Saat Buruh Tanggapi Moeldoko yang Sebut Penolak UU Cipta Kerja Susah Diajak Bahagia

Kompas.com - 18/10/2020, 14:57 WIB
Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Patung Kuda, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Demonstrasi berakhir ricuh. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMODemonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Patung Kuda, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Demonstrasi berakhir ricuh.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) angkat suara menanggapi pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang meyebut pihak yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja susah diajak bahagia.

Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S Cahyono mengatakan, ketidakbahagiaan kelompok buruh disebabkan karena banyak aspirasi yang disampaikan buruh tidak diakomodir pemerintah dan DPR di dalam proses pembahasan UU tersebut.

“Itu yang membuat kita tidak bahagia, yang membuat kita bersedih hati. Kenapa aspirasi kaum buruh terkait UU Cipta Kerja ini tidak terakomodir dengan baik,” kata Kahar di Jakarta, Sabtu (17/10/2020), seperti dilansir dari Kompas.tv.

Baca juga: Prabowo Sebut Demo Tolak UU Cipta Kerja Dibiayai Asing, Gerindra Nilai Pernyataan Berdasarkan Ilmu

Saat UU ini dibahas, KSPI telah meminta agar perlindungan terhadap buruh diprioritaskan. Namun, hal itu justru tidak bisa dipenuhi oleh DPR dan pemerintah.

Ia pun menyinggung soal upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) yang dihilangkan, serta soal pembatasan pemberlakuan UMK di dalam UU tersebut. Selanjutnya, tidak adanya pembatasan outsourcing untuk semua jenis pekerjaan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Bagaimana buruh bisa bahagia kalau outsourcing dibebaskan untuk semua jenis pekerjaan. UU Cipta Kerja ini memperbolehkan hampir semua jenis pekerjaan outsourcing. Bagaimana mungkin buruh bahagia dengan sistem kerja seperti itu?” ungkapnya.

Berikutnya, UU Cipta Kerja juga dinilai mengurangi hak buruh terkait pembatasan kontrak kerja. Sebab, aturan terkait waktu kontrak kerja akan dihilangkan, bahkan jumlah pesangon buruh juga akan dikurangi.

"Bagaimana buruh mau bahagia kalau aturan mengenai karyawan kontrak itu bisa membuat dirinya dikontrak berulang-ulang seumur hidupnya, tanpa diangkat menjadi karyawan tetap," kata Kahar.

Baca juga: Polemik UU Cipta Kerja, Moeldoko: Mau Diajak Bahagia Susah Amat

Selain itu, ia juga membantah pernyataan Moeldoko yang menyebut kelompok buruh tidak memahami substansi UU Cipta Kerja secara menyeluruh. Menurut dia, sebagai bagian dari tim teknis di dalam pembentukan UU tersebut, buruh sangat memahami isi di dalam UU Cipta Kerja.

Selain buruh, tim teknis itu juga diisi oleh perwakilan pengusaha.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Nasional
Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Nasional
Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Nasional
217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

Nasional
Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Nasional
Polri: 70 Persen Masyarakat Mau Mudik, 30 Persen Memilih di Rumah Saat Nataru

Polri: 70 Persen Masyarakat Mau Mudik, 30 Persen Memilih di Rumah Saat Nataru

Nasional
Komnas HAM Sambut Baik Rencana Jaksa Agung Lakukan Penyidikan Kasus HAM Berat

Komnas HAM Sambut Baik Rencana Jaksa Agung Lakukan Penyidikan Kasus HAM Berat

Nasional
Sukseskan Presidensi G20, Kemenkominfo Siapkan Bandwidth 20 Gbps

Sukseskan Presidensi G20, Kemenkominfo Siapkan Bandwidth 20 Gbps

Nasional
Polisi Sebut Bakal Dirikan Posko PPKM Saat Nataru di Pintu Tol dan Jalur Perbatasan Daerah

Polisi Sebut Bakal Dirikan Posko PPKM Saat Nataru di Pintu Tol dan Jalur Perbatasan Daerah

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji dan Umrah Tak Perlu Vaksin Booster Covid-19

Kemenag: Jemaah Haji dan Umrah Tak Perlu Vaksin Booster Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.