Menanti Keadilan untuk Pendeta Yeremia Zanambani...

Anam menyebutkan, pihaknya menemukan ada lubang peluru dengan berbagai ukuran yang berbeda di sekitar lokasi tembakan, setelah olah tempat kejadian perkara (TKP).

Di samping itu, Komnas HAM juga mendapati sejumlah bukti dan informasi dari keterangan saksi dan sejumlah pihak.

"Komnas HAM akan mengelola seluruh data yang ada untuk menyusun kesimpulan temuan Komnas HAM yang lebih solid. Langkah tersebut juga akan diuji dengan keterangan ahli," ucapnya.

Baca juga: Keluarga Minta Autopsi Jenazah Pendeta Yeremia Disaksikan Perwakilan Gereja

Sementara itu, Ketua Perwakilan Komnas HAM Papua dan Papua Barat Frits Bernard Ramandey mengungkap, ada kesamaan pola dan karakter yang terjadi pada peristiwa sebelumnya dengan kasus kematian Pendeta Yeremia.

"Kalau kita lihat pola dan karakter kasus sama persis karena semua itu berujung pada kekerasan dan ada korban meninggal dunia baik di warga sipil maupun aparat TNI-Polri," ucapnya.

Menurut Frits, masyarakat Papua berharap agar kasus itu dapat terungkap sehingga kondisi keamanan di wilayah tersebut segera pulih.

Jangan ada impunitas di Papua

Lembaga pengawas HAM, Imparsial, meminta ada penghukuman pelaku dalam kasus penembakan di Intan Jaya. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi praktik impunitas.

"Hal yang terpenting dalam kasus Intan Jaya adalah adanya penghukuman pada pelaku yang melakukan kekerasan. Jangan sampai lagi terjadi impunitas di Papua," ujar Direktur Imparsial Al Araf kepada Kompas.com, Jumat (2/10/2020).

Baca juga: Mahfud Bentuk TGPF Penembakan di Papua, Imparsial: Paling Penting Penghukuman Pelaku

Araf menuturkan, beberapa kasus kekerasan yang terjadi di Papua selama ini selalu berakhir dengan ketiadaan penghukuman terhadap pelaku.

Karena itu, Ia menekankan bahwa TGPF harus mempunyai tujuan adanya proses hukum dalam penyelidikan tersebut.

"TGPF harus bekerja dengan tujuan untuk memastikan kasus tersebut akan di bawa dalam proses hukum yang benar dan adil demi keadilan korban," tegas dia.

Baca juga: Amnesty: Ada 47 Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua Sejak 2018

Di samping itu, Araf juga meminta pemerintah mengevaluasi pendekatan keamanan dalam meredam ketegangan di Papua.

"Pemerintah perlu melakukan desekuritisasi wilyah Papua dengan mengevaluasi pendekatan keamanan yang terjadi di Papua," ungkap Araf.