.
Penulis Bayu Galih
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Tepat hari ini, Selasa (18/10/2020), genap setahun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin Indonesia.

Bagi Jokowi, ini merupakan periode keduanya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Kali ini, dia didampingi Ma'ruf Amin yang sebelumnya dikenal sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia, dan menggantikan Jusuf Kalla.

Jokowi dan Ma'ruf memimpin Indonesia setelah berhasil mengalahkan pesaingnya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2019.

Baca juga: Periode Kedua Jokowi: Buzzer Dinilai Tak Lagi Efektif, Serangan ke Kebebasan Sipil Semakin Ganas

Seperti halnya Pilpres 2014 saat Jokowi-Kalla mengalahkan Prabowo-Hatta Rajasa, Pilpres 2019 juga memiliki catatan kelam tersendiri.

Catatan kelam itu ditandai dengan maraknya politik identitas, politisasi SARA, hingga sejumlah hoaks yang membuat masyarakat terbelah.

Namun, setelah sejumlah proses politik, termasuk pertemuan Jokowi dengan Prabowo di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta pada 13 Juli 2019, tidak ada hambatan politik untuk segera melantik Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf, Kontras Catat 158 Pelanggaran Atas Kebebasan Sipil

Jokowi tanpa persiapan

Petugas kepolisian berjaga di kawasan Pejompongan jelang pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin di Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Sebanyak 30.000 personel gabungan dari TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan pelantikan tersebut.ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGA Petugas kepolisian berjaga di kawasan Pejompongan jelang pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin di Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Sebanyak 30.000 personel gabungan dari TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan pelantikan tersebut.
Pelantikan Jokowi-Ma'ruf pada 20 Oktober 2019 berlangsung pada akhir pekan, yaitu Minggu siang. Akan tetapi, bukan berarti pelantikan itu berlangsung sepi, sebab sejumlah kemeriahan sudah terlihat di Gedung DPR yang menjadi lokasi pelantikan.

Jokowi mengaku tidak ada persiapan khusus dalam pelantikan ini. Sejumlah aktivitas dilakukan pada Minggu pagi, di antaranya menerima sejumlah kepala negara sahabat.

Di antaranya, Jokowi bertemu Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Australia Scott Morrison, serta Perdana Menteri Republik Singapura Lee Hsien Loong.

Baca juga: Dilantik untuk Kedua Kalinya Jadi Presiden, Jokowi Sebut Tak Ada Persiapan Khusus

Berbeda dengan Jokowi, aparat keamanan justru bekerja keras dan mempersiapkan segala sesuatu agar pelantikan berjalan lancar. Jalur antara Istana Kepresidenan hingga Gedung DPR diamankan, dengan sejumlah ruas jalan yang ditutup.

Kepolisian dan TNI berusaha memastikan tidak ada gangguan atau ancaman keamanan menjelang hingga sesudah pelantikan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

Nasional
Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Nasional
Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jokowi: NU Hampir 1 Abad Tumbuh Kokoh di Indonesia...

Jokowi: NU Hampir 1 Abad Tumbuh Kokoh di Indonesia...

Nasional
Majelis Tinggi Demokrat Sebut Tak Semua yang Dukung KLB Merupakan Pendiri Partai

Majelis Tinggi Demokrat Sebut Tak Semua yang Dukung KLB Merupakan Pendiri Partai

Nasional
Pendiri Demokrat Sebut KLB Akan Digelar Awal Maret 2021

Pendiri Demokrat Sebut KLB Akan Digelar Awal Maret 2021

Nasional
Ingin Selamatkan Partai, Pendiri Partai Demokrat Ingin KLB Bisa Segera Digelar

Ingin Selamatkan Partai, Pendiri Partai Demokrat Ingin KLB Bisa Segera Digelar

Nasional
Epidemiolog Nilai Vaksinasi Gotong Royong Ciptakan Ketidakadilan

Epidemiolog Nilai Vaksinasi Gotong Royong Ciptakan Ketidakadilan

Nasional
Malam Ini, KPK Tentukan Status Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Ditangkap di Sulsel

Malam Ini, KPK Tentukan Status Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Ditangkap di Sulsel

Nasional
Soal OTT di Sulsel, KPK Pastikan Bekerja Sesuai Prosedur Hukum yang Berlaku

Soal OTT di Sulsel, KPK Pastikan Bekerja Sesuai Prosedur Hukum yang Berlaku

Nasional
Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X