Sulitnya Mengakses Dokumen Penyusunan dan Draf Final UU Cipta Kerja...

Kompas.com - 19/10/2020, 08:51 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) didampingi Menkumham Yasonna Laoly (kedua kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menerima laporan akhir dari Ketua Badan Legislasi DPR  Supratman Andi (bawah) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras. Hafidz Mubarak AMenko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) didampingi Menkumham Yasonna Laoly (kedua kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menerima laporan akhir dari Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi (bawah) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.

Menurutnya, seluruh proses pembahasan ditayangkan secara langsung melalui TV Parlemen dan media sosial DPR RI.

"Seluruh pembahasannya bisa diakses oleh publik karena disiarkan secara langsung oleh TV Parlemen dan media sosial Dewan Perwakilan Rakyat," kata Supratman saat membacakan laporan dalam Rapat Paripurna DPR, disiarkan Kompas TV, Senin (5/10/2020).

Baca juga: Kemenkumham Klaim Penyusunan RUU Cipta Kerja Dilakukan Terbuka

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan juga membantah bahwa pembentukan UU Cipta Kerja dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

Irfan mengatakan, seluruh proses pembahasan terbuka dan dapat diakses publik. Menurut Irfan, hal ini dikembalikan kepada publik apakah mau menyimak atau tidak.

"Saya yakini tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutupi terhadap pembahasan-pembahasan dari UU Cipta Kerja. Itu tadi mungkin waktu kita saja yang tidak cukup kuat untuk mencermati secara keseluruhan proses yang ada di DPR," kata Irfan dalam diskusi daring, Sabtu (17/10/2020).

Baca juga: KSP: Susah Menjelaskan soal UU Cipta Kerja, Publik Lebih Percaya Media Sosial

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, ia mengatakan, saat ini lebih banyak perbincangan negatif mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya terkait klaster ketenagakerjaan.

Irfan menilai, publik lebih percaya dengan konten yang tersebar di media sosial. Padahal, kata Irfan, banyak informasi yang dapat dikategorikan sebagai hoaks.

"Saya juga susah menjelaskan kepada publik karena kita lebih percaya dengan dunia medsos, yang beredar di media sosial," tutur Irfan.

Naskah final UU Cipta Kerja belum bisa diakses publik

Dua minggu setelah disetujui DPR dan pemerintah di rapat paripurna, UU Cipta Kerja belum juga dapat diakses publik.

Hingga Senin (19/10/2020), laman DPR (dpr.go.id) atau Kementerian Hukum dan HAM belum mengunggah dokumen UU Cipta Kerja.

Sedangkan, draf UU Cipta Kerja yang telah selesai direvisi setebal 812 halaman sudah diserahkan ke Presiden Joko Widodo pada Rabu (14/10/2020) untuk ditandatangani.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ungkap Kontribusi RI Hadapi Situasi Darurat Energi dan Iklim Dunia

Jokowi Ungkap Kontribusi RI Hadapi Situasi Darurat Energi dan Iklim Dunia

Nasional
Mahfud Harap Publik Tetap Tenang Usai Pimpinan Teroris MIT Ali Kalora Tewas Ditembak

Mahfud Harap Publik Tetap Tenang Usai Pimpinan Teroris MIT Ali Kalora Tewas Ditembak

Nasional
Solidaritas Pegawai KPK terhadap 56 Pegawai yang Akan Dipecat: Beri Dua Kali Surat Ke Pimpinan

Solidaritas Pegawai KPK terhadap 56 Pegawai yang Akan Dipecat: Beri Dua Kali Surat Ke Pimpinan

Nasional
BNPT Kutuk Keras Tindakan KKB Serang Tenaga Kesehatan di Papua

BNPT Kutuk Keras Tindakan KKB Serang Tenaga Kesehatan di Papua

Nasional
Lini Masa Kedatangan Vaksin Covid-19 di Indonesia

Lini Masa Kedatangan Vaksin Covid-19 di Indonesia

Nasional
Total Kasus Covid-19 Tembus 4.188.529, Pemerintah Targetkan Vaksinasi 2 Juta Per Hari

Total Kasus Covid-19 Tembus 4.188.529, Pemerintah Targetkan Vaksinasi 2 Juta Per Hari

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Apresiasi Krisdayanti karena Blak-blakan soal Gaji | Sebaran 3.385 Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] PDI-P Apresiasi Krisdayanti karena Blak-blakan soal Gaji | Sebaran 3.385 Kasus Baru Covid-19

Nasional
Sosok Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris Poso yang Dikabarkan Tewas

Sosok Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris Poso yang Dikabarkan Tewas

Nasional
Muhammad Kece Diduga Dianiaya Napoleon Bonaparte di Rutan Bareskrim Polri

Muhammad Kece Diduga Dianiaya Napoleon Bonaparte di Rutan Bareskrim Polri

Nasional
Teroris Poso Ali Kalora dan Jaka Ramadhan Tewas dalam Baku Tembak

Teroris Poso Ali Kalora dan Jaka Ramadhan Tewas dalam Baku Tembak

Nasional
Spesifikasi Kapal Perang Arrowhead-140 yang Akan Dibuat Indonesia dengan Desain dari Inggris

Spesifikasi Kapal Perang Arrowhead-140 yang Akan Dibuat Indonesia dengan Desain dari Inggris

Nasional
UPDATE 18 September: Sebaran 3.385 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Timur

UPDATE 18 September: Sebaran 3.385 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Timur

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Mencapai 21,47 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Mencapai 21,47 Persen

Nasional
UPDATE: 276.094 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 5,79 Persen

UPDATE: 276.094 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 5,79 Persen

Nasional
UPDATE 18 September: Ada 364.144 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 September: Ada 364.144 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.