Kompas.com - 19/10/2020, 19:54 WIB
Sejumlah personel Polisi Anti Huru-hara (PHH) Polda Banten dibantu kendaraan taktis water cannon melepas tembakan gas air mata saat membubarkan aksi unjuk rasa yang menolak pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja di Ciceri di Serang, Rabu (6/10/2020) malam. Polisi membubarkan para demonstran karena bertindak anarkis memblokade jalan protokol hingga larut malam dan melempari petugas dengan batu dan petasan. ANTARA FOTO/ASEP FATHULRAHMANSejumlah personel Polisi Anti Huru-hara (PHH) Polda Banten dibantu kendaraan taktis water cannon melepas tembakan gas air mata saat membubarkan aksi unjuk rasa yang menolak pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja di Ciceri di Serang, Rabu (6/10/2020) malam. Polisi membubarkan para demonstran karena bertindak anarkis memblokade jalan protokol hingga larut malam dan melempari petugas dengan batu dan petasan.

Sementara itu, TNI memperluas otoritas dan pengaruhnya melalui penerapan UU Pengelolaan Sumber Daya Negara (PSDN) seperti perekrutan Komcad dan wacana pendidikan “wajib militer” yang kontraproduktif dengan kondisi kampus yang seharusnya menjadi tempat berkembangnya nilai-nilai demokrasi.

Baca juga: Kontras Ungkap 7 Bentuk Kekerasan Polisi di Demo UU Cipta Kerja di Surabaya

Fatia melanjutkan, adapun menyoal penanganan pandemi Covid-19 pun tidak lepas dari pemenuhan dan perlindungan HAM yang tidak maksimal.

Bahkan dalam beberapa peristiwa dijadikan dalih untuk melanggar HAM, seperti kriminalisasi terhadap pengkritik sampai penghukuman tidak manusiawi terhadap pelanggar protokol kesehatan.

Kontras menilai, penanganan terhadap pandemi yang terlalu bertumpu kepada lembaga-lembaga keamanan, pertahanan, dan intelejen yang tidak memiliki kompetensi utama di bidang ini juga berdampak buruh tidak hanya pada penanganan pandemi, namun kondisi demokrasi Indonesia kedepannya.

Baca juga: Polisi Sudah Ketahui Oknum yang Gerakkan Pelajar saat Demo Berujung Rusuh di Jakarta

Terakhir, Fatia mengungkapkan, tidak diinternalisasinya nilai-nilai demokrasi dalam tata kelola pemerintahan terlihat jelas dalam proses legislasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Proses yang sedianya menjadi wadah penampung aspirasi publik, justru dijadikan metode untuk memuluskan ambisi investasi Pemerintah.

"Ini terlihat jelas dalam pengesahan UU Minerba dan UU Cipta Kerja dalam suasana pandemi dan dengan pertisipasi publik yang sangat minim dan tidak substansial," tutur Fatia.

"Atas dasar tersebut, kami simpulkan Indonesia tidak hanya sedang berada dalam ancaman resesi ekonomi, melainkan juga resesi demokrasi. Jika terus berlanjut, kami khawatirkan adanya pergeseran menuju pemerintahan yang otoriter, yang merupakan ancaman terhadap HAM," tambahnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Beri Hibah Kemanusiaan ke Antigua dan Barbuda

Indonesia Beri Hibah Kemanusiaan ke Antigua dan Barbuda

Nasional
Terima Suntikan Vaksin Nusantara, Moeldoko: Semoga Tidak Diasumsikan Macam-macam

Terima Suntikan Vaksin Nusantara, Moeldoko: Semoga Tidak Diasumsikan Macam-macam

Nasional
Khofifah Bantah Manipulasi Data Covid-19 di Jawa Timur

Khofifah Bantah Manipulasi Data Covid-19 di Jawa Timur

Nasional
KPK: Interpol Terbitkan Red Notice Buronan Harun Masiku

KPK: Interpol Terbitkan Red Notice Buronan Harun Masiku

Nasional
UPDATE 30 Juli: Ada 278.546 Pasien Suspek Covid-19

UPDATE 30 Juli: Ada 278.546 Pasien Suspek Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Juli: Jawa Barat Tempati Posisi Tertinggi Penambahan Kasus Harian Covid-19

UPDATE 30 Juli: Jawa Barat Tempati Posisi Tertinggi Penambahan Kasus Harian Covid-19

Nasional
UPDATE: 252.184 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 46,02 Persen

UPDATE: 252.184 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 46,02 Persen

Nasional
POGI: 45 Dokter Obstetri dan Ginekologi Meninggal Dunia akibat Covid-19

POGI: 45 Dokter Obstetri dan Ginekologi Meninggal Dunia akibat Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Juli: Tambah 1.759, Kasus Kematian Covid-19 Capai 92.311

UPDATE 30 Juli: Tambah 1.759, Kasus Kematian Covid-19 Capai 92.311

Nasional
Menaker Minta Perusahaan Serahkan Data Pekerja yang Dapat BSU ke BPJS Ketenagakerjaan

Menaker Minta Perusahaan Serahkan Data Pekerja yang Dapat BSU ke BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
UPDATE 30 Juli: Tambah 44.550, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 2.730.720 Orang

UPDATE 30 Juli: Tambah 44.550, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 2.730.720 Orang

Nasional
UPDATE 30 Juli: Ada 549.343 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 30 Juli: Ada 549.343 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Tambah 41.168, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.372.374 Orang

UPDATE: Tambah 41.168, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.372.374 Orang

Nasional
Sengketa Hasil PSU Pilkada Kalsel, MK Tolak Gugatan Denny Indrayana-Difriadi

Sengketa Hasil PSU Pilkada Kalsel, MK Tolak Gugatan Denny Indrayana-Difriadi

Nasional
Merasa Difitnah Dalangi Unjuk Rasa, Demokrat Jawa Barat Laporkan Wamendes ke Polisi

Merasa Difitnah Dalangi Unjuk Rasa, Demokrat Jawa Barat Laporkan Wamendes ke Polisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X