Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

361.867 Kasus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Diharapkan Tekan Laju Penularan Virus

Kompas.com - 19/10/2020, 09:37 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sudah lebih dari tujuh bulan masa pandemi, belum tampak tanda-tanda keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan laju penularan virus corona. Hal ini terlihat dari masih bertambahnya kasus Covid-19 di Tanah Air.

Berdasarkan data pemerintah pada Minggu (18/10/2020) pukul 12.00 WIB, tercatat ada 4.105 kasus baru Covid-19 dalam waktu 24 jam.

Penambahan itu menyebabkan jumlah kasus Covid-19 mencapai 361.867, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Baca juga: UPDATE: Bertambah 4.105, Kini Ada 361.867 Kasus Covid-19 di Indonesia

Upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 pun dinilai tidak cukup hanya dengan menambah fasilitas kesehatan dan kamar untuk isolasi pasien.

Dokter spesialis paru Erlina Burhan mengatakan, pemerintah harus mampu menekan kasus Covid-19 agar tidak makin bertambah.

Jika pemerintah tak menekan kasus Covid-19 dan terus menambah rumah sakit rujukan, dikhawatirkan tenaga kesehatan akan kewalahan karena jumlahnya terbatas.

"Masalahnya bukan hanya tambah rumah sakit, tambah alat, dan sebagainya. Bukan. Tapi kurangi saja kasusnya. Turunkan kasusnya dengan berbagai cara. Sehingga kerja rumah sakit juga lebih berkualitas," kata Erlina dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (18/10/2020).

Baca juga: Pemerintah Diminta Tekan Kasus Covid-19 agar Tenaga Medis Tak Kewalahan

Erlina menuturkan, penambahan jumlah rumah sakit rujukan Covid-19 juga membuat pasien non-Covid-19 enggan memeriksakan diri ke rumah sakit tersebut. Para pasien justru khawatir tertular virus corona.

Sedangkan, banyak masyarakat yang enggan ke rumah sakit merupakan orang-orang dengan penyakit penyerta, seperti hipertensi, jantung, dan lain sebagainya.

Akibatnya, banyak pasien dengan penyakit penyerta meninggal di rumah karena takut untuk memeriksakan diri ke rumah sakit.

"Saya bekerja di RS rujukan melihat ketimpangan. Pada saat pasien sangat banyak sekali, itu terjadi ketimpangan antara pelayanan dengan fasilitas dan tenaga medis," ujar Erlina.

Baca juga: Di Depan Jokowi, Doni Monardo Buka-bukaan soal Kurangnya Dokter Spesialis Paru

Erlina menuturkan, pengendalian virus corona harus berjalan beriringan dengan penanganan ekonomi.

Ia memahami bahwa banyak masyarakat yang terbantu dengan adanya bantuan sosial pemerintah. Namun, masyarakat tak mungkin selamanya bergantung pada bansos.

Erlina mengatakan, kesehatan dan ekonomi dalam pandemi ibarat dua pedal saat mengayuh sepeda. Keduanya harus dijalankan seimbang agar melaju dengan baik dan tak terjatuh.

Di samping itu, edukasi masyarakat untuk selalu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak juga harus terus dilakukan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com