Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Antisipasi Bencana Karena Musim Hujan, Perangkat Desa Diminta Manfaatkan Dana Desa

Kompas.com - 19/10/2020, 20:36 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan pendamping desa menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi bencana jelang musim penghujan.

Dikutip dari Surat Mendes PDTT Nomor 2813/PDU.02.02/X/2020, tanggal 15 Oktober 2020, Abdul mengimbau para perangkat desa untuk memanfaatkan dana desa guna mengantisipasi bencana.

Dari keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (19/10/2020), Kementerian Desa (Kemendes) PDTT menjelaskan. mekanisme pemanfaatan dana tersebut diambil dari keputusan musyawarah desa dan dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu prabencana, saat bencana/tanggap darurat, dan pascabencana.

Pada saat prabencana, pemanfaatan dana dapat dilakukan melalui mitigasi seperti pelatihan sadar bencana, pelatihan kebencanaan dan pembangunan jalur evakuasi.

Baca juga: Mendes Abdul Halim Klaim Desa Lebih Efektif Cegah Covid-19

Kemudian, pada saat bencana sedang terjadi, dana desa dapat digunakan untuk evakuasi, pengungsian, dan dapur umum, misalnya untuk pembelian tenda pengungsian, selimut, obat, dan lainnya.

Lalu, pada masa pascabencana, dana desa dapat dimanfaatkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, misalnya membangun fasilitas yang roboh, dan lainnya.

Selain itu, melalui surat ini, Abdul juga meminta untuk membersihkan saluran air, memperkuat penahan banjir dan longsor, membuat/memperbarui tanda jalur evakuasi, dan lainnya dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Kepala desa juga diminta untuk mendata warga desa yang tinggal di lokasi rawan bencana, seperti di bantaran sungai, di atas tebing, di bawah tebing, perbukitan yang gundul, dan lainnya.

Baca juga: Mendes Siapkan Draf Aturan Turunan UU Cipta Kerja soal Bumdes

Perangkat desa diminta pula menyediakan lokasi penanganan korban bencana di dekat daerah rawan bencana, agar memudahkan dan mempercepat proses evakuasi;

Lebih lanjur Abdul pun meminta kepala desa untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, jaga jarak, jaga kebersihan, serta hindari kerumunan dalam penanganan korban bencana.

Selain itu, dia juga menginstruksikan pihak desa untuk segera melapor kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ketika terjadi bencana di desa.

Adapun, dana desa yang dimanfaatkan nantinya dapat mengambil dana untuk program PKTD yang diperuntukkan hingga Desember 2020 dengan jumlah Rp 27,3 triliun.

Kondisi kebencanaan desa

Sebagai informasi, surat instruksi Mendes PSTT tersebut tak lepas dari kondisi kebencanaan di Indonesia, khususnya desa setahun terakhir.

Baca juga: Mendes: Penyaluran Dana Desa Sudah Rp 30,18 Triliun

Kemendes PDTT melaporkan, dalam setahun terakhir terdapat angin kencang di 3.138 desa, banjir di 9.901 desa, banjir bandang di 878 desa , dan longsor di 4.971 desa.

Kemudian, dari serangkaian mitigasi yang dilakukan, terdapat peringatan dini bencana alam di 4.547 desa dan pengadaan perlengkapan keselamatan (perahu karet, tenda, masker, dan lainnya) di 1.788 desa.

Kemudian, dilakukan pula normalisasi sungai, tanggul, parit, drainase, dan embung di 21.466 desa (bagian dari penggunaan dana desa), dan pembuatan jalur evakuasi bencana di 4.079 desa.

Selain itu, perintah ini juga mengingat potensi bencana hidrometeorologi sudah dimulai ditandai dengan musim hujan sejak September lalu.

Lalu, peluang bencana lainnya adalah adanya fenomena La Nina yang berpotensi menimbulkan angin kencang membawa udara basah.

Baca juga: Apa Manfaat UU Cipta Kerja untuk Masyarakat Desa? Ini Kata Mendes

Dengan keadaan ini pula peluang hujan menjadi sangat deras dan angin sangat kencang sekaligus berpotensi meningkatkan derajat bencana angin kencang, banjir, dan longsor.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com