Kemenkominfo Segera Keluarkan Aturan Baru soal Tahapan Pemblokiran Media Sosial

Kompas.com - 19/10/2020, 16:16 WIB
Ilustrasi media sosial shutterstockIlustrasi media sosial

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, pihaknya akan segera mengeluarkan peraturan menteri (permen) baru terkait tahapan pemblokiran media sosial.

Ia mengatakan, permen tersebut akan memperkuat ketentuan dan tahapan-tahapan yang dilakukan jika pemerintah akan melakukan pemblokiran media sosial.

Sebab, untuk memblokir media sosial tidak bisa sembarangan dan harus melewati berbagai tahapan.

"Apalagi kita akan punya permen baru. Ada tahapan yang lebih jelas, sebelum melakukan pemblokiran ada tahapan dikenakan sanksi administratif seperti denda supaya ada efek jera," kata Semuel dalam konferensi pers bertajuk Strategi Kominfo Menangkal Hoaks Covid-19 secara daring, Senin (19/10/2020).

Baca juga: Soal Pemblokiran Medsos, Kominfo: Tak Mungkin Kami Main Tangan Besi

Semuel mengatakan, pemerintah tidak akan melakukan pemblokiran media sosial karena harus ada tahapan yang dilalui.

Termasuk apabila platform media sosial yang dimaksud sudah ada bukti kontennya hoaks dan meresahkan tapi tak ada tindakan dari mereka pun ada tahapan yang harus dilalui.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi tidak bisa sekarang ini pemerintah tiba-tiba melakukan penutupan tanpa alasan yang jelas. Itu tidak mungkin dilakukan. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan kalau memang melanggar," ucap dia.

Melalui permen tersebut, kata dia, aturan pemblokiran media sosial akan lebih jelas.

Baca juga: AJI dan Warga Papua Gugat Pasal soal Pemblokiran di UU ITE

Salah satunya yang sudah ada, jika akan meminta take down atau menurunkan konten yang dianggap hoaks dan meresahkan masyarakat harus ada bukti hukum terlebih dahulu.

"Jadi tidak bisa pemerintah serta merta minta blokir, ada tahapannya. Apalagi kita sudah masuk ke era demokrasi, tidak mungkin pemerintah main tangan besi," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 4.209.403 Kasus Covid-19 dan Klaim Kondisi Membaik

UPDATE: 4.209.403 Kasus Covid-19 dan Klaim Kondisi Membaik

Nasional
Menanti Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Menanti Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Nasional
Risma Kerahkan Tim Kumpulkan Manusia 'Silver' untuk Dibekali Keterampilan Kerja

Risma Kerahkan Tim Kumpulkan Manusia "Silver" untuk Dibekali Keterampilan Kerja

Nasional
Pemerintah Diminta Tak Gegabah Izinkan Kegiatan Berskala Besar

Pemerintah Diminta Tak Gegabah Izinkan Kegiatan Berskala Besar

Nasional
Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK...

Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK...

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Varian Baru Covid-19 Bernama R.1

Yang Perlu Diketahui soal Varian Baru Covid-19 Bernama R.1

Nasional
[POPULER NASIONAL] Varian Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 1.040 Kasus | Jokowi Ajak Masyarakat Sambut Pandemi Jadi Endemi

[POPULER NASIONAL] Varian Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 1.040 Kasus | Jokowi Ajak Masyarakat Sambut Pandemi Jadi Endemi

Nasional
Kepuasan atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg:Tak Begitu Jauh dengan Perhitungan Kami

Kepuasan atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg:Tak Begitu Jauh dengan Perhitungan Kami

Nasional
Wakil Kasatreskrim Polrestabes Semarang Kenalkan Stepanus Robin ke Azis Syamsuddin

Wakil Kasatreskrim Polrestabes Semarang Kenalkan Stepanus Robin ke Azis Syamsuddin

Nasional
Respons KPK soal Penurunan Tingkat Kepercayaan Publik

Respons KPK soal Penurunan Tingkat Kepercayaan Publik

Nasional
Delapan Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Delapan Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Yahya Waloni Minta Maaf soal Ceramahnya yang Singgung SARA

Yahya Waloni Minta Maaf soal Ceramahnya yang Singgung SARA

Nasional
Luhut Sebut 'Tracing' Covid-19 di Jawa-Bali Terus Meningkat

Luhut Sebut "Tracing" Covid-19 di Jawa-Bali Terus Meningkat

Nasional
Pemerintah Siapkan Skema Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga secara Gratis dan Berbayar

Pemerintah Siapkan Skema Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga secara Gratis dan Berbayar

Nasional
KSAL: Mahasiswa Pegang Peran Penting sebagai Pelopor Pembangunan Karakter Bangsa

KSAL: Mahasiswa Pegang Peran Penting sebagai Pelopor Pembangunan Karakter Bangsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.