Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Ikut Berkolaborasi, Kemnaker Bangun 1.000 Sanitasi Air Bersih di Pedesaan

Kompas.com - 18/10/2020, 21:56 WIB
Maria Arimbi Haryas Prabawanti,
Sri Noviyanti

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkolaborasi bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) membantu membangun 1.000 sanitasi air bersih dan mandi cuci kakus (MCK) untuk meningkatkan aspek kebersihan kesehatan di pedesaan dalam program padat karya infrastruktur.

Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah saat memberikan penyerahan padat karya secara simbolis di Desa Linggoasri, Kabupaten Pekalongan, Minggu (18/10/2020).

Selain itu, menurut Ida, pembangunan juga dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan yang dibutuhkan masyarakat khususnya di pedesaan.

"Tentu saya harap, bantuan yang telah diberikan pemerintah perlu partisipasi aktif dari aparat dan masyarakat desa guna menjaga fasilitas ini," kata Ida.

Baca juga: Cegah Virus Corona, PUPR Tingkatkan Air Bersih dan Sanitasi di 5 Destinasi Wisata

Lebih lanjut, Ida mengatakan, untuk daerah Jawa Tengah, bantuan padat karya sanitasi ini diberikan kepada 350 desa.

"Bantuan diberikan terutama bagi masyarakat desa di kawasan yang sarana sanitasi dan air bersih yang belum layak," tutur Ida seperti dalam keterangan tertulisnya, Minggu.

Ida menambahkan, program ini melibatkan pekerja yang terdampak Covid-19, baik yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun dirumahkan.

Pada kesempatan yang sama, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengapresiasi terselenggaranya kolaborasi bantuan padat karya sanitasi ini.

Baca juga: Pengungsi Banjir Bandang Sentani Butuh MCK dan Air Bersih

"Ke depannya, saya berharap kolaborasi ini akan terus berlanjut agar tujuan pembangunan sustainable development goals (SDGs) keenam desa di Indonesia dapat tercapai," harapnya.

Adapun SDGs keenam yang dimaksud Abdul Iskandar yakni menjadikan desa layak air bersih di Indonesia.

Sementara itu, Direktur Jendral Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen Binapenta dan PKK), Suhartono, mengatakan, Kemenaker memberikan bantuan program Padat Karya Jaring Pengaman Sosial.

"Bantuan tersebut diberikan kepada 17 kelompok yang berada di Kabupaten Pekalongan, di mana satu kelompok terdiri dari 20 orang pekerja," tuturnya. 

Baca juga: Desa Tertinggal di Indonesia Butuh 5 Juta MCK Komunal

Ia berharap, program tersebut dapat bermanfaat dan berguna dalam membantu masyarakat yang produktif dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan.

Terkait hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan, Arini Harimurti mengapresiasi bantuan padat karya sanitasi yang diberikan di wilayah Kabupaten Pekalongan.

Menurutnya, agar bantuan pemerintah yang didukung Bank Nasional Indonesia (BNI) ini dapat tepat sasaran dan tepat manfaat, diperlukan adanya dukungan dari aparat desa dan masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com