Prabowo Sebut Demo Tolak UU Cipta Kerja Dibiayai Asing, Gerindra Nilai Pernyataan Berdasarkan Ilmu

Kompas.com - 18/10/2020, 13:40 WIB
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto bersiap menyampaikan pengarahan dalam peringatan HUT ke-12 Partai Gerindra di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2020). Kegiatan yang dihadiri oleh para kader Partai Gerindra tersebut mengangkat tema Setia Bergerak untuk Indonesia Raya.ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANKetua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto bersiap menyampaikan pengarahan dalam peringatan HUT ke-12 Partai Gerindra di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2020). Kegiatan yang dihadiri oleh para kader Partai Gerindra tersebut mengangkat tema Setia Bergerak untuk Indonesia Raya.ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman meluruskan pernyataan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja didalangi pihak asing.

Menurut Habiburokhman, hal itu disampaikan Prabowo berdasarkan ilmu strategi keamanan bahwa di setiap aksi demonstrasi ada pihak yang berusaha memanfaatkan.

Namun demikian, Prabowo tetap meyakini bahwa ada mahasiswa dan buruh yang benar-benar membela rakyat ketika aksi kemarin.

Baca juga: Prabowo Yakin Kerusuhan Demo Tolak UU Cipta Kerja Dibiayai Asing

"Yang disampaikan secara utuh oleh Pak Prabowo kurang lebih begini, mahasiswa dan buruh memang benar banyak yang idealis membela buruh, membela rakyat waktu demo kemarin, sebagian besar itu. Tapi ada elemen-elemen, anasir-anasir yang memanfaatkan situasi," kata Habiburokhman dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (18/10/2020).

"Nah, logikanya Pak Prabowo kan beliau pikirannya soal strategi keamanan, hal-hal seperti itu dalam keilmuan beliau itu nggak ada yang genuine, pasti ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini," tuturnya.

Habiburokhman menyebutkan, pemanfaatan aksi demonstrasi oleh pihak tertentu adalah hal yang umum. Apalagi, Indonesia merupakan negara besar yang mana banyak pihak berkepentingan.

Jika Indonesia lemah, maka pihak asing dapat mengambil keuntungan. Oleh karenanya, menurut Habiburokhman, pernyataan Prabowo adalah hal yang wajar.

Baca juga: Kemenlu Sebut Kunjungan Prabowo ke AS Tak Perlu Dipermasalahkan

Terlebih, Prabowo berlatar belakang militer yang sangat mempelajari strategi-strategi tersebut.

"Sangat wajar kalau menurut logika tersebut Pak Prabowo mengatakan ini pasti ada pihak asing yang mau Indonesia lemah, yang mau memanfaatkan situasi ini. Kalau Indonesia lemah mereka bisa ambil keuntungan," ujar Habiburokhman.

"Logikanya seperti itu berdasarkan kajian kajian keilmuan strategi. Biasa kalau tentara kan ada, dari akademi mereka belajar sekali soal itu," kata dia.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kompol IZ Jadi Kurir Narkoba di Riau, Mabes Polri: Ancamannya Hukuman Mati

Kompol IZ Jadi Kurir Narkoba di Riau, Mabes Polri: Ancamannya Hukuman Mati

Nasional
Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Nasional
Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Nasional
Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Nasional
Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

Nasional
Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Nasional
Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Nasional
Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Nasional
Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Nasional
Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Nasional
Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

BrandzView
Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X