Kompas.com - 19/10/2020, 05:29 WIB
Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di halaman Gedung KPK Merah Putih di Jakarta, Rabu (18/3/2020). Untuk mencegah penyebaran COVID-19, KPK melakukan disinfeksi di sejumlah area Gedung Merah Putih. ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIPetugas menyemprotkan cairan disinfektan di halaman Gedung KPK Merah Putih di Jakarta, Rabu (18/3/2020). Untuk mencegah penyebaran COVID-19, KPK melakukan disinfeksi di sejumlah area Gedung Merah Putih.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana pengadaan mobil dinas bagi pimpinan, Dewan Pengawas, serta pejabat struktural Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai polemik. Di samping karena muncul di tengah situasi pandemi Covid-19, mencuatnya rencana itu dinilai tidak diiringi dengan peningkatan kualitas KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri.

Tak heran bila kemudian rencana itu menuai kritik dari berbagai pihak, mulai dari kalangan masyarakat sipil hingga mantan pimpinan KPK periode sebelumnya. Bahkan, Dewan Pengawas menolak rencana pengadaan tersebut lantaran tidak pernah mengusulkannya.

Terungkapnya rencana pengadaan itu bermula dari informasi Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Ia menyebut, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat tela menyetujui usulan anggaran yang diajukan KPK untuk tahun depan.

“Dalam anggaran KPK 2021, informasi yang kami terima benar telah ada persetujuan,” kata Ali di Jakarta, Kamis (15/10/2020).

Baca juga: Disetujui DPR, Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Akan Dapat Mobil Dinas

Ia menegaskan, anggaran pengadaan mobil jabatan itu masih belum final karena masih dalam pembahasan dan penelaahan bersama Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh, anggaran mobil dinas yang direncanakan sebesar Rp 1,45 miliar untuk kendaraan yang akan digunakan oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Sementara, masing-masing Rp 1 miliar untuk kendaraan yang akan digunakan oleh para Wakil Ketua KPK.

Sebagai pejabat negara, anggota Komisi III DPR Dimyati Natakusumah menilai, wajar bila pimpinan KPK dilengkapi dengan sarana dan prasaran yang memadai termasuk mobilnya. Ia pun tak mempersoalkan rencana pengadaan mobil dinas tersebut.

“Kalau mereka mau tugas lalu harus pinjam kiri-kanan, sewa kanan-kiri, nanti mobilnya bermasalah dan ujungnya akan dipermasalahkan publik,” ungkap Dimyati di Jakarta, Jumat (16/10/2020), seperti dilansir dari Antara.

Baca juga: Anggota Komisi III DPR: Anggaran Mobil Dinas Baru Diusulkan KPK

Sementara itu, anggota Komisi III lainnya, Wihadi Wiyanto menilai, wajar jika pimpinan, Dewan Pengawas dan pejabat struktural KPK mendapatkan mobil dinas. Sebab, ia menyebut, KPK sudah cukup banyak menyelamatkan yang negara.

Pada semester I-2020, total uang negara yang telah berhasil diselamatkan Lembaga Antikorupsi itu mencapai Rp 90,5 triliun.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Sempat Keberatan Eks Ketum FPI Jadi Saksi Meringankan Rizieq Shihab

Jaksa Sempat Keberatan Eks Ketum FPI Jadi Saksi Meringankan Rizieq Shihab

Nasional
Respons KPK atas Putusan MK soal Penyadapan Tak Perlu Izin Dewas

Respons KPK atas Putusan MK soal Penyadapan Tak Perlu Izin Dewas

Nasional
Periksa 5 Pejabat Pemkot Cimahi, KPK Dalami Dugaan Suap Steppanus Robin Terkait Perkara Ajay M Priatna

Periksa 5 Pejabat Pemkot Cimahi, KPK Dalami Dugaan Suap Steppanus Robin Terkait Perkara Ajay M Priatna

Nasional
Wapres Ma'ruf Dorong Gaya Hidup Halal di Indonesia Diperluas

Wapres Ma'ruf Dorong Gaya Hidup Halal di Indonesia Diperluas

Nasional
Survei LP3ES: PDI-P, Demokrat, Gerindra Jadi Partai yang Paling Banyak Dipilih jika Pemilu Saat Ini

Survei LP3ES: PDI-P, Demokrat, Gerindra Jadi Partai yang Paling Banyak Dipilih jika Pemilu Saat Ini

Nasional
Pemerintah Diminta Cari Jalan Keluar soal 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pemerintah Diminta Cari Jalan Keluar soal 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Lonjakan Kasus Covid-19 Bisa Terjadi jika Masyarakat Tak Kurangi Mobilitas

Kemenkes: Lonjakan Kasus Covid-19 Bisa Terjadi jika Masyarakat Tak Kurangi Mobilitas

Nasional
Wapres: Pengembangan Wisata Halal Terhambat Rendahnya Literasi Masyarakat

Wapres: Pengembangan Wisata Halal Terhambat Rendahnya Literasi Masyarakat

Nasional
Ketum PA 212: Kami Tawarkan Ganti Biaya Kerusakan di Bandara Soekarno-Hatta, tetapi Ditolak

Ketum PA 212: Kami Tawarkan Ganti Biaya Kerusakan di Bandara Soekarno-Hatta, tetapi Ditolak

Nasional
75 Pegawai KPK Terancam Dipecat, Johan Budi: Alih Status ASN Harusnya Tak Berdampak

75 Pegawai KPK Terancam Dipecat, Johan Budi: Alih Status ASN Harusnya Tak Berdampak

Nasional
Johan Budi Tak Setuju Tes Alih Status Berdampak Pemberhentian 75 Pegawai KPK

Johan Budi Tak Setuju Tes Alih Status Berdampak Pemberhentian 75 Pegawai KPK

Nasional
Rapat Paripurna, Puan Lantik 2 Anggota DPR Pergantian Antarwaktu

Rapat Paripurna, Puan Lantik 2 Anggota DPR Pergantian Antarwaktu

Nasional
Survei LP3ES: 63,1 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin

Survei LP3ES: 63,1 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin

Nasional
Tinggal Bermitra dengan Satu Kementerian, Anggota Komisi VII Usul Komisinya Dibubarkan

Tinggal Bermitra dengan Satu Kementerian, Anggota Komisi VII Usul Komisinya Dibubarkan

Nasional
Satgas Covid-19: Masyarakat Sudah Memaksakan Diri untuk Mudik Sebelum 6 Mei

Satgas Covid-19: Masyarakat Sudah Memaksakan Diri untuk Mudik Sebelum 6 Mei

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X