Kompas.com - 19/10/2020, 18:32 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Maruf Amin, sebelum pelantikan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Presiden memperkenalkan 12 orang sebagai wakil menteri yang akan membantu kinerja Kabinet Indonesia Maju. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Maruf Amin, sebelum pelantikan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Presiden memperkenalkan 12 orang sebagai wakil menteri yang akan membantu kinerja Kabinet Indonesia Maju.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meluncurkan laporan catatan evaluasi satu tahun periode pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Senin (19/10/2020).

Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti mengatakan, pada tahun pertama Jokowi-Ma'ruf menjabat, terlihat kecenderungan adanya ancaman resesi demokrasi di masa mendatang.

"Catatan ini kami beri judul resesi demokrasi. Judul ini kami maksudkan sebagai pengingat kepada masyarakat beserta pemerintah bahwa selain resesi ekonomi yang sudah ada di depan mata, Indonesia juga sedang berada dalam ancaman resesi demokrasi," ujar Fatia dalam konferensi pers secara daring pada Senin.

"Prosesnya sudah berlangsung sejak lama dan akan membahayakan kondisi demokrasi di Indonesia dan berpotensi menyuburkan pelanggaran HAM," kata dia.

Baca juga: Setahun Jokowi-JK, Revolusi Mental Dinilai Masih Sebatas Slogan

Menurut dia, kesimpulan Kontras itu merujuk kepada lima isu penting yang dipantau selama setahun terakhir.

Pertama, kata dia, penyusutan ruang sipil. Kedua, semakin merebaknya budaya kekerasan.

"Ketiga, pengabaian agenda penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat," ucap Fatia.

Keempat, pelibatan aparat keamanan dan pertahanan pada urusan-urusan sipil.

Kelima, minimnya partisipasi publik dalam implementasi proses demokrasi yang substansial, yakni proses legislasi.

Lebih lanjut Fatia mengatakan, selama setahun ini, pihaknya memantau lima isu tersebut melalui pemberitaan media, pendampingan hukum, serta catatan advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Kontras.

"Yang kemudian kami analisis menggunakan standar-standar HAM yang berkaitan dengan implementasi demokrasi," ucap dia.

Baca juga: Tahun Pertama Periode Kedua Presiden Jokowi dan UU Cipta Kerja

Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan tepat berjalan selama satu tahun pada Selasa (20/10/2020).

Adapun satu tahun Jokowi-Ma'ruf terhitung sejak pasangan itu menjabat setelah dilantik pada 20 Oktober 2019.

Hari pelantikan itu sekaligus terhitung sebagai hari pertama mereka.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Nasional
Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

Nasional
Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

Nasional
Oknum KPK Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai, Firli Pastikan Tak Akan Tolerir Penyimpangan

Oknum KPK Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai, Firli Pastikan Tak Akan Tolerir Penyimpangan

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Nadiem dan Megawati, Tepis soal Reshuffle

Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Nadiem dan Megawati, Tepis soal Reshuffle

Nasional
Ada 53 Orang di Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Utara Bali

Ada 53 Orang di Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Utara Bali

Nasional
Dua Anak Buah Eks Mensos Juliari Batubara Didakwa Jadi Perantara Suap Rp 32,48 Miliar

Dua Anak Buah Eks Mensos Juliari Batubara Didakwa Jadi Perantara Suap Rp 32,48 Miliar

Nasional
Kapal Selam KRI Nanggala-402 Jadi Alutsista Indonesia Sejak 1981

Kapal Selam KRI Nanggala-402 Jadi Alutsista Indonesia Sejak 1981

Nasional
UPDATE: 6.322.003 Orang Sudah Divaksin Dosis Kedua, 11.269.213 Dosis Pertama

UPDATE: 6.322.003 Orang Sudah Divaksin Dosis Kedua, 11.269.213 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 21 April: Sebaran 5.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE 21 April: Sebaran 5.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
KPK Usut Dugaan Penyidik Peras Wali Kota Tanjungbalai Rp 1,5 Miliar

KPK Usut Dugaan Penyidik Peras Wali Kota Tanjungbalai Rp 1,5 Miliar

Nasional
Kementerian PPPA: Agama Sering Dijadikan Alat untuk Perkawinan Anak

Kementerian PPPA: Agama Sering Dijadikan Alat untuk Perkawinan Anak

Nasional
Ada Dugaan Kapal Selam KRI Nanggala Hilang di Palung Kedalaman 700 Meter

Ada Dugaan Kapal Selam KRI Nanggala Hilang di Palung Kedalaman 700 Meter

Nasional
UPDATE 21 April: Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Tembus 44.007 Orang

UPDATE 21 April: Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Tembus 44.007 Orang

Nasional
UPDATE 21 April: Ada 62.411 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 21 April: Ada 62.411 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X