Kompas.com - 20/10/2020, 05:13 WIB
Joko Widodo mengucapkan sumpah saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOJoko Widodo mengucapkan sumpah saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024.
Penulis Bayu Galih
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Tepat hari ini, Selasa (18/10/2020), genap setahun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin Indonesia.

Bagi Jokowi, ini merupakan periode keduanya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Kali ini, dia didampingi Ma'ruf Amin yang sebelumnya dikenal sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia, dan menggantikan Jusuf Kalla.

Jokowi dan Ma'ruf memimpin Indonesia setelah berhasil mengalahkan pesaingnya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2019.

Baca juga: Periode Kedua Jokowi: Buzzer Dinilai Tak Lagi Efektif, Serangan ke Kebebasan Sipil Semakin Ganas

Seperti halnya Pilpres 2014 saat Jokowi-Kalla mengalahkan Prabowo-Hatta Rajasa, Pilpres 2019 juga memiliki catatan kelam tersendiri.

Catatan kelam itu ditandai dengan maraknya politik identitas, politisasi SARA, hingga sejumlah hoaks yang membuat masyarakat terbelah.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, setelah sejumlah proses politik, termasuk pertemuan Jokowi dengan Prabowo di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta pada 13 Juli 2019, tidak ada hambatan politik untuk segera melantik Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf, Kontras Catat 158 Pelanggaran Atas Kebebasan Sipil

Jokowi tanpa persiapan

Petugas kepolisian berjaga di kawasan Pejompongan jelang pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin di Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Sebanyak 30.000 personel gabungan dari TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan pelantikan tersebut.ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGA Petugas kepolisian berjaga di kawasan Pejompongan jelang pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin di Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Sebanyak 30.000 personel gabungan dari TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan pelantikan tersebut.
Pelantikan Jokowi-Ma'ruf pada 20 Oktober 2019 berlangsung pada akhir pekan, yaitu Minggu siang. Akan tetapi, bukan berarti pelantikan itu berlangsung sepi, sebab sejumlah kemeriahan sudah terlihat di Gedung DPR yang menjadi lokasi pelantikan.

Jokowi mengaku tidak ada persiapan khusus dalam pelantikan ini. Sejumlah aktivitas dilakukan pada Minggu pagi, di antaranya menerima sejumlah kepala negara sahabat.

Di antaranya, Jokowi bertemu Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Australia Scott Morrison, serta Perdana Menteri Republik Singapura Lee Hsien Loong.

Baca juga: Dilantik untuk Kedua Kalinya Jadi Presiden, Jokowi Sebut Tak Ada Persiapan Khusus

Berbeda dengan Jokowi, aparat keamanan justru bekerja keras dan mempersiapkan segala sesuatu agar pelantikan berjalan lancar. Jalur antara Istana Kepresidenan hingga Gedung DPR diamankan, dengan sejumlah ruas jalan yang ditutup.

Kepolisian dan TNI berusaha memastikan tidak ada gangguan atau ancaman keamanan menjelang hingga sesudah pelantikan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X