60,4 Persen Masyarakat Minta Pemerintah Prioritaskan Kesehatan

Kompas.com - 18/10/2020, 20:38 WIB
Ilustrasi Covid-19 Shutterstock/PetovargaIlustrasi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan, 60,4 persen masyarakat meminta pemerintah memprioritaskan aspek kesehatan dibandingkan ekonomi dalam penanganan Covid-19.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Burhanudin Muhtadi dalam pemaparan hasil survei yang disampaikan secara virtual, Minggu (18/10/2020).

"(Sebanyak) 60,4 persen menginginkan pemerintah memprioritaskan kesehatan, 36,2 persen menginginkan pemerintah memprioritaskan ekonomi, dan 3,4 persen menyatakan tak tahu atau tidak menjawab," kata Burhanudin.

Baca juga: Survei Indikator: 54,3 Persen Masyarakat Nilai Penyebaran Covid-19 Terkendali

Adapun opini masyarakat mengenai prioritas antara kesehatan dan ekonomi dalam penanganan Covid-19 terlihat dinamis. Sebelumnya pada Mei lalu, Indikator juga melakukan survei dengan pertanyaan yang sama. Hasilnya 60,7 persen masyarakat menginginkan pemerintah memprioritaskan kesehatan dalam penanganan Covid-19. Sementara 33,9 persen menginginkan pemerintah memprioritaskan ekonomi.

Namun, survei pada Juli menunjukkan hasil yang berbeda. Sebanyak 45 persen masyarakat menginginkan pemerintah memprioritaskan kesehatan dalam penanganan Covid-19. Sementara 47,9 persen masyarakat menginginkan pemerintah memprioritaskan ekonomi.

"Dinamika yang signifikan tampak terjadi pada isu prioritas, antara kesehatan dan perekonomian. Temuan pada September 2020 tampak kembali kepada persepsi publik pada Mei 2020 yang lalu, di mana prioritas kesehatan kembali menjadi perhatian mayoritas publik, 60,4 persen," ujar Burhanudin.

"Sementara isu perekonomian sekitar 36,2 persen. Pergeseran ini signifikan dibandingkan dengan temuan pada Juli 2020 yang lalu," lanjut dia.

Survei terakhir Indikator itu dilakukan pada 24-30 September. Responden yang terlibat dalam survei sebanyak 1.200 orang.

Metode yang digunakan adalah simple random sampling yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi.

Survei dilakukan via telepon.

Dengan sebaran responden seperti itu dan metode simple random sampling yang digunakan, maka margin of error hasil survei sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Nasional
Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Nasional
Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Nasional
Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Nasional
Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Nasional
Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Nasional
Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Nasional
Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Nasional
Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X