Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beri Literasi Ruang Digital untuk Masyarakat, Kemenkominfo Kolaborasi dengan 108 Organisasi

Kompas.com - 19/10/2020, 14:02 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berkolaborasi dengan 108 organisasi dalam rangka memberikan literasi ruang digital kepada masyarakat.

Direktur Jenderal Aplikasi Infformatika Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, kolaborasi tersebut dilakukan pemerintah dengan berbagai pihak.

"Saat ini kami sudah berkolaborasi dengan 108 organisasi baik pemerintahan, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan swasta," ujar Semuel dalam konferensi pers bertajuk Strategi Kominfo Menangkal Hoaks Covid-19 secara daring, Senin (19/10/2020).

Baca juga: Ganjar: Literasi Digital Rendah, Anda Jadi Mangsa Lezat Ditelan Hoaks

Ia mengatakan, pihak-pihak tersebut diajak karena dinilai memiliki tanggung jawab agar masyarakat tidak mudah termakan hoaks.

Dengan demikian, ia pun berharap kolaborasi itu dapat menciptakan gerakan yang meluas sehingga banyak orang yang mengetahui.

"Karena yang namanya literasi bukan saja tanggung jawab pemerintah, tapi kita semua," kata dia.

Apalagi, kata dia, saat ini sudah memasuki era digital yang berdampak pada mudahnya mengakses informasi.

Namun di balik itu, tidak semua masyarakat memahami tentang ruang digital tersebut.

"Itulah gerakan untuk membantu memperkenalkan ruang digital kepada masyarakat dan memperkenalkan kesadaran dan pengetahuan baru tentang digital," kata dia.

Sebab, kata dia, peranan masyarakat sangat penting dalam menghadapi hoaks agar mereka tak terjerumus dengan informasi salah.

Mereka perlu memahami informasi yang dibaca, mulai dari judul yang terkadang provokatif hingga memeriksa fakta.

"Masyarakat juga perlu tahu, di era digital karena kita bisa akses informasi dari mana saja maka perlu melakukan klarifikasi, periksa faktanya," kata dia.

Apalagi pada masa pandemi Covid-19 ini, banyak masyarakat yang mudah termakan isu yang belum pasti bahkan salah.

Di Indonesia, bahaya yang muncul selama pandemi Covid-19, kata dia, selain hoaks adalah stigma yang salah dibangun.

"Contoh infodemi, timbulnya pemahaman masyarakat yang tidak lengkap tentang situasi prosedur medis yang tidak tepat terkait Covid-19," kata dia.

Baca juga: KPAI Usulkan Literasi Digital Masuk ke Kurikulum Sekolah

"Stigmatisasi terhadap rumah sakit dan tenaga medis dan proses-proses yang sudah dilakukan, ini yang jadi berbahaya bagi masyarakat kalau mereka membuat stigmatis," kata dia.

Dari data statistik, kata dia, saat ini terdapat 2.020 hoaks yang beredar di media sosial dengan kategori sebanyakn 1.197.

Dari jumlah 2.020 tersebut, terdapat 1.759 hoaks yang di-takedown atau diturunkan dari platform.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com