Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Sulitnya Mengakses Dokumen Penyusunan dan Draf Final UU Cipta Kerja...
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) didampingi Menkumham Yasonna Laoly (kedua kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menerima laporan akhir dari Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi (bawah) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.
Asep berpendapat, semakin cepat pemerintah mengundangan RUU Cipta Kerja, maka publik dapat bergerak cepat pula untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca juga: Demo, Perppu, atau Judicial Review untuk Sikapi UU Cipta Kerja?
Di sisi lain, Ia mendorong presiden agar menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang isinya menunda pemberlakuan UU Cipta Kerja.
Selanjutnya, DPR dan pemerintah kembali membahas UU Cipta Kerja melalui mekanisme legislative review dan executive review.
"Presiden segera undangkan, kasih nomor, masukan lembaran negara, kemudian dalam waktu tidak terlalu lama mengeluarkan perppu untuk menunda pemberlakuan UU ini," kata dia.
Video rekomendasi
Video lainnya
Rekomendasi untuk anda
![[KLARIFIKASI] Tidak Benar Nintendo Tuntut Bocah di Thailand atas Pelanggaran Hak Cipta](https://asset.kompas.com/crops/84J5-UKHfLdb7ccRyIx0HqYJD0A=/0x0:1280x853/170x113/data/photo/2020/08/31/5f4c7b27bcd35.jpeg)
Terkini Lainnya
Nasional
16/04/2024, 23:03 WIB
Nasional
16/04/2024, 22:43 WIB
Nasional
16/04/2024, 22:36 WIB
Nasional
16/04/2024, 21:57 WIB
Nasional
16/04/2024, 20:37 WIB
Nasional
16/04/2024, 19:07 WIB
Nasional
16/04/2024, 18:41 WIB
Nasional
16/04/2024, 18:23 WIB
Nasional
16/04/2024, 17:41 WIB
Nasional
16/04/2024, 17:27 WIB
Nasional
16/04/2024, 17:14 WIB
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Terpopuler
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Now Trending
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mungkin Anda melewatkan ini
